DPR RI Belum Ambil Keputusan Harga BBM

27-03-2012 / BADAN ANGGARAN

Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Banggar DPR RI) menyetujui postur Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2012, namun DPR RI belum mengambil keputusan terkait Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 7 ayat (6) tentang APBN 2012.

Rapat Kerja, dipimpin Ketua Banggar Melchias Marcus Mekeng, hadir Pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan Agus Martowardoyo dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik, Senin (26/3), di Gedung DPR RI, Jakarta.

Melchias Markus Mekeng Melchias mengatakan Banggar tidak mengambil sikap tentang kenaikan harga BBM. Kebijakan kenaikan harga BBM baru akan di-voting dalam Rapat Paripurna Kamis (29/3) lusa.

Dalam pemungutan suara nanti, nasib pasal 7 ayat 6 UU APBN 2012 yang melarang pemerintah menaikkan harga BBM, akan ditentukan tetap dipertahankan atau diubah. Pemerintah mengusulkan kebijakan subsidi Bahan Bakar Minyak subsidi BBM Rp 137,4 triliun, subsidi listrik Rp 65,0 triliun, dan cadangan risiko energi Rp 23 triliun.

Selain itu merencanakan anggaran kompensasi perubahan subsidi BBM senilai Rp 30,6 triliun. Itu adalah mata anggaran yang disiapkan pemerintah untuk menanggulangi dampak kenaikan harga BBM seperti Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), atau yang dahulu lebih dikenal dengan sebutan BLT.

Banggar juga menyetujui asumsi-asumsi makro ekonomi. Salah satunya adalah inflasi diproyeksikan 6,8 persen. Asumsi inflasi itu juga dihitung dengan pertimbangan kenaikan harga premium dan solar sebesar Rp 1.500 per liter mulai 1 April mendatang.

Fraksi  Partai-partai pendukung pemerintah, menginginkan agar postur anggaran dibahas terlebih dahulu. Setelah postur anggaran diputus, Rapat Paripurna DPR baru akan memutuskan apakah pemerintah diberi kewenangan menaikkan harga BBM.

Sedangkan, F-Partai Demokrasi Indinesia Perjuanga (PDIP) bersedia turut membahas postur RAPBNP 2012, dengan menyampaikan catatan keberatan yang meminta opsi kedua tetap dipertimbangkan. "Kami tetap ikut pembahasan. Karena kami ingin tetap menjalankan tugas konstitusi. Kami tidak ingin mencederai forum ini," kata Dolfi OFP, legislator dari FPDIP. (as) foto:wy/parle


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Sulit Ukur Efektifitas TKDD
19-02-2020 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyatakan bahwa memang sulit untuk mengukur efektifitas Transfer ke Daerah dan Dana...
Kebijakan BBM Harus Berdampak Terhadap Generasi Mendatang
18-02-2020 / BADAN ANGGARAN
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Edhi Baskoro Yudoyono mengungkapkan, kebijakan terhadap BBM Indonesia hari ini, sebaiknya tidak hanya...
Legislator Harap KEK Likupang Topang PAD Sulut
17-02-2020 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Moreno Soeprapto menilai banyak destinasi wisata di Provinsi Sulawesi Utara yang belum dikenal banyak...
KEK Bitung Harus Terintegrasi Era Industri 4.0
13-02-2020 / BADAN ANGGARAN
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Edhie Baskoro Yudhono mengapresiasi progres pembangunan yang ditunjukkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung,Sulawesi...