ANGGOTA DPR MINTA SBY LEBIH PD BENTUK ZAKEN KABINET

04-08-2009 / LAIN-LAIN
Wakil Ketua Fraksi Persatuan Pembangunan DPR Lukman Hakiem meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk lebih percaya diri (PD) membentuk Kabinet ahli (Zaken Kabinet). Pasalnya SBY dalam pilpres lalu memperoleh dukungan 60% lebih, berarti punya mandat yang cukup besar dari rakyat. Di sisi lain, Presiden tidak bisa diimpeach (dimakzulkan), kecuali melakukan perbuatan korupsi tertangkap tangan dan mengkhianati negara. Tidak ada Presiden diturunkan karena kebijakan. Ditanya jika kabinet yang dibentuk dari para ahli yang profesional tanpa mengambil dari parpol apakah tidak akan “ diganggu” DPR, ia mengatakan Partai Demokrat dalam pemilu lalu memperoleh suara terbanyak. “ Saya tetap berharap Presiden nanti membentuk kabinet ahli, kalau program-programnya pro rakyat, pasti DPR akan dukung. Kenapa takut, justru dengan membuat kabinet ahli terdiri menteri-menteri yang benar-benar ahli di bidangnya apakah dari parpol atau bukan, tapi professional pasti akan didukung rakyat. “ Presiden harus mempertimbangkan usulan ini, sedangkan perhitungan dukungan dari parpol itu nomor dua, nomor satu adalah keahlian,” tegasnya. Ia merujuk kepada pengalaman pemerintahan lalu, PM Natsir yang berjasa mengembalikan kita kepada NKRI. NKRI bukan produk Bung Karno tetapi produk Natsir, lalu ditunjuk Presiden Soekarno menjadi PM. Ketika membentuk Kabinet, Natsir masih berusaha tidak memasukkan menteri dari PNI, lalu akan mengembalikan mandatnya kepada Soekarno. Namun justru Presiden mendukung supaya jalan terus, Natsir berani membentuk kabinet ahli. “ Nyatanya sukses,” tegasnya. Seperti SBY sekarang, kan dapat dukungan kuat dari rakyat, sama artinya ketika Natsir dapat dukungan dari Soekarno dulu, ternyata Kabinet Natsir termasuk salah satu kabinet yang berhasil. Mengenai jatuhnya Natsir saat itu bukan karena mosi tidak percaya, tetapi karena melihat situasi permainan yang tidak etis, lalu mundur. Karena itu pula Pimpinan FPP DPR ini melihat tidak ada alasan Presiden untuk membentuk ahli. Namun diingatkan keahlian dengan parpol, boleh dari parpol tetapi yang ahli. Di era lalu Mr Mohamad Roem adalah orang politik, tapi keahlian di bidang diplomasi samapi sekarang masih diakui. Ketika ditanya, apakah kira-kira SBY akan PD membentuk zaken kabinet, Wakil Ketua FPP Bidang Polkam ini meminta untuk lebih percaya diri. “ Harus PD untuk membentuk kabinet ahli dari kalangan profesional aapakah dari parpol atau tidak,” ucapnya dengan menambahkan, kalau yang dibentuk benar-benar kabinet ahli, maka akan berhasil. Kalau program kabinet bagus, masak DPR akan tolak. Ditambahkan, oposisi yang paling kuat adalah yang berani menolak anggaran. Di Indonesia kan nggak ada, contohnya Fraksi PDIP tak pernah menolak anggaran. Kenapa SBY menang, karena APBN 2009 lebih banyak belanja sosial ketimbang modal, ada BOS, BLT, Raskin, dan program keluarga harapan serta PNPM mandiri. Ia membandingkan, di Amerika oposisinya berkali-kali menolak anggaran, sedangkan di Indonesia tak pernah terjadi penolakan APBN. Karena itu SBY nggak usah takut, hendaknya lebih PD untuk membentuk kabinet ahli. (mp)

  • SHARES
BERITA TERKAIT
F-PD DPR Kawal Penanganan Covid-19
13-07-2020 / LAIN-LAIN
Ketua Fraksi Partai Demokrat (F-PD) DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono menegaskan bahwa F-PD DPR RI akan terus mengawal kebijakan penanganan...
Waspadai Konflik di LCS, Pemerintah Diminta Tingkatkan Kekuatan Diplomasi
10-07-2020 / LAIN-LAIN
Pemerintah dinilai perlu mewaspadai ketegangan di wilayah perairan Laut China Selatan (LCS) yang meningkat akhir-akhir ini. Tidak menutup kemungkinan, terjadinya...
Terjadi Problem Mendasar Jika Persentase ‘Parliamentary Threshold’ Dinaikkan
07-07-2020 / LAIN-LAIN
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arwani Thomafi menyampaikan bahwa keberadaan Undang-Undang Pemilu memang harus selalu di-update ataupun direvisi pada...
‘Parliamentary Threshold’ Diharapkan Tetap 4 Persen
07-07-2020 / LAIN-LAIN
Regulasi Pemilu sedang dibahas Komisi II DPR RI. Ada banyak klaster masalah yang mengemuka, salah satunya adalah parliamentary threshold (ambang...