Pengadaan Vaksin Flu burung Rugikan Negara Rp. 468 Miliar

11-09-2012 / B.A.K.N.

          

          BAKN meminta Pimpinan DPR menindaklanjuti  hasil penelaahan BAKN DPR RI atas pengadaan sarana dan prasarana pembuatan vaksin flu burung untuk manusia pada Ditjen Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan Kementerian Kesehatan  2008-2011 kepada KPK karena telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 468.98 Miliar

            Demikian salah satu kesimpulan hasil penelaahan BAKN terkait Ditjen Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan Kemenkes periode 2008-2011 yang dibacakan oleh Ketua BAKN Sumarjati Arjoso dalam Rapat Paripurna, di Gedung Nusantara II DPR, Selasa, (11/9).

           Menurut Sumarjati, terdapat persoalan hilangnya potensi penerimaan pajak dalam pengelolaan APBN dan APBD tahun anggaran 2010 sebesar Rp. 368 Miliar, Terdapat kesalahan pengenaan jenis pajak Rp. 20.24 Miliar, tarif pajak sebesar Rp. 2.62 Miliar, penetapan dasar pengenaan pajak sebesar Rp. 11 Miliar, dan terakhir tidak melakukan pemotongan pajak sebesar Rp. 334 Miliar.

       Dia menambahkan, terkait pengadaan barang dan jasa, PNBP dan rekening di Kementerian Pendidikan nasional diduga terdapat indikasi kerugian negara sebesar Rp. 309.7 Miliar.  “Hasil telaahan BAKAN tersebut diharapkan fungsi dan peran BAKN DPR RI dapat lebih maksmal terutama dalam pengawasan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan,” ujarnya.(si)/foto:iwan armanias/parle.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Tingkatkan Peran dan Fungsi BAKN dengan Penguatan Kelembagaan
18-02-2020 / B.A.K.N.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Ahmad Syaikhu menekankan pentingnya penguatan kelembagaan BAKN DPR RI dalam rangka...
BAKN Serap Masukan dari Akademisi UNSRI
17-02-2020 / B.A.K.N.
Tim Kunjungan Kerja Spesifik Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI yang dipimpin Ketua BAKN DPR RI Marwan Cik Asan...
Pemberian Dana Otsus Harus dengan Skema Penggunaan yang Jelas
10-02-2020 / B.A.K.N.
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Bambang Haryadi mengatakan apa yang diharapkan dari pemberian Dana Otonomi Khusus (Otsus)yang...
Dana Otsus Papua Harus Terukur
10-02-2020 / B.A.K.N.
Anggota BAKN DPR RI Muhammad Sarmuji menegaskan bahwa sebaiknya semua pihak tidak boleh terlalu bertoleransi seolah-olah Dana Otsus disebut sebagaicost...