PT PAL Perlu Dukungan Politik

15-02-2013 / B.A.K.N.

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara - BAKN DPR RI Yahya Sacawiria menilai upaya PT PAL untuk bangkit menjadi industri strategis unggulan tidak berjalan lancar. Perusahaan industri galangan kapal ini terjerat hutang yang menurutnya karena kesalahan manajemen sebelumnya.

"Hutang warisan ini adalah kesalahan manajemen yang lalu, tapi tentu perusahaan tidak bisa lepas tangan. Tahun lalu kita catat kinerja direksi baru cukup berhasil, DPR juga memberi dukungan dengan menyetujui anggaran 2 triliun untuk 3 industri strategis termasuk PT PAL," kata Yahya saat melakukan kunjungan kerja ke PT PAL di Surabaya, Jatim, Kamis (14/2).

Sementara itu anggota BAKN dari Fraksi PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari mempertanyakan ketegasan perusahaan dalam memberikan sanksi kepada karyawan yang telah melakukan penyimpangan. "Bagaimana perusahaan menjalankan rekomendasi dari BPK agar menjatuhkan sanksi kepada karyawan telah merugikan," tekannya.

Ia menambahkan segenap pihak perlu memberi perhatian kepada industri strategis yang bisa menjadi pertaruhan reputasi bangsa ke depan. DPR perlu memberikan dukungan politik memaksa institusi seperti TNI, Polri agar menggunakan produk PT PAL. "Kejayaan PT PAL ini bisa membuat anak bangsa berdiri tegak dalam pergaulan internasional."

Dalam pertemuan yang dipimpin Ketua BAKN Sumarjati Arjoso tersebut ditetapkan 4 kesimpulan diantaranya meminta PT PAL segera menuntaskan rekomendasi BPK dengan pendampingan dari BPKP untuk membangun sistem pengendalian internal.

Memberi sanksi kepada pegawai PT PAL yang telah melakukan pelanggaran sehingga menimbulkan kerugian perusahaan. BAKN juga meminta dalam melakukan kontrak dimasa datang harus menggunakan legal coorporate berkualitas internasional. (iky), foto : iky/parle/hr.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Tingkatkan Peran dan Fungsi BAKN dengan Penguatan Kelembagaan
18-02-2020 / B.A.K.N.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Ahmad Syaikhu menekankan pentingnya penguatan kelembagaan BAKN DPR RI dalam rangka...
BAKN Serap Masukan dari Akademisi UNSRI
17-02-2020 / B.A.K.N.
Tim Kunjungan Kerja Spesifik Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI yang dipimpin Ketua BAKN DPR RI Marwan Cik Asan...
Pemberian Dana Otsus Harus dengan Skema Penggunaan yang Jelas
10-02-2020 / B.A.K.N.
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Bambang Haryadi mengatakan apa yang diharapkan dari pemberian Dana Otonomi Khusus (Otsus)yang...
Dana Otsus Papua Harus Terukur
10-02-2020 / B.A.K.N.
Anggota BAKN DPR RI Muhammad Sarmuji menegaskan bahwa sebaiknya semua pihak tidak boleh terlalu bertoleransi seolah-olah Dana Otsus disebut sebagaicost...