Hadapi Pandemi Covid-19, UKM Perlu Diberi Stimulus

24-04-2020 / KOMISI VI

Anggota Komisi VI DPR RI Marwan Djafar. Foto : Ist/Man

 

Anggota Komisi VI DPR RI Marwan Djafar mendorong adanya pemberian stimulus bagi para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang harus terhenti akibat pandemi virus Corona (Covid-19) ini. Dalam hal ini, Pemerintah harus menyiapkan upaya pendataan yang matang agar stimulus berjalan baik, serta dapat mengarah langsung kepada UKM yang benar-benar membutuhkan bantuan.

 

Hal tersebut ia sampaikan ketika mengikuti rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia yang digelar secara virtual pada Kamis (23/4/2020). Ia mendorong agar prioritsa pemberian stimulus tersebut bisa diberikan yang utama kepada UKM-UKM sektor hiburan seperti pariwisata, perhotelan, restoran, dan event organizer.

 

“Oleh karena itu kami meminta dan mendorong Kepala BKPM untuk menyiapkan strategi atau kontingensi plan dalam kondisi yang paling pendek, pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, termasuk setelah Covid dalam kerangka recovery ekonomi Covid ini,” jelas politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

 

Marwan juga menyampaikan bahwa selain usaha, sudah sangat banyak masyarakat juga  terdampak akibat tidak berjalannya industri saat ini sehingga banyak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang dilakukan perusahaan. Menurutnya masyarakat yang terkena PHK ini jangan sampai lepas dari tanggung jawab Pemerintah, sehingga harus didata secara menyeluruh hingga ketika pandemi selesai, investor kemudian masuk dan data tersebut bisa digunakan untuk prioritas.

 

“Sebab saya yakin data pasti berbeda dan tidak ada yang sama, menteri dengan menteri beda, lembaga dengan lembaga juga beda, bahkan menteri dengan menkonya juga beda. Lalu pertanyaannya data mana yang akan digunakan untuk merelaksasi atau mendata saudara-saudara kita yang terkena PHK tersebut untuk dimanfaatkan sesudah pandemi,” tutup Mantan Menteri Desa dan Transmigrasi ini. (er/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Piutang Pemerintah ke BUMN, Nusron: Sama Saja Utang ke Rakyat!
13-07-2020 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Nusron Wahid meluruskan terminologi apabila Pemerintah memiliki utang kepada perusahaan-perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara),...
Anggota BPKN Harus Mampu Beradaptasi dengan Era Digital
13-07-2020 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima berharap Calon Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) periode 2020-2023 dapat beradaptasi...
Eksistensi PT. Pos Butuh Aksi Korporasi yang Signifikan
11-07-2020 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Mahfudz Abdurrahman menilai apabila PT. Pos Indonesia ingin tetap eksis di kancah bisnis negara, maka...
PT. Pos Lamban Adaptasi Perkembangan Zaman
11-07-2020 / KOMISI VI
PT. Pos Indonesia dengan memiliki 4700 kantor wilayah di tingkat kecamatan, seharusnya bisa merajai bisnis jasa pengiriman di Indonesia saat...