Banggar Bahas Draf RUU APBN-P 2013

14-06-2013 / BADAN ANGGARAN

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menggelar rapat Tim Perumus draf RUU APBN-P 2013 yang merupakan perubahan atas UU No.19/2012 tentang APBN Tahun Anggaran 2013. Pasal per pasal terus dicermati, terutama menyangkut redaksi dan angka-angka.

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Banggar Tamsil Linrung (F-PKS) dan didampingi Wakil Ketua lainnya Djoko Udjianto (F-PD), Jumat (14/6), memberi kesempatan kepada fraksi-fraksi dalam Banggar untuk mengkritisi draf RUU tersebut. Banyak usulan perubahan draf yang sedang disusun, termasuk usulan dari pemerintah.

Pihak pemerintah yang hadir dalam rapat Banggar tersebut adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan K.A. Badaruddin sekaligus sebagai Koordinator Panja dari pemerintah. F-PDI Perjuangan lewat anggotanya Dolfi OFP, misalnya, banyak mengusulkan perubahan draf.  

F-PDI Perjuangan, katanya, belum menyepakati pasal 6 (2) tentang alokasi anggaran belanja. Pihaknya mengusulkan angka Rp 105 triliun. Pasal 8 (1) subsidi bahan bakar minyak juga diusulkan alokasinya sebesar Rp 242 trilun. Kemudian anggaran pendidikan diusulkan Rp 346,872 triliun.

Selain itu, angka pengurangan kemiskinan harus tetap dicantumkan angkanya dalam draf RUU ini. Angka yang sempat diusulkan adalah 21%, mencakup kelompok miskin dan rentan miskin. “Mengapa kita memasukkan, karena program penanggulangan kemiskinan selalu memasukkan miskin dan rentan miskin, tetapi keberhasilannya hanya diukur dari kelompok yang miskin,’ ungkap Dolfi dalam rapat tersebut.

Hasil rapat Tim Perumus ini selanjutnya disampaikan pada Rapat Paripurna, Senin pada 17 Juni 2013 dengan agenda Pembicaraan Tingkat II, yaitu Pengambilan Keputusan RUU tentang Perubahan atas UU No.19/2012 Tahun Anggaran 2013. (mh) foto:ry/parle


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Harus Ada Altenatif Sumber Pendapatan Selain Menaikan Cukai Rokok
16-09-2019 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Alex Indra Lukman menuturkan bahwa pemerintah sudah seharusnya mencari alternatif penambahan pendapatan lain, selain...
Banggar Setujui Postur Sementara TKDD 2020
12-09-2019 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI akhirnya menyetujui postur sementara Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam RAPBN 2020 sebesar...
Banggar Setujui Pagu Anggaran Kemenko Kemaritim TA 2020
09-09-2019 / BADAN ANGGARAN
Setelah melakukan pendalaman dengan Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan, Badan Anggaran DPR RI akhirnya menyetujui pagu anggaran Kementerian Koordinator Bidang...
Subsidi Elpiji 3 KG Harus Tepat Sasaran
04-09-2019 / BADAN ANGGARAN
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menegaskan, penyaluran subsidi elpiji 3 kilogram (KG) harus tepat sasaran. Pasalnya,...