RUU PENGADILAN TIPIKOR MASUKI PEMBAHASAN DIM

25-06-2009 / BADAN MUSYAWARAH
Meski berjalan agak lambat, namun pembahasan RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menunjukkan kemajuan berarti dengan memasuki pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Bahkan para anggota Pansus bertekad pembahasan RUU yang sangat ditunggu masyarakat ini lebih produktif, sehingga bisa diselesaikan sebelum masa bakti DPR periode 204-2009 berakhir. Dalam lanjutan rapat Pansus Kamis (25/6) dengan Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalata dipimpin Ketua Pansus Dewi Asmara, berhasil disetujui judul RUU tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan DIM no.24 Hakim adalah hakim karier dan hakim adhoc. Mengenai judul RUU dalam DIM 9 fraksi menyatakan tetap sesuai yang diajukan pemerintah, hanya fraksi PBR yang mengajukan perubahan yaitu RUU tentang Pengadilan Kejahatan Korupsi. Alasannya, tindak pidana belum tentu dihukum tetapi kejahatan pasti dihukum. Menurut FPBR istilah kejahatan lebih tepat. Namun keputusan Pansus akhirnya menyetujui judul RUU sesuai yang diajukan Pemerintah yaitu RUU Pengadilan Tipikor. Mengenai istilah hakim dalam RUU Tipikor, akhirnya Pansus sepakat dengan yang diajukan Pemerintah yaitu hakim adalah hakim karier dan hakim ad hoc. Keputudan ini mementahkan usulan FPG yang meminta penulisan kata “ karier” disempurnakan menjadi karir dan istilah “ hakim Ad hoc” disempurnakan menjadi hakim non karir. Usulan perubahan ini tidak disetujui fraksi-fraksi lain dan pemerintah sehingga akhirnya rumusan ini tetap sebagaimana rumusan RUU, hakim adalah hakim karier dan hakim Ad hoc. Menhukham menjelaskan, hakim yang dibicarakan dalam RUU ini adalah statusnya, ad hoc artinya tidak permanent dalam jangka waktu tertentu. Kalau diganti dengan non karir tidak tepat karena istilah itu hanya ada pada Hakim Agung di MA. Hingga Kamis siang, pembahasan DIM masih berlanjut membahas DIM No.27, Penuntut Umum adalah penuntut umum pada kejaksaan dan pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang ditetapkan sebagai penuntut umum tindak pidana korupsi. Perdebatan masih berlangsung sebab diantara fraksi-fraksi masih terdapat beberapa perbedaan, diantaranya Fraksi BPD menyarankan hanya satu pintu penuntutan yaitu oleh penuntut umum KPK. Masih bahas mekanisme Sebelumnya saat raker dibuka dan melanjutkan hasil rapat dan loby Rabu malam, kembali diperdebatkan soal mekanisme pembahasan RUU. Dalam pembicaraan yang berkembang ada yang mengajukan usul baru semua pembahasan DIM dibawa ke Panja dengan alasan lebih praktis dan mendesak waktunya. Pemerintah menanggapi hal itu menyatakan tidak keberatan, karena jadwal bisa diubah setiap saat. “ Jadwal yang disepakati untuk memperlancar bukan untuk mempersulit. Bila Panja lebih efektif, maka bisa dipertimbangkan,” ujar Andi Mattalata. Namun anggota Pansus Patrialis Akbar dari PAN dan Lukman Hakim Saifudin meminta pembahasan tetap melalui tata cara yang benar. Kalau rapat Pansus sudah disepakati, lalu dibatalkan dan langsung masuk Panja, maka bisa cacat prosedur dan bisa dibatalkan MK. “ Kita harus malu mengapa masih berdebat mekanisme pembahasan, padahal sudah menjadi anggota DPR bertahun-tahun. Karena itu saya mengharapkan Ketua rapat dapat mengarahkan agar rapat ini lebih produktif. Jangan membuka peluang membuka lagi masalah yang telah disepakati,” tandas Patrialis dan Lukman Hakim. (mp)
BERITA TERKAIT
Rapat Konsultasi Agendakan Revisi UU MD3 di Paripurna
25-11-2014 / BADAN MUSYAWARAH
Rapat Konsultasi pengganti Badan Musyawarah (Bamus) menyepakati untuk mengagendakan pembahasan usulan revisi UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) dalam...
DPR Prihatin Terjadinya Kasus Penembakan Mobil Amien Rais
06-11-2014 / BADAN MUSYAWARAH
Anggota DPR Edi Prabowo menyampaikan rasa keprihatinannya terkait kasus penembakan mobil di kediaman tokoh politik nasional Amien Rais. "Saya prihatin...
DPR Jawab Surat Presiden Secepatnya
23-10-2014 / BADAN MUSYAWARAH
Rapat Badan Musyawarah - Bamus DPR RI memutuskan menyerahkan kepada Pimpinan DPR untuk menjawab Surat Presiden Jokowi yang meminta pertimbangan...
Setelah Jokowi Dilantik, Reaksi Pasar Akan Positif
14-10-2014 / BADAN MUSYAWARAH
Anggota DPR Abubakar Al-Habsyi mengatakan, respon negative pasar atas gejolak politik di dalam negeri sebagai hal yang wajar. “Itu konsekuensi...

  • SHARES