Sebagian Rekomendasi BPK Belum Ditindaklanjuti PDAM Kota Makassar

09-04-2013 / B.A.K.N.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makasar sudah melaksanakan tindak lanjut rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Meski demikian sebagian rekomendasi belum dapat diselesaikan dan ditindaklanjuti.          

Demikian dikatakan Ketua Tim Kunjungan Spesifik Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR-RI, _Yahya Sacawiria, pada saat menyampaikan kesimpulan dalam rapat dengan pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PDAM Hamzah Ahmad di Ruang Rapat PDAM Jl. Dr. Ratulangi Makasar, Sulawesi Selatan Senin (8/4) siang.    

Yahya Sacawiria yang memimpin rapat menambahkan, dengan belum diselesaiaknnya rekomendasi BPK, serta permasalahan di PDAM Kota Makasar yang sudah masuk ke proses hukum,  maka BAKN DPR akan terus memonitor proses hukum yang sedang berlangsung.  

Terkait dengan adanya permasalahan di PDAM kota Makasar dengan pihak ketiga, menurut Yahya, maka perlu dilakukan kajian komprehensif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya perlu menentukan apakah akan dilanjutkan atau menghentikan kontrak dengan pihak ketiga tersebut seperti kepada PT Traya, PT Bahana, PT Baruga dan PT Multi Engka Utama dengan berorientasi kepada kepentingan masyarakat dan menguntungkan bagi PDAM Kota Makasar.

Dalam kesempatan ini politisi Partai Demokrat ini mempertanyakan,  bagaimana strategi PDAM Kota Makasar dalam mengendalikan berbagai kontrak dengan pihak ketiga, agar mendapatkan kontrak yang menguntungkan. Selain itu  apakah PDAM Kota Makasar sudah melakukan evaluasi kembali atas nilai investasi dan nilai jual air terkait kerja sama dengan PT Bahana Cipta.  

Menanggapi hal tersebut, Dirut PDAM Kota Makasar Hamzah Ahmad menjelaskan tentang strategi PDAM Kota Makasar yang  sudah menghitung biaya  pengenaan tarif air curah yang dibayarkan ke Mitra dengan memperhitungkan Pendapatan dari penjualan air curah tersebut kepada para pelanggan setiap bulannya. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa pendapatan penjualan air curah masih lebih besar dari biaya air curah.  

Dirut PDAM Hamzah Ahmad menambahkan, bahwa pihaknya telah membetuk tim monitoring PT Traya dan Tim Monitoring PT. Bahana Cipta dan PT Multi Engka Utama untuk melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kerja sama tersebut serta melakukan koordinasi tentang pelayanan suplai air kepada pelanggan PDAM Kota Makasar.

PDAM Kota Makasar sudah melibatkan konsultan Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) untuk melakukan kajian terhadap kerja sama tersebut dan juga mengikutsertakan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Selatan. Hasil revisi sementara masih dalam proses, “ tegas Hamzah Ahmad. (Spy).
 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Perlu Ada Kajian Strategis Terhadap Dana Otsus
22-01-2020 / B.A.K.N.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Ahmad Syaikhu menjelaskan perlu ada kajian yang strategis yang lebih mendalam...
Tahapan Pencairan Dana Otsus Papua Perlu Disederhanakan
17-01-2020 / B.A.K.N.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI berpendapat, pencairan dana otonomi khusus (Otsus) agar disederhanakan dari tiga tahap...
BAKN Apresiasi Pengalokasian Dana Otsus Papua Barat
17-01-2020 / B.A.K.N.
Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Marwan Cik Asan mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Papua Barat yang meningkatkan tanggung...
BAKN Evaluasi Penggunaan Dana Otsus Papua
17-01-2020 / B.A.K.N.
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mengevaluasi penggunaan dana otonomi khusus (Otsus) untuk Provinsi Papua. Selama ini yang berwenang...