BAKN Dorong Akuntabilitas di Industri Strategis

14-02-2013 / B.A.K.N.

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara  (BAKN) DPR RI memandang penting peran BUMN terkait industri strategis dalam proses kemandirian bangsa. Itulah sebabnya dalam Kunjungan Kerja ke Provinsi Jawa Timur 13-14 Februari, pertemuan dengan jajaran manajemen PT. PAL Indonesia perusahaan plat merah yang bergerak di bidang industri galangan kapal menjadi prioritas.

"Iya kita di BAKN fokus pada akuntabilitas anggaran, bagaimana pertanggungjawaban terhadap penggunaan uang negara. Kita mencatat PT PAL termasuk perusahaan yang diandalkan bangsa ini untuk mendukung upaya penguasaan maritim. Jangan sampai target dibidang itu meleset karena masalah akuntabilitas itu," kata Ketua BAKN, Sumarjati Arjoso di Surabaya, Jatim, Rabu (13/2).

Ia menyebut dalam pertemuan nanti BAKN akan mendalami sejumlah temuan permasalahan yang telah diungkapkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Kegiatan Penjualan, Pengadaan, Produksi, dan Investasi pada PT. PAL Indonesia (Persero) Tahun Buku 2009, 2010, dan 2011 (Semester I).

Temuan BPK yang telah ditelaah BAKN itu antara lain tentang Pengadaan steel plate melebihi kebutuhan, sehingga PT PAL dirugikan minimal USD142,283.19 dan berpotensi rugi minimal Rp38.539.043.559,07. Kemudian tentang dokumentasi pelaksanaan proyek/pekerjaan tidak tertib dan tidak lengkap, sehingga pertanggungjawaban keuangan proyek belum dapat diselesaikan.

Disamping itu, Tim Kunker BAKN DPR juga akan mengadakan pertemuan dengan manajemen PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), BUMN yang bergerak dalam sektor perhubungan yang diberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk mengelola Pelabuhan Umum pada 7 (tujuh) wilayah provinsi yang meliputi wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Dalam kunjungan kali ini dijadwalkan pula pertemuan dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, DPRD Prov Jawa Tengah serta sejumlah anggota DPRD kabupaten/kota yang ada di dua provinsi ini. Tim Kunker berharap juga mendapat input terkait revisi UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) yang saat ini sedang dipersiapkan DPR. (iky), foto :wy/parle/hr.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
BAKN Sosialisasikan Tugas dan Fungsi di Unpad Bandung
27-08-2019 / B.A.K.N.
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI hingga kini masih terus berupaya melakukan penguatan lembaga dengan cara sosialisasi terkait tugas...
BAKN Teruskan Kerjasama Dengan Lembaga Penelitian Perguruan Tinggi
26-08-2019 / B.A.K.N.
Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Andreas Eddy Susetyo mengatakan, BAKN akan terus mengembangkan kerjasama dengan Lembaga Penelitian...
BAKN Gelar Seminar Penguatan Akuntabilitas Keuangan Negara
21-08-2019 / B.A.K.N.
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menggelar seminar nasional bertajuk Mengawal Akuntabilitas Keuangan Negara sebagai langkah BAKN untuk menghimpun...
BAKN Perkuat Pengawasan Keuangan Negara
21-08-2019 / B.A.K.N.
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan bahwa keberadaan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) sangat penting dalam meningkatkan pengawasan akuntabilitas...