PELIMPAHAN BISNIS TNI SELESAI TAHUN 2009

14-08-2009 / LAIN-LAIN
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, pelimpahan bisinis TNI kepada negara yang selama ini sering mengundang kontroversi akan diselesaikan tahun 2009. Hal ini disampaikan saat Presiden menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam rangka HUT ke-64 Proklamasi Kemerdekaan RI, Jum’at (14/8) di gedung Nusantara DPR. Pelimpahan bisinis TNI ini dimaksudkan agar TNI benar-benar berkonsentrasi untuk menjalankan tugas pokoknya dan tampil secara professional sehingga mampu mempertahankan setiap jengkal wilayah tanah air. Dalam mengatasi gangguan keamanan dalam negeri, kata Presiden, kita pun memilih cara-cara yang lebih bermartabat, demokratis dan damai, dengan tetap menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Menurut Susilo Bambang Yudhoyono, kebijakan dan cara-cara penyelesaian konflik seperti ini, adalah sesuatu yang tidak kita kenal di masa lalu. Di atas segalanya, dalam penyelenggaraan pemerintahan, negara telah menerapkan prinsip-prinsip good governance dan pemberantasan korupsi yang agresif, tanpa pandang bulu. Selain reformasi di tubuh TNI, dalam sepuluh tahun ini, sejumlah perubahan besar juga telah dilakukan yaitu melaksanakan reformasi konstitusi dengan melakukan empat kali perubahan terhadap UUD 1945, yang salah satu tujuannya adalah memperkuat parlemen kita. Preisden menambahkan, reformasi juga melahirkan lembaga-lembaga negara yang baru seperti, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi dan lain-lain. Lembaga-lembaga baru ini bertujuan antara lain untuk memperkuat mekanisme checks and balances dalam sistem ketatanegaraan. Selain itu, juga telah merevisi berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah agar sesuai dengan semangat dan cita-cita reformasi. Reformasi lain yang telah dilakukan adalah mereformasi sistem pemilu agar dapat memaksimalkan akuntabilitas wakil rakyat kepada rakyat yang diwakilinya, serta melakukan pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat. Presiden mengatakan, dunia telah mengakui bahwa negara kita telah mampu menjalankan demokratisasi berskala besar, termasuk didalamnya reformasi TNI, dengan penghapusan dwi fungsi ABRI dan peran sosial politiknya. Selama sepuluh tahun sejak reformasi bergulir, Indonesia adalah negara demokrasi yang maju di Asia Tenggara, negara yang menjunjung tinggi asas kedaulatan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu, Presiden menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Presiden B.J. Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid dan Presiden Megawati Soekarnoputri yang telah bekerja keras dimasa-masa sulit pada lima tahun pertama era reformasi. Penghargaan ini juga disampaikan Presiden kepada segenap komponen bangsa, yang pada lima tahun ke dua era reformasi ikut berkontribusi dan membantu Presiden dalam mengelola, mengawal dan terus menata arah reformasi. (tt)

  • SHARES
BERITA TERKAIT
F-PD DPR Kawal Penanganan Covid-19
13-07-2020 / LAIN-LAIN
Ketua Fraksi Partai Demokrat (F-PD) DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono menegaskan bahwa F-PD DPR RI akan terus mengawal kebijakan penanganan...
Waspadai Konflik di LCS, Pemerintah Diminta Tingkatkan Kekuatan Diplomasi
10-07-2020 / LAIN-LAIN
Pemerintah dinilai perlu mewaspadai ketegangan di wilayah perairan Laut China Selatan (LCS) yang meningkat akhir-akhir ini. Tidak menutup kemungkinan, terjadinya...
Terjadi Problem Mendasar Jika Persentase ‘Parliamentary Threshold’ Dinaikkan
07-07-2020 / LAIN-LAIN
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arwani Thomafi menyampaikan bahwa keberadaan Undang-Undang Pemilu memang harus selalu di-update ataupun direvisi pada...
‘Parliamentary Threshold’ Diharapkan Tetap 4 Persen
07-07-2020 / LAIN-LAIN
Regulasi Pemilu sedang dibahas Komisi II DPR RI. Ada banyak klaster masalah yang mengemuka, salah satunya adalah parliamentary threshold (ambang...