Banggar DPR Pertanyakan Sangat Kecilnya PNBP Pertambangan

21-03-2013 / BADAN ANGGARAN

 

Badan Anggara (Banggar) DPR RI mempertanyakan, selama ini penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor pertambangan sangat kecil. Padahal, banyak sekali kontrak karya yang diperpanjang. Perlu ada penataan kembali royalti dari sektor pertambangan yang masuk ke kas negara.

Demikian mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Banggar dengan pakar, masing-masing Dr. Ryad Khairil dan Dr. Arif Satria. Rapat dipimpin Ketua Banggar Ahmadi Noor Supit (F-PG), Kamis (21/3). Agenda rapat adalah mendengarkan pendapat pakar mengenai optimalisasi PNBP sektor perikanan, kehutanan, dan pertambangan.

Dari ketiga sektor ini, negara dinilai belum optimal menarik PNBP. Padahal, sumber daya alam kita di tiga sektor tersebut sangat melimpah dan luas. Dr. Ryad Khairil dalam pemaparannya di hadapat para anggota Banggar menjelaskan, perlu ada tata ulang konsesi pertambangan, terutama untuk mineral dan batubaru (minerba). Inventarisasi sumber minerba menjadi kebutuhan urgen agar bisa dilihat seberapa besar penerimaan yang masuk ke kas negara.

Banggar ingin mengetahui lebih detail apa yang sudah dilakukan pemerintah untuk mengoptimalkan pendapatan dari sektor pertambangan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. PNBP dari minerba sebetulnya sudah diatur dalam UU No.20/1997. Menurut Ryad, pengaturan PNBP antara Kementerian ESDM dan Perindustrian masih tumpang tindih.

Ryad mencontohkan, PNBP PT. Krakatau Steel masuk ke perindustrian. Mestinya masuk ke ESDM, karena orientasi pekerjaannya adalah pengolahan. Pada bagian akhir, Ryad menyarankan, untuk optimalisasi PNBP, maka kita harus menyesuaikan besaran royalti kontrak dengan peraturan perundangan. Selain itu, harus pula disosialisasikan dengan tegas aturan royalti bagi izin usaha pertambangan yang diterbitkan, baik di pusat maupun daerah. (mh) foto:ry/parle


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Banggar Setujui Postur Sementara TKDD 2020
12-09-2019 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI akhirnya menyetujui postur sementara Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam RAPBN 2020 sebesar...
Banggar Setujui Pagu Anggaran Kemenko Kemaritim TA 2020
09-09-2019 / BADAN ANGGARAN
Setelah melakukan pendalaman dengan Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan, Badan Anggaran DPR RI akhirnya menyetujui pagu anggaran Kementerian Koordinator Bidang...
Subsidi Elpiji 3 KG Harus Tepat Sasaran
04-09-2019 / BADAN ANGGARAN
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menegaskan, penyaluran subsidi elpiji 3 kilogram (KG) harus tepat sasaran. Pasalnya,...
Angka Pengangguran Harus Jadi Perhatian
02-09-2019 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Bambang Haryo Sukartono mengungkapkan, pemerintah harus lebih memperhatikan penurunan angka pengangguran di tahun 2020....