Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay. Foto : Andri/Man

Sebagai program unggulan pemerintah, program kartu prakerja diharapkan bisa dirasakan manfaatnya oleh semua lapisan masyarakat. Manajemen pengelolaannya dituntut profesional, akuntabel, dan terbuka. Namun, kartu prakerja yang dirilis di tengah wabah Corona ini, menimbulkan banyak masalah.

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengemuukakan hal ini dalam keterangan persnya, Kamis (16/4/2020). “Saya melihat bahwa kartu prakerja ini menyisakan beberapa masalah. Kartu prakerja ini diluncurkan di tengah situasi penyebaran virus korona. Padahal, kartu prakerja ini ditujukan sebagai sarana pelatihan untuk skilling, upskilling, dan reskilling,” ucapnya.

Skilling adalah program pelatihan yang ditujukan untuk angkatan kerja baru yang ingin mendapatkan keahlian. Upskilling yakni program pelatihan yang ditujukan bagi pekerja yang membutuhkan peningkatan keterampilan atau karier. Sementara reskilling yaitu pelatihan dengan memberikan keterampilan baru bagi pekerja yang di-PHK sebagai dampak dari perkembangan teknologi.

“Baik skilling, upskilling, maupun reskilling semuanya akan lebih ideal bila dikerjakan dalam bentuk tatap muka. Apalagi dalam pelatihan itu nanti ada praktikum yang harus diikuti dan dikerjakan secara langsung. Lalu pertanyaannya, apakah kira-kira program ini tepat diluncurkan sekarang? Apakah tidak sebaiknya program ini di-switch saja menjadi program bantuan sosial. Dengan begitu, target sasarannya bisa lebih luas,” harap politisi PAN tersebut.

Dengan anggaran Rp 20 triliun, program ini diperkirakan bisa menyentuh kurang lebih 13,3 juta keluarga miskin dan kurang mampu dengan perhitungan masing-masing mendapat Rp 1,5 juta. Nanti jika virus Corona telah berlalu, program kartu prakerja ini bisa dilaksanakan lagi. Demi kebaikan masyarakat, tentu tidak ada salahnya opsi ini dipertimbangkan.

Proses rekrutmen peserta program ini, nilai Wakil Ketua MKD DPR RI itu, dinilai tidak objektif. Proses seleksinya dilaksanakan dengan cara undian. Artinya, mereka yang sudah terdaftar akan diundi secara acak oleh komputer. Nama-nama yang menang undian, itulah nanti yang akan mengikuti program pelatihan ini.

“Sistem undian seperti itu belum tentu hasilnya objektif. Sebab, dari sisi pendaftar dipastikan akan didominasi mereka yang ada di kota-kota besar. Dengan begitu, peluang mereka lulus juga jauh lebih besar. Selain itu, alat komunikasi untuk mendaftar program ini pasti lebih baik di daerah perkotaan dibandingkan di pedesaan. Saya khawatir, mereka yang tinggal di daerah peluang lolosnya lebih sedikit,” kilah Wakil Ketua Fraksi PAN DPR RI itu.

Dia lalu menyarankan pemerintah agar menetapkan kelulusan lebih objektif. Setidaknya, ada seleksi yang melihat minat dan bakat calon peserta. Termasuk sebaran pesertanya di daerah. Cara seperti ini jauh lebih bermanfaat bagi masyarakat luas. (mh/es)