BAKN DPR Ajak DPRD Bermitra Awasi Keuangan Negara

15-02-2013 / B.A.K.N.

Sebagai alat kelengkapan DPR yang dibentuk berdasarkan amanat UU MD3 tahun 2009, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN)masih berusia sangat muda. Namun kiprahnya sebagai pengawas akuntabilitas keuangan negara mulai terdengar. Mengingat perkembangan dan dinamika serta luasnya cakupan yang dihadapi dalam penelaahan keuangan negara, BAKN memandang perlu mengajak DPRD sebagai mitra.

"DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah memiliki peran strategis menjadi mitra BAKN dalam melaksanakan pengawasan keuangan negara di daerah masing-masing," kata Ketua BAKN DPR Sumarjati Arjoso saat menyampaikan sambutan dalam acara Sosialisasi untuk Anggota DPRD se-Jatim, Jateng dan DIY di Gedung DPRD Provinsi Jatim, di Surabaya, Jumat (15/2/13).

Ia melanjutkan sebagai alat kelengakapan dewan yang baru, ia menyebut saat ini sedang fokus pada 3 kegiatan utama yaitu penguatan BAKN, memperbaiki sistem pengawasan  dan membentuk BAKN di daerah. Disejumlah negara seperti Australia, Inggris, Pakistan parlemennya berhasil membangun BAKN atau Publik Account Commitee (PAC) yang effektif sehingga bisa menekan penyimpangan keuangan negara.

Anggota DPRD Prov. Jatim, Ferdi Purnomo menyambut baik ajakan ini. Ia berharap peran BAKN di daerah dapat memperbaiki karut marut pengelolaan tambang di daerah. "Ini banyak terjadi di daerah, anggaran sektor pertambangan sejauh mana auditnya," tekannya.

Sementara itu anggota DPRD Tuban, Agung Suprianto menyebut kurangnya pemahaman membuat BPK menjadi seperti momok di daerah. Ia berharap pembentukan BAKD dapat meluruskan hal ini. Politisi PAN ini juga menyampaikan apirasi kenapa proses sosialisasi berlangsung hari Jumat, banyak yang ingin ditanya tapi waktunya terbatas.

Ketua BAKN, Sumaryati menyambut baik aspirasi yang disampaikan sejumlah anggota DPRD. Masukan ini lanjutnya akan dijadikan bahan dalam revisi UU MD3 sebagai landasan pembentukan BAKD. "Khusus buat Bapak/Ibu yang belum puas dalam pertemuan kali ini, kami undang untuk datang dalam sosialisasi yang sudah kita jadwalkan di daerah lain," pungkas dia. (iky)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Tahapan Pencairan Dana Otsus Papua Perlu Disederhanakan
17-01-2020 / B.A.K.N.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI berpendapat, pencairan dana otonomi khusus (Otsus) agar disederhanakan dari tiga tahap...
BAKN Apresiasi Pengalokasian Dana Otsus Papua Barat
17-01-2020 / B.A.K.N.
Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Marwan Cik Asan mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Papua Barat yang meningkatkan tanggung...
BAKN Evaluasi Penggunaan Dana Otsus Papua
17-01-2020 / B.A.K.N.
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mengevaluasi penggunaan dana otonomi khusus (Otsus) untuk Provinsi Papua. Selama ini yang berwenang...
Dana Otsus 2020 Harus Fokus Pendidikan
17-01-2020 / B.A.K.N.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Hendrawan Supratikno mendorong agar dana Otonomi Khusus (otsus) yang akan digelontorkan...