BAKN DPR Minta Kejelasan Anggaran Vaksin Flu Burung

07-02-2013 / B.A.K.N.

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI meminta penjelasan menyangkut pemggunaan anggaran pengadaan sarana dan prasarana  pembuatan vaksin flu burung untuk manusia di Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan. Pasalnya, anggaran yang direncanakan multiyears tersebut, ternyata dihentikan oleh Kementerian Keuangan.

Ketua BAKN Sumaryati Arjoso menyampaikan pihaknya banyak menemui kesalahan penggunaan anggaran tersebut saat mendengarkan pemaparan dari BPK sebelumnya. “DPR mempunyai kepentingan untuk mengetahui lebih jelas persoalan ini, karena pembahasannya ada di Komisi IX dan Badan Anggaran DPR RI dengan tegas meminta agar Kementerian Kesehatan bisa menjelaskan penggunaan anggaran ini dengan sejelas-jelasnya, karena menyangkut kredibilitas institusi dan lembaga,”tegasnya.

Dia kembali menegaskan, harus ada pelurusan tentang wabah endemik flu burung di Indonesia. Karena disinyalir, bencana flu burung di Indonesia paling ganas di dunia. “Kita harus melihat konteksnya. mungkin selama ini cara penanganannya saja yang tidak benar, bukan ganas. Padahal, bila ditangani dengan baik semuanya menjadi lebih mudah. Stigma paling ganas pun bisa diluruskan,”ujarnya.

Sementara Anggota BAKN DPR Kamarudin Sjam dari Partai Golkar menegaskan, semua temuan BPK soal penyimpangan anggaran, ternyata sumbernya adalah kesalahan perencanaan saja. Hampir semua proyek pengadaan yang bermasalah selalu salah di perencanaan, sehingga proyek dihentikan karena banyak kebocoran anggaran. “Kuasa Pengguna Anggaran harus berani memutuskan. Jangan mau diintervensi oleh berbagai kepentingan,"terangnya.(MH), foto : wy/parle/hr.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Dana Otsus Didorong Fokus Tingkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan
23-01-2020 / B.A.K.N.
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menerima sejumlah masukan dan saran terkait kebijakan pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk...
Perlu Ada Kajian Strategis Terhadap Dana Otsus
22-01-2020 / B.A.K.N.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Ahmad Syaikhu menjelaskan perlu ada kajian yang strategis yang lebih mendalam...
Tahapan Pencairan Dana Otsus Papua Perlu Disederhanakan
17-01-2020 / B.A.K.N.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI berpendapat, pencairan dana otonomi khusus (Otsus) agar disederhanakan dari tiga tahap...
BAKN Apresiasi Pengalokasian Dana Otsus Papua Barat
17-01-2020 / B.A.K.N.
Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Marwan Cik Asan mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Papua Barat yang meningkatkan tanggung...