BAKN Minta Universitas Andalas Tingkatkan Pengawasan Internal

22-10-2012 / B.A.K.N.

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR Yahya Sacawiria berharap rekomendasi yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait audit terhadap pengadaan barang dan jasa di 16 universitas dan 3 Direktorat Jenderal di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) pada tahun 2011 dilaksanakan dengan baik.  

“Kami mengharapkan perlu ada tindak lanjut untuk dituntaskannya rekomendasi dari BPK ini. Kita ingin laporan keuangan Universitas Andalas, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terus,” kata Yahya Sacawiria saat melakukan audiensi dengan jajaran rektorat Universitas Andalas (Unand), di Kampus Unand, Padang, Rabu (17/10).  
 
Kunjungan kerja BAKN DPR ke Unand, selain dalam rangka sosialisasi BAKN DPR, rombongan yang dipimpin Wakil Ketua BAKN DPR Yahya Sacawiria itu juga membahas naskah akademik revisi UU Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) dengan tim dari Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi Unand. Selain itu BAKN DPR juga membahas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2008, 2009 dan 2010.  
 
Seperti diketahui, BPK telah melakukan audit terhadap pengadaan barang dan jasa di 16 universitas dan 3 Direktorat Jenderal di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) pada tahun 2011. Berdasarkan hasil audit tersebut ditemukan dugaan penyelewengan anggaran di keseluruhan obyek pemeriksaan.  
 
Secara spesifik, kata Yahya Sacawiria, pertemuan BAKN DPR dengan jajaran rektorat Unand dalam rangka melakukan pengawasan dalam rangka audit pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2008, 2009 dan 2010. “Sampai sejauhmana rekomendasi yang sudah disampaikan oleh BPK ditindaklanjuti. Ini menurut kita sangat penting, untuk tidak terulang kembali kasus-kasus yang sama,” tegasnya.  
 
Menurut politisi dari Partai Demokrat itu, dari hasil pertemuan tersebut, BAKN DPR menilai perlunya pengawasan sistem internal yang kuat pada perguruan tinggi, sehingga potensi kebocoran terhadap keuangan negara yang akan terjadi bisa dieleminir terutama pada saat membuat perencanaan dan persiapan. “Ini (sistem pengawasan internal-red) harus menjadi perhatian perguruan tinggi,” ujarnya
 
Selain sistem pengawasan internal tersebut, selanjutnya untuk menghindari potensi kebocoran pada keuangan negara, BAKN DPR juga mendorong dilakukannya audit kinerja diseluruh institusi yang ada diseluruh universitas tersebut.  
 
Di tempat yang sama, dalam pertemuan itu, Rektor Unand, Dr Werry Darta Taifur selain menyampaikan tentang profil dan kondisi Unand, rektor juga mengusulkan agar akuntabilitas harus juga ada dari segi proses siklus anggaran, tidak dari memeriksa setelah penyelenggaraan.  Kemudian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang bertabur bintang harus dihindari.
 
 “APBN-P lebih baik ditiadakan kalau pengesahan terjadi pada bulan Oktober/November untuk mengurangi temuan pengadaan barang dan jasa, dan praktek anggaran seharusnya menyelesaikan masalah bukan menambah masalah.,” katanya.  
 
Usai melakukan audiensi dengan jajaran rektorat, rombongan BAKN DPR yang terdiri dari Yahya Sacawiria (Fraksi Partai Demokat), Nur Yasin (FPKB), Kamaruddin Syam (Fraksi Partai Golkar), dan AW Thalib (Fraksi PPP) kemudian membahas naskah akademik revisi UU Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) dengan jajaran tim Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi Unand. (nt), foto : nita/parle/hr.

  • SHARES
BERITA TERKAIT
BAKN Serap Masukan dari Akademisi UNSRI
17-02-2020 / B.A.K.N.
Tim Kunjungan Kerja Spesifik Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI yang dipimpin Ketua BAKN DPR RI Marwan Cik Asan...
Pemberian Dana Otsus Harus dengan Skema Penggunaan yang Jelas
10-02-2020 / B.A.K.N.
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Bambang Haryadi mengatakan apa yang diharapkan dari pemberian Dana Otonomi Khusus (Otsus)yang...
Dana Otsus Papua Harus Terukur
10-02-2020 / B.A.K.N.
Anggota BAKN DPR RI Muhammad Sarmuji menegaskan bahwa sebaiknya semua pihak tidak boleh terlalu bertoleransi seolah-olah Dana Otsus disebut sebagaicost...
Pelaksanaan Dana Otsus Mengecewakan
10-02-2020 / B.A.K.N.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Ahmad Syaikhu menilai paparan yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)...