RUU PELAYANAN PUBLIK AKAN DIBAWA KE PARIPURNA DUA MINGGU LAGI

04-06-2009 / BADAN MUSYAWARAH
Setelah melalui pembahasan yang cukup alot dan memakan waktu, RUU tentang Pelayanan Publik akhirnya akan diajukan ke Sidang Paripurna dua minggu mendatang atau tepatnya pada tanggal 23 Juni. Hal itu dikatakan anggota Fraksi Partai Golkar, Rustam Tamburaka saat memimpin rapat Tim Sinkronisasi (Timsin) dengan Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Dirjen Perundang-Undangan Departemen Hukum dan HAM, Kamis (4/6) di gedung DPR. Saat ini, kata Rustam, Timsin sampai pada penyempurnaan pasal demi pasal. Intinya, RUU Pelayanan Publik ini sudah hampir selesai, hanya tinggal penyempurnaan kata-kata dan itu akan diserahkan pada ahli bahasa. Rustam menambahkan, rencananya tanggal 9 Juni, Tim Perumus akan membawa ke rapat Panja dan tanggal 15 Juni direncanakan Rapat Pleno Komisi untuk Pengambilan Keputusan Tingkat I. Diharapkan sebelum tanggal 18 Juni, RUU Pelayanan Publik ini sudah dirapatkan di Badan Musyawarah (Bamus) DPR. Mengingat banyaknya RUU yang sudah dibawa ke Bamus untuk disahkan. Rustam mengatakan sebaiknya Panja harus segera melaporkan hal ini pada Bamus agar sebelum Reses Persidangan kali ini, RUU tersebut sudah dapat disahkan. Kehadiran RUU ini cukup dinanti-nantikan masyarakat, bahkan banyak kalangan mengatakan sebelum DPR periode 2004 – 2009 berakhir masa baktinya, sebaiknya RUU yang menjadi prioritas sudah dapat disahkan. RUU yang menjadi sorotan masyarakat untuk segera disahkan diantaranya adalah RUU tentang Pengadilan Tipikor, RUU tentang Susunan dan Kedudukan Anggota DPR, DPD dan DPRD dan juga termasuk RUU Pelayanan Publik. “Saya berharap yang kita jadwalkan ini dapat berjalan sesuai dengan rencana, sehingga sebelum memasuki masa reses sudah disahkan,” kata Rustam. Seperti dikatakan anggota dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Hadi Mulyo, hendaknya pengesahan RUU ini dapat dijadikan kado manis bagi masyarakat sebelum anggota periode sekarang mengakhiri masa baktinya. Dan bagi anggota yang terpilih lagi, momentum pengesahan ini dapat dijadikan semangat untuk menghasilkan UU lain yang berguna bagi kepentingan masyarakat. (tt)

  • SHARES
BERITA TERKAIT
DPR Tunda Pergantian Setya Novanto
12-12-2017 / BADAN MUSYAWARAH
Ketua Badan Anggaran Azis Syamsuddin yang kini digadang-gadang menjadi calon kuat Ketua DPR kini mengalami penundaan. Penundaan ini disepakati fraksi-fraksi...
Rapat Konsultasi Agendakan Revisi UU MD3 di Paripurna
25-11-2014 / BADAN MUSYAWARAH
Rapat Konsultasi pengganti Badan Musyawarah (Bamus) menyepakati untuk mengagendakan pembahasan usulan revisi UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) dalam...
DPR Prihatin Terjadinya Kasus Penembakan Mobil Amien Rais
06-11-2014 / BADAN MUSYAWARAH
Anggota DPR Edi Prabowo menyampaikan rasa keprihatinannya terkait kasus penembakan mobil di kediaman tokoh politik nasional Amien Rais. "Saya prihatin...
DPR Jawab Surat Presiden Secepatnya
23-10-2014 / BADAN MUSYAWARAH
Rapat Badan Musyawarah - Bamus DPR RI memutuskan menyerahkan kepada Pimpinan DPR untuk menjawab Surat Presiden Jokowi yang meminta pertimbangan...