Banggar Bahas RUU APBN-P 2013

22-05-2013 / BADAN ANGGARAN

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mulai membahas kembali RUU APBN-P2013 bersama pemerintah, Rabu (22/5). Waktu yang singkat sekitar satu bulan ini difokuskan untuk membahas materi-materi penting dalam RUU tersebut. Rapat dipimpin Ketua Banggar Ahmad Noor Supit, didampingi para wakil ketua masing-masing Djoko Udjianto, Olly Dondokambey, dan Tamsil Linrung.

Rapat Banggar kali ini juga terasa istimewa karena dihadiri Menteri Keuangan yang baru Chotib Basri. Ia langsung diserbu wartawan dan mendapat ucapan selamat atas pengangkatannya sebagai menteri dari para anggota Banggar. Selain Menteri Keuangan, hadir pula Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana dan perwakilan dari Gubernur BI.

Banggar segera membentuk Panja-panja dan tim perumus atas draf RUU APBN-P2013 ini. “Pembahasan ini akan diserahkan ke komisi teknis. Untuk mendalami dan membicarakan indikator ekonomi di Komisi XI. Lifting minyak di Komisi VII. Setelah pembahasan di komisi-komisi, maka akan dijadwalkan raker dengan menteri untuk melakukan pendalaman. Setelah pendalaman, baru pembahasan di Panja,” urai Noor Supit.

Sementara itu Menkeu Chatib Basri, mengatakan, komunikasi dan kerja sama yang konstruktif penting dilakukan antara eksekutif dan legislatifdalam menyusun RUU APBN-Pini. “Ini adalah agenda saya yang pertama sebagai Menteri Keuangan RI. Saya berharap ke depan antara eksekutif dan legislatif pada prinsipnya kita adalah mitra.”katanya.

Perubahan APBN, kata Menkeu, perlu dilakukan karena beberapa hal. Ia mencontohkan, sejak ditetapkannya APBN 2013, terjadi realisasi signifikan pada idikator makro ekonomi (antara lain pertumbuhan ekonomi, ICP, lifting migas, dan nilai tukar) yang menjauh dari yang ditetapkan dan perlu dilakukan penyesuaian asumsi.

Perkembangan ekonomi dunia itu ternyata berjalan lebih rendah daripada yang diperkirakan. Saat ekonomi dunia melemah, akibatnya permintaan terhadap berbagai barang dalam perekonomian global juga melemah. “Kalau permintaan barang melemah, akibatnya harga-harganya turun,” jelas Menkeu.

Kondisi ini tentu berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Dan sebagai negara yang 65% ekspornya datang dari komoditas dan energi, dampaknya tertuju ke penerimaan pajak. “Itu sebabnya perubahan dasar dalam asumsi makro tersebut dan kinerja realisasi APBN-P memberikan implikasi yang signifikan pada perubahan postur. Di sisi penerimaan negara akan diperkirakan menurun,” ungkap Basri di rapat Banggar. (mh) foto:ry/parle

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
KEK Bitung Harus Terintegrasi Era Industri 4.0
13-02-2020 / BADAN ANGGARAN
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Edhie Baskoro Yudhono mengapresiasi progres pembangunan yang ditunjukkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung,Sulawesi...
Banggar DPR Apresiasi Pembangunan Sulut
13-02-2020 / BADAN ANGGARAN
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengapresiasi pembangunan yang ada di Provisi Sulawesi Utara (Sulut). Pembangunan...
Anggota DPR Kritisi Target Pajak 2019 yang Tak Tercapai
10-02-2020 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Bertu Merlas mengeluhkan target pajak tahun 2019 yang tak sesuai dengan rencana. Padahal menurutnya,...
Program Indonesia Merdeka Sinyal Harus Segera Direalisasikan
06-02-2020 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Farah Puteri Nahlia menyampaikan, beberapa waktu lalu, saat Rapat Kerja di Komisi I DPR...