Pengadaan Vaksin Flu Burung Rugikan Uang Negara 400 M

10-01-2013 / B.A.K.N.

 

Pengadaan faksin flu burung mengakibatkan kerugian  negara mencapai 400 miliyar Rupiah lebih, kasus ini lebih besar jika dibandingkan dengan proyek Hambalang yang diperkirakan mengakibatkan kerugian negara kurang lebih mencapai 300 miliar rupiah.

Demikian dikatakan Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) Sumaryati Aryosodisela-sela Rapat Paripurna DPR Senin, (7/1) siang.

Sumaryati Aryoso menambahkan, adanya indikasi uang negara yang telah menguap dengan adanya anggaran pengadaan faksi flu burung yang deselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bio Farma yang tidak mendapat persetujuan dari Kementerian Kesehatan.

Ia mengatakanBadan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR akan mencari solusi jalan keluarnya yang terbaik, mengingat ada beberapa barang yang telan dibeli dan hanya disimpan di dalam gudang. Selain itumasalah pembangunan ciken  briding yang berlokasi di Cisarua dikhawatirkan akan menjadi besi tuabahkan besi-besinya juga dicuri orang sehingga mengakibatkan kerugian negara akan lebih besar lagi. " Hal seperti ini segera dicegah," tegasnya.

Menurut Sumaryati, pembangunan gedung yang belum selesai sebaiknya tidak diteruskan, mengingat nantinya pembangunan tersebut jelas-jelas akan menjadi besi tua, namun yang sudah terlanjur dibangun dan sudah selesai sebaiknya dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya.

Mengenai banyaknya anggaran yang diajukan  oleh Bio Farma dan ternyata tidak mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan. dia mempertanyakan lalu siapa yang menyetujui anggaran tersebut.

Karenaitu dirinya akan menelaah lagi, apalagi pada saat BAKN melakukan pertemuan dengan BPK dan BPKP, pihak BPK menjanjikan akan memberikan sumber rilasah yang terkait dengan masalah flu burung, namun hingga kini belum diberikan, Sumaryati merasakan ada kejanggalan pada saat rapat mengundang Bio Farma tetapi tidak ada yang datang, yang datang justru dari pihak rekanan. (Spy), foto : iwan armanias/hr.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Tingkatkan Peran dan Fungsi BAKN dengan Penguatan Kelembagaan
18-02-2020 / B.A.K.N.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Ahmad Syaikhu menekankan pentingnya penguatan kelembagaan BAKN DPR RI dalam rangka...
BAKN Serap Masukan dari Akademisi UNSRI
17-02-2020 / B.A.K.N.
Tim Kunjungan Kerja Spesifik Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI yang dipimpin Ketua BAKN DPR RI Marwan Cik Asan...
Pemberian Dana Otsus Harus dengan Skema Penggunaan yang Jelas
10-02-2020 / B.A.K.N.
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Bambang Haryadi mengatakan apa yang diharapkan dari pemberian Dana Otonomi Khusus (Otsus)yang...
Dana Otsus Papua Harus Terukur
10-02-2020 / B.A.K.N.
Anggota BAKN DPR RI Muhammad Sarmuji menegaskan bahwa sebaiknya semua pihak tidak boleh terlalu bertoleransi seolah-olah Dana Otsus disebut sebagaicost...