DPR SIAPKAN SANKSI BAGI KEMENTERIAN YANG RENDAH SERAP ANGGARAN

03-07-2009 / BADAN ANGGARAN
Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR-RI Harry Azhar Aziz menyatakan akan memberikan sanksi tegas kepada kementerian atau lembaga negara yang penyerapan anggarannya rendah. Berdasarkan data yang diterima, hingga semester I tahun 2009 ini penyerapan anggaran kementerian/lembaga berkisar kurang dari 30%. “ Kondisi ini membuktikan tidak ada perbaikan. Kementerian/lembaga masih mencerminkan pola lama yang belum berubah,” katanya di Jakarta Rabu (1/7). Untuk itu lanjut Harry, tahun depan reward (penghargaan) dan punishment (hukuman) bagi lembaga/kementerian harus dijalankan. Dia berpendapat, kementerian atau lembaga yang rendah dalam menyerap alokasi belanja akan dikenai sanksi. Seharusnya, pemerintah dalam penyerapan anggaran mempertimbangkan aspek waktu sehingga tidak selalu menumpuk pada akhir tahun. Dia mengamati penyerapan belanja sangat buruk meskipun alokasi anggarannya sudah cukup besar. Lebih lanjut Pimpinan Panggar dari Fraksi Partai Golkar ini menyatakan, dalam tiga tahun terakhir tercatat realisasi penyerapan di kementerian/lembaga semester I tahun 2007 28,1 persen dari target belanja dalam APBN 2007 sebesar Rp 258,004 triliun. Untuk tahun 2008 hanya meningkat menjadi 28,5 persen dari target belanja dalam APBN 2008 sebesar Rp 290 triliun. Sedangkan untuk tahun anggaran 2009 perkiraan realisasi penyerapan anggaran kementerian/lembaga sebesar 28,7% atau senilai Rp 95,9 triliun dari target APBN sebesar Rp 333,7 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya memperkirakan , realisasi penyerapan anggaran sampai semester I 2009 masih rendah baik persentase maupun besarannya. Dikatakan, hingga akhir tahun 2009 ini penyerapan anggaran belanja kementerian/lembaga hanya akan mencapai 96% atau sebesar Rp 317 triliun. Menurut Menkeu, rendahnya penyerapan belanja dikarenakan penyelesaian proses administrasi yang masih dominant pada triwulan I dan terjadi peningkatan pencairan pada triwulan II. Bahkan lanjutnya, realisasi belanja modal selama tahun 2009 diperkirakan tidak akan mencapai target sehubungan langkah-langkah efisiensi yang dilakukan pemerintah. (mp)

  • SHARES
BERITA TERKAIT
Banggar DPR Evaluasi Penerimaan Negara oleh Kemenkeu Sulsel
13-12-2019 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI meminta Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) untuk segera memenuhi capaian yang masih...
Banggar DPR Dukung Tambahan Anggaran Renovasi Stadion Mattoangin
12-12-2019 / BADAN ANGGARAN
Pembangunan infrastruktur di Sulawesi Selatan menjadi fokus yang dibahas Tim Kunjungan Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama Gubernur Sulsel...
Pengembangan UMKM Jatim Terkendala Izin BPOM
12-12-2019 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Muhammad Yahya Zaini menemukan adanya kendala pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), khususnya...
Banggar Minta Penyaluran Dana Desa Tepat Sasaran
12-12-2019 / BADAN ANGGARAN
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono dengan tegas meminta kepada Pemerintah dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk...