Skema Pelatihan Kartu Prakerja Bisa Jadi Kasus Hukum Masa Depan

21-05-2020 / KOMISI III

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani. Foto : Oji/Man

 

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menilai, skema pelatihan Kartu Prakerja yang melibatkan beberapa perusahaan startup berpotensi menjadi kasus hukum setelah tahun 2024. Hal ini diungkapkannya melalui akun Twitter pribadinya, menyusul cuitan Yunarto Wijaya yang menganggap tidak seharusnya Presiden Jokowi mendiamkan persoalan skema pelatihan kartu prakerja ini. Dimana para pengkritik Presiden Jokowi telah menciptakan modul-modul pelatihan yang dapat diakses gratis di website www.prakerja.org .

 

"Program Kartu Prakerja-nya sendiri tidak bermasalah, apalagi ini merupakan pemenuhan janji Jokowi pada Pilpres 2019 lalu. Yang dianggap bermasalah adalah pelaksanaannya melalui skema pelatihan kerja secara online. Dimana sebagian anggarannya yang Rp5,6 triliun tersebut menjadi pendapatan dan keuntungan sejumlah perusahaan startup tersebut,” ujar Arsul sani, dalam siaran persnya, Rabu (20/5/2020).

 

Politisi Fraksi PPP ini mengingatkan kasus-kasus hukum terkait kebijakan publik dalam masa krisis tahun 1998 dan 2008, yakni BLBI dan Bank Century, juga kasus e-KTP, semua kasus itu menurutnya tidak bermasalah pada lingkup kebijakannya, tetapi bermasalah pada tataran pelaksanaan kebijakan.

 

Menggelindingnya skema pelatihan Kartu Prakerja ini sebagai kasus hukum akan terbuka lebar, jika nanti hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau BPKP menemukan ketidakwajaran pada komponen pembiayaan yang telah dikeluarkan. Misalnya melakukan perbandingan dan pendalaman terhadap pelaksanaan skema pelatihan dengan para penyedia jasa yang memberikannya secara cuma-cuma seperti prakerja.org.

 

Wakil Ketua MPR ini berharap agar para pengambil keputusan dan pelaksana kebijakan terkait skema Kartu Prakerja ini jangan mengandalkan Pasal 27 pada Perppu 1/2020 yg sudah menjadi UU No. 2 Tahun 2020 itu. "Absurd kalau para pembantu Presiden dan jajarannya merasa sudah aman karena diberikan kekebalan hukum oleh Pasal tersebut," ujarnya.

 

Pihaknya juga mengingatkan agar pemerintahan Presiden Jokowi, melalui kementerian dan lembaga terkait dengan implementasi skema Kartu Prakerja ini, untuk meninjau kembali skema pelatihan dan penganggarannya. "Lebih baik mencegah potensi kasus hukum dari sekarang dari pada nanti berhadapan dengan lembaga penegak humum," pungkas Arsul. (ayu/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi III Desak Polri Selidiki Tertembaknya Dua Warga Poso
04-06-2020 / KOMISI III
Komisi III DPR RI mendesak Divisi Propam Mabes Polri dan Komnas HAM untuk turun menyelidiki kasus tertembaknya dua warga Kecamatan...
Kapolda DIY Harus Usut Tuntas Intimidasi terhadap Pelaksana Forum Akademis
03-06-2020 / KOMISI III
Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery meminta Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Irjen Pol Asep Suhendar mengusut tuntas kasus...
Penangkapan Nurhadi Jadi Pintu Pemberantasan Mafia Peradilan
02-06-2020 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengapresiasi kerja jajaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berhasil menangkap eks Sekretaris Mahkamah...
Polri Harus Hati-Hati dalam Upaya Paksa Penindakan Non Jatras
01-06-2020 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menyampaikan, kewenangan Polri dalam melakukan upaya paksa dalam penindakan hukum terkait dugaan pelanggaran beberapa...