ABDULLAH AZWAR ANAS LUNCURKAN KALENDAR PERTANGGUNGJAWABAN PUBLIK

07-08-2009 / LAIN-LAIN
Politisi sekaligus anggota DPR dari PKB Abdullah Azwar Anas meluncurkan sebuah kalendar Laporan Pertanggung jawaban Publik (LPP) sebagai bentuk pertanggungjawabannya selaku wakil rakyat selama menjadi anggota DPR periode 2004-2009. “Pertanggungjawaban kepada public sangat jarang dilakukan di Indonesia, keputusan dari MK yang baru dengan suara terbanyak memaksa setiap legislator nantinya harus melakukan laporan pertanggungjawaban langsung kepada rakyat,”kata Anas saat melakukan jumpa pers di Ruang Pers Room DPR, Kamis, (6/7). Kalendar tersebut berisi aktivitas Anas saat menjadi anggota DPR periode 2004-2009. pada calendar tersebut Anas memuat 29 prestasi dia saat di DPR diantaranya, menjadi inisiator anggota Panitia Angket BBM, inisiator dan anggota Panitia Angket Haji, dan kenaikan harga bahan pokok. Calendar Anas juga menghadirkan foto-foto dirinya saat menjabat di DPR. Menurut Anas, dibeberapa Negara seperti Amerika, Thailand dan Uni Eropa lazim dilakukan sebagaimana Barack Obama melakukannya ketika menjadi Senator dulu. “pertanggung jawaban dari setiap amanah adalah perintah agama dan mandate dari konsitusi kita,”terangnya. Dia menambahkan, pertanggungjawaban public dari setiap jabatan atau amanah yang diterima sebagai salah satu substansi penting dari kepemimpinan. “Kalendar selain berisi penanggalan biasa, juga berisi aktifitas formal kelembagaan yang pernah saya lakukan di DPR,”katanya. Kalendar sendiri sebenarnya simbol dari kumpulan waktu hari, bulan, dan tahun di mana kita mencatat berbagai aktivitas. “Pembentukan Abdullah Azwar Anas Foundation dimasukkan sebagai salah satu instrument pengabdian saya agar tetap eksis memberikan dedikasi dan perhatian kepada masyarakat,”paparnya.(si)

  • SHARES
BERITA TERKAIT
F-PD DPR Kawal Penanganan Covid-19
13-07-2020 / LAIN-LAIN
Ketua Fraksi Partai Demokrat (F-PD) DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono menegaskan bahwa F-PD DPR RI akan terus mengawal kebijakan penanganan...
Waspadai Konflik di LCS, Pemerintah Diminta Tingkatkan Kekuatan Diplomasi
10-07-2020 / LAIN-LAIN
Pemerintah dinilai perlu mewaspadai ketegangan di wilayah perairan Laut China Selatan (LCS) yang meningkat akhir-akhir ini. Tidak menutup kemungkinan, terjadinya...
Terjadi Problem Mendasar Jika Persentase ‘Parliamentary Threshold’ Dinaikkan
07-07-2020 / LAIN-LAIN
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arwani Thomafi menyampaikan bahwa keberadaan Undang-Undang Pemilu memang harus selalu di-update ataupun direvisi pada...
‘Parliamentary Threshold’ Diharapkan Tetap 4 Persen
07-07-2020 / LAIN-LAIN
Regulasi Pemilu sedang dibahas Komisi II DPR RI. Ada banyak klaster masalah yang mengemuka, salah satunya adalah parliamentary threshold (ambang...