"BINTANG PENEGAK DEMOKRASI” BAGI PEJUANG DEMOKRASI

19-05-2009 / BADAN MUSYAWARAH
DPR RI bersama Pemerintah akhirnya dapat menyelesaikan RUU Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan dan mengesahkannya dalam rapat Paripurna DPR yang dipimpin Ketua DPR Agung Laksono, Selasa (19/5) di gedung DPR RI. Menurut Ketua Pansus RUU Gelar Tanda Jasa dan Kehormatan (GTK) Bomer Pasaribu seharusnya RUU disyahkan 26 Februari 2009 yang lalu, karena adanya perbedaan pandangan antara Pemerintah dan Pansus DPR berkaitan dengan “Bintang Kerakyatan”. Namun setelah diadakan pertemuan intensif tercapai pemahaman yang sama tentang perlunya “Bintang Penegak Demokrasi” yang diberikan untuk para pejuang dibidang demokrasi, politik dan legeslasi yang berguna bagi bangsa dan negara. Dijelaskan Ketua Pansus GTK, bahwa setiap warga Negara yang berjasa bagi kejayaan dan kemajuan bangsa dan Negara berhak menerima Gelar, Tanda Jasa, dan tanda Kehormatan dari Presiden sebagai kepala Negara. Untuk menjamin kepastian hokum dalam pemberian Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan dibuat perincian mengenai syarat umun dan syarat khusus bagi penerima Gelar Tanda Jasa dan Kehormatan. Selain itu, Lanjut Bomer, bagi penerima Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan berhak mendapatkan hak-hak tertentu seperti kenaikan pangkat, hak protocol dalam acara resmi dan acara kenegaraan, pemakaman di taman makam pahlawan nasional dan pemberian sejumlah uang/tunjangan. Dikatakan Ketua Pansus GTK, dalam merumuskan Draf RUU ini, Pansus GTK telah melakukan serangkaian kegiatan menyerap dan menampung aspirasi dari Lembaga Pmerintah, Perguruan Tinggi, pakar, asosiasi, LSM serta organisasi kemasyarakat, antara lain LVRI, PIVERI, Pakar sejarah, LIPI, AIPI serta tokoh olah raga, seniman.

  • SHARES
BERITA TERKAIT
DPR Tunda Pergantian Setya Novanto
12-12-2017 / BADAN MUSYAWARAH
Ketua Badan Anggaran Azis Syamsuddin yang kini digadang-gadang menjadi calon kuat Ketua DPR kini mengalami penundaan. Penundaan ini disepakati fraksi-fraksi...
Rapat Konsultasi Agendakan Revisi UU MD3 di Paripurna
25-11-2014 / BADAN MUSYAWARAH
Rapat Konsultasi pengganti Badan Musyawarah (Bamus) menyepakati untuk mengagendakan pembahasan usulan revisi UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) dalam...
DPR Prihatin Terjadinya Kasus Penembakan Mobil Amien Rais
06-11-2014 / BADAN MUSYAWARAH
Anggota DPR Edi Prabowo menyampaikan rasa keprihatinannya terkait kasus penembakan mobil di kediaman tokoh politik nasional Amien Rais. "Saya prihatin...
DPR Jawab Surat Presiden Secepatnya
23-10-2014 / BADAN MUSYAWARAH
Rapat Badan Musyawarah - Bamus DPR RI memutuskan menyerahkan kepada Pimpinan DPR untuk menjawab Surat Presiden Jokowi yang meminta pertimbangan...