Kewenangan BAKN Patut Diperkuat

05-10-2012 / B.A.K.N.

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) sepatutnya diberi kewenangan untuk meminta aparat penegak hukum mengambil tindakan apabila menemukan dugaan korupsi dalam laporan BPK yang ditelaahnya. Bahasan ini mengemuka dalam diskusi publik BAKN dengan sejumlah pakar di Kampus Universitas Airlangga, Surabaya, Jatim, Kamis (5/10/12).

“BPK apabila menemukan indikasi pidana dapat melaporkan kepada kepolisian. Sementara BAKN belum mempunyai kewenangan itu saat ini, kita sudah punya gagasan apabila BPK miss tidak melihat indikasi pidana sementara BAKN menemukannya maka sepatutnya kita punya kewenangan mendorong itu ke ranah hukum,” kata anggota BAKN Sohibul Imam.

Ia menambahkan ruang untuk penguatan kewenangan itu dapat dilakukan pada saat revisi Undang-undang tentang MD3 (MPR, DPR, DPD dan DPRD). Politisi Fraksi PKS ini juga mengusulkan langkah penguatan lain, anggota DPR perlu diatur fokus pada satu komisi atau alat kelengkapan saja. “Kalau fraksi menugaskan di BAKN beri perhatian penuh kesana,” ujarnya.

Sebelumnya Muryani dosen Fakultas Ekonomi Unair mengkritisi keberadaan BAKN yang menurutnya tidak mempunyai kekuatan untuk menekan. “Kalau badan ini tidak punya kekuatan pressure ya mubazir, sama saja ngotot tapi tidak ada payung hukum ya percuma,” tekannya.

Anggota BAKN dari Fraksi PKB Nuryasin menjelaskan parlemen negara maju seperti Inggris dan Kanada juga memiliki badan yang sama disebut Public Account Comittee (PAC) dan sudah eksis sejak 100 tahun lalu. Kehadirannya terbukti mampu mendorong penggunaan anggaran negara secara efektif dan efisien. BAKN yang baru berusia 3 tahun menurutnya memang masih perlu penyempurnaan.

BAKN di DPRD

Rustoto dosen FISIP Unair mempertanyakan kecilnya keanggotaan BAKN dibandingkan beban tugas untuk menelaah laparan hasil pemeriksaan BPK. Ia juga mengusulkan perlu memberi ruang kepada DPRD untuk membentuk BAKD di daeah. “Saya kira BAKN perlu dibentuk di DPRD untuk mengawal akuntabilitas anggaran di daerah. Sebaiknya pengaturannya dimunculkan dalam UU,” ujarnya.

Kamarudin Syam anggota BAKN dari Fraksi Partai Golkar menilai usulan pembentukan BAKN di daerah perlu didalami. Namun ia mempertimbangkan apabila aturannya dimunculkan secara eksplisit dalam UU maka pembentukan menjadi sebuah keharusan.

“Kita harus lihat bagaimana beban kerja DPRD di daerah apalagi anggota mereka terbatas hanya sekitar 30 orang. Sebenarnya tugas pengawasan itu sudah melekat pada setiap anggota dewan namun kalau dianggap penting silahkan dibentuk, kita siap asistensi,” demikian Kaharudin. (iky)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Tingkatkan Peran dan Fungsi BAKN dengan Penguatan Kelembagaan
18-02-2020 / B.A.K.N.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Ahmad Syaikhu menekankan pentingnya penguatan kelembagaan BAKN DPR RI dalam rangka...
BAKN Serap Masukan dari Akademisi UNSRI
17-02-2020 / B.A.K.N.
Tim Kunjungan Kerja Spesifik Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI yang dipimpin Ketua BAKN DPR RI Marwan Cik Asan...
Pemberian Dana Otsus Harus dengan Skema Penggunaan yang Jelas
10-02-2020 / B.A.K.N.
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Bambang Haryadi mengatakan apa yang diharapkan dari pemberian Dana Otonomi Khusus (Otsus)yang...
Dana Otsus Papua Harus Terukur
10-02-2020 / B.A.K.N.
Anggota BAKN DPR RI Muhammad Sarmuji menegaskan bahwa sebaiknya semua pihak tidak boleh terlalu bertoleransi seolah-olah Dana Otsus disebut sebagaicost...