BAKN DPR Harapkan Kemenkeu Selesaikan Proses Tindaklanjut Pemeriksaan BPK

29-05-2013 / B.A.K.N.

Badan Akuntabiltas Keuangan Negara (BAKN) DPR mengharapkan, Kementerian Keuangan segera menyelesaikan proses tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pasalnya hingga sekarang tindak lanjut hasil temuan BPK masih dalam proses, terdiri sebanyak 12 temuan Laporan Keuangan Kemenku (BA 015) dan sebanyak 6 temuan untuk Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (BUN).

Demikian kesimpulan rapat BAKN DPR dipimpin Ketuanya Sumarjati Arjoso dengan Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati didampingi jajaran Kemenkeu di Gedung DPR, Selasa (28/5) sore.

Sebelumnya, mengutip jawaban tertulis yang disampaikan Wamenkeu, Sumarjati menyebutkan bahwa beberapa tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai atau dalam proses.

Mengenai system pengendalian intern Kemenkeu, masih banyak belum diselesaikan padahal instansi tersebut telah membuat system pengendalian yang baru. Apalagi kata Sumarjati, Kemenkeu menjadi contoh instansi lain dalam pengendalian internal. Terkait dengan LHP BPK atas laporan keuangan Kemenkeu semester I tahun 2012, ditemui masih banyak kelemahan dalam system pengendalian internal.

Wamenkeu Anny Ratnawati menjelaskan laporan keuangan BUN-BA 999 dan laporan keuangan BA 015 tahun 2011, fokus pembahasannya terkait dengan laporan keuangan BA 999 dan laporan Kemenkeu. Sesuai UU No.1/2004 tentang Perbendaharaan Negara Menkeu berperan sebagai pengguna anggaran, pengguna barang dan Bendahara Umum Negara (BUN). Karena itu Kemenkeu tidak hanya mengelola anggaran lembaga yang bersangkutan tetapi juga BA 999.

Sebagai pengguna aggaran dan barang, Kemenkeu mengelola asset yang cukup besar, meski demikian tidak berwenang menentukan jumlah uangnya tetapi melakukan administrasi atas dokumen anggaran.

Kemenkeu juga melakukan administrasi terkait dengan pendapatan perpajakan yang cukup besar dan penyumbang utama APBN dimana jumlah wajib pajak (WP) mencapai 23 juta di seluruh Indonesia. Sebagai BUN, Menkeu menyusun lapaoran keuangan Bendahara Umum Negara (LK-BUNberdasarkan gabungan dari laporan keuangan BA BUN yang terdiri dari BA 999.01 terkait LK Pengelolaan Utang, BA 999.02 terkait LK Pengelolaan Hibah, BA 999.03 terkait LK Investasi Pemerintah, BA 999.04 terkait LK Penerusan Pinjaman, BA 999.05 terkait LK transfer ke daerah, BA 999.07 terkait LK belanja subsidi dan BA 999.08 terkait LK Belanja lain-lain.

Kemenkeu memiliki 1.072 satuan kerja (satker) sementara seluruh kementerian dan lembaga yang proses dokumentasi anggarannya dilakukan Kemenkeu lebih dari 20 ribu satker, di daerah jumlahnya hampir 16 ribu satker. “ Inilah dokumen yang diproses pencatatannya di Kemenkeu,” tegasnya.

Terkait kwalitas pemeriksaan keuangan meningkat cukup siginifikan yang ditunjukkan dengan meningkatnya opini audit, dimana tahun 2006 sampai 2007 opininya disclaimer, tahun 2008-2010 opininya adalah wajar dengan pengecualian (WDPdan tahun 2011 opini  wajar tanpa pengecualian.

Untuk LK BA BUN tahun 2011 meningkat dibanding opini tahun 2010 dimana 7 LK terdiri 3 dapat opini WTP dan 4 mendapat opini WDP. Capaian opini tersebut merupakan hasil dan upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas LK untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK.

Ditambahkan, LK BA BUN 2011 hampir seluruhnya mendapatkan opini WTP, kecuali hanya satu yaitu BA.999.02  menyangkut hibah masih mendapat WDP. “ Hampir semua sudah mendapatkan WTP kecuali hibah. Ini capaian yang baik, meski ada beberapa temuan audit tahun 2011 yang masih dalam proses,” jelasnya.

Menanggapi hal itu anggota BAKN Kamaruddin Syam mengkritisi masalah pemeriksaan, dimana beberapa temuan masih dianggap bermasalah, sehingga tidak bisa ditindaklanjuti. Bahkan ada kata-kata perlu diuji kembali bersama BPK . Sesuai UU BPK, laporan hasil pemeriksaan itu selambat-lambatnya 60 hari harus ditindaklanjuti, kalau tidak maka akan diselesaikan menurut hukum.

 “ Padahal ini temuan tahun 2011, disampaikan pada awal 2012 sekarang sudah 2013 berarti sudah berulang tahun bukan 60 hari lagi, apalagi masih ada kata-kata masih akan dipersoalkan kepada BPK,” tandas Kamaruddin menambahkan. (mpfoto:ry/parle


  • SHARES
BERITA TERKAIT
BAKN Sosialisasikan Tugas dan Fungsi di Unpad Bandung
27-08-2019 / B.A.K.N.
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI hingga kini masih terus berupaya melakukan penguatan lembaga dengan cara sosialisasi terkait tugas...
BAKN Teruskan Kerjasama Dengan Lembaga Penelitian Perguruan Tinggi
26-08-2019 / B.A.K.N.
Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Andreas Eddy Susetyo mengatakan, BAKN akan terus mengembangkan kerjasama dengan Lembaga Penelitian...
BAKN Gelar Seminar Penguatan Akuntabilitas Keuangan Negara
21-08-2019 / B.A.K.N.
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menggelar seminar nasional bertajuk Mengawal Akuntabilitas Keuangan Negara sebagai langkah BAKN untuk menghimpun...
BAKN Perkuat Pengawasan Keuangan Negara
21-08-2019 / B.A.K.N.
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan bahwa keberadaan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) sangat penting dalam meningkatkan pengawasan akuntabilitas...