DPR Targetkan 39 RUU selesai

07-05-2009 / BADAN LEGISLASI
DPR menargetkan akan menyelesaikan 39 RUU sampai pada akhir masa tugasnya. ”Alokasi waktu sidang yang cukup panjang, hampir 2 bulan, dimaksudkan untuk dapat menyelesaikan berbagai RUU yang sangat mendesak untuk diselesaikan. Tidak kurang 39 RUU yang harus dituntaskan sebelum DPR mengakhir masa tugasnya,”papar Ketua DPR Agung Laksono saat menyampaikan pidato PAW di Gedung Operation Room DPR, Kamis, (7/5) Menurut Agung Laksono, RUU-RUU Proritas tersebut antara lain RUU Susunan dan Kedudukan Anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan RUU Pengadilan Tipikor. ”RUU Susduk mendesak diselesaikan, karena akan dipergunakan oleh DPR periode mendatang. Sedangkan penyelesaian RUU Pengadilan Tipikor terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengharuskan pembentukannya sebelum 19 Desember 2009,”katanya. Dia menambahkan, selain fungsi perundang-undangan, DPR juga melaksanakan fungsi anggaran terutama berkaitan dengan hak Budget DPR, dalam bentuk pembahasan APBN 2010 Pembicaraan Pendahuluan. ”Dalam hal pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR akan melanjutkan tugas-tugas Panitia Angket dan berbagai Tim yang telah terbentuk dalam merespon masalah-masalah yang berkembang, termasuk memproses pejabat-pejabat publik sebagaimana diatur oleh berbagai UU,”paparnya. (si)

  • SHARES
BERITA TERKAIT
RUU Daerah Kepulauan Minimalisir Kesenjangan Pembangunan
23-01-2020 / BADAN LEGISLASI
Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan pembangunan daerah yang wilayahnya didominasi pulau dibanding daratan. Wakil Ketua Badan...
Peraturan Tatib Anggota DPR Perlu Diatur Ulang
20-01-2020 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo menilai Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib Anggota Dewan perlu disesuaikan...
Delegasi Buruh Mengadu ke Baleg DPR
20-01-2020 / BADAN LEGISLASI
Rencana membuat konsep regulasi dalam satu undang-undang tentang cipta lapangan kerja (CLK) yang populer disebut konsep Omnibus Law dikritik keras...
Pemerintah Diimbau Tak Berwacana Dalam Pembahasan ‘Omnibus Law’
17-01-2020 / BADAN LEGISLASI
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya mengimbau pada Pemerintah untuk tidak berwacana terkait pembahasan draf Rancangan Undang-Undang...