Sikap Pemerintah Belum Jelas Atasi Covid-19

26-03-2020 / KOMISI X

Anggota Komisi X DPR RI Bramantyo Suwondo (tengah). Foto : Ist/Man

 

Sikap Pemerintah Indonesia dinilai belum jelas betul mengatasi pandemi virus Corona Covid-19 ini. Pasalnya, sampai saat ini belum ada kebijakan lockdown seperti diterapkan negara-negara lain, Malaysia, Filipina, atau Italia.  Anggota Komisi X DPR RI Bramantyo Suwondo mengkritik penanganan wabah Covid-19 oleh Pemerintah. Sejauh ini, Pemerintah belum mengambil langkah strategis untuk mengatasi pandemi virus Corona. Sementara langkah tes massal Corona baru dimulai oleh Pemerintah terhadap para tenaga medis.

 

Dua langkah, lockdown dan tes cepat massal merupakan rekomendasi para pakar untuk menekan laju angka positif Corona. Apalagi jumlah kasus Corona di Indonesia meningkat tajam. Data terakhir kasus ini di Indonesia menyebutkan, 790 kasus dengan kematian 58 orang dan sembuh 31 orang. Dari fakta itu, tingkat kematian akibat Covid-19 di Indonesia sangat tinggi melampau rata-rata kematian di dunia. Bila di Indonesia sekitar 8,37 persen kematian, maka di dunia hanya 4,07 persen.

 

“Jumlah ini pun masih diragukan karena minimnya transparasi data dari Pemerintah. Kebijakan strategis, konkret, serta upaya komunikasi yang jelas dan terbuka harus segera diambil pemerintah supaya tidak ada kesimpangsiuran informasi. Sehingga, angka penyebaraan Covid-19 di Indonesia dapat segera ditekan. Pasien positif Covid-19 bisa mendapatkan perawatan optimal dan masyarakat menjadi lebih tenang," harap politisi Partai Demokrat itu dalam rilisnya kepada Parlementaria, Kamis (26/3/2020)

 

Bram, sapaan akrab Bramantyo, menyerukan Pemerintah agar tetap memikirkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang berkerja di sektor informal dan/atau tidak bisa bekerja dari rumah, supaya pelaksanaan social distancing atau isolasi terbatas lebih efektif. "Saat ini, pelaksanaan social distancing dinilai belum efektif karena sifatnya hanya berupa imbauan kepada individual, bukan tempat kerja atau perusahaan," ungkapnya.

 

Dengan jumlah kasus yang semakin tinggi, legislator dapil Jawa Tengah VI itu menilai, aktivitas ekonomi negera juga terganggu. Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sudah banyak yang menderita karena situasi ini. Padahal, UMKM merupakan roda penggerak perekonomian negara Indonesia dengan jumlah mencapai 99 persen total unit usaha di Indonesia. Belum lagi daya beli masyarakat dan konsumsi rumah tangga juga menurun.

 

“Supaya penyebaran Covid-19 dapat segera diredam, Pemerintah dapat memberikan bantuan langsung berupa stok sembako untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat terpenuhi selama masa karantina wilayah. Langkah ini penting dilaksanakan untuk meminimalisir interaksi dan menjamin kesehatan masyarakat secara nasional. Indonesia harus bergerak cepat dalam mengatasi krisis ini agar dampak ekonomi dan sosial tidak semakin memburuk,” pesan Bram. (mh/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Biro Perjalanan Terancam Aplikasi Tiket 'Online'
13-07-2020 / KOMISI X
Beberapa biro perjalanan (travel) merasa sudah terancam keberadaannya dengan kemudahan masyarakat yang dapat mengakses berbagai tiket perjalanan maupun hotel melalui...
PJJ Diterapkan, Tingkatkan Komunikasi Guru dengan Wali Murid
13-07-2020 / KOMISI X
Memasuki tahun ajaran baru untuk para pelajar, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengungkapkan salah satu yang memiliki...
Revisi UU SKN Untuk Tingkatkan Prestasi Semua Cabor
13-07-2020 / KOMISI X
Komisi X DPR RI yang ingin merevisi Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN) lewat Panja RUU SKN melihat, olahraga prestasi...
Hetifah Minta Kemendikbud Prioritaskan Penyelesaian Masalah Guru Honorer
09-07-2020 / KOMISI X
Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan pada tahun 2020-2021 Indonesia diprediksi akan kekurangan sekitar 960 ribu guru. Merespon hal itu,...