KEBIJAKAN BASELINE, RAPBN 2010 HANYA NAIKKAN GAJI 5 PERSEN

21-08-2009 / LAIN-LAIN
Dalam RAPBN 2010 Pemerintah hanya mengusulkan kenaikan gaji PNS dan pensiunan sebesar 5 persen atau sesuai perkiraan tingkat inflasi. Rendahnya persentase kenaikan gaji tersebut antara lain karena RAPBN 2010 merupakan RAPBN transisi, yaitu RAPBN yang disiapkan oleh pemerintah lama untuk dilaksanakan oleh pemerintah baru. Hal itu diutarakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat membacakan Jawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi mengenai RAPBN 2010 di depan Sidang Paripurna DPR Kamis (20/8) di Jakarta. Fraksi-fraksi DPR mempertanyakan rendahnya kenaikan gaji PNS dan pensiunan dalam RAPBN 2010 sebesar 5 persen, padahal kenaikan pada tahun 2009 mencapai 15 persen bahkan tahun 2008 lalu mencapai 20 persen. Menurut Menkeu, sebagai RAPBN transisi, maka kebijakan yang diusulkan pemerintah dalam penyusunan RAPBN 2010 merupakan kebijakan baseline, yang dimaksudkan untuk memberi ruang gerak lebih luas bagi Pemerintahan yang baru. Disamping itu sambung Sri Mulyani, kebijakan itu sebagai amanat pasal 7 ayat 1 dan 2 UU No.43 tahun 1999, telah dilakukan upaya-upaya perbaikan kesejahteraan PNS agar layak dan adil antara lain dengan pemberian gaji ke-13 baik di instansi pusat maupun daerah, serta kenaikan tunjangan jabatan structural maupun fungsional. Secara garis besar, kebijakan untuk memperbaiki kesejahteraan aparatur, pensiunan sejak tahun 2006 adalah kenaikan gaji pokok sebesar 15%, kenaikan tunjangan structural 50%, kenaikan tunjangan fungsional 10% dan kebijakan pemberian gaji ke-13. Lebih lanjut Menkeu menjelaskan, dalam konteks perbaikan kesejahteraan PNS berupa system remunerasi nasional, saat ini sedang disusun konsep struktur penggajian yanag proporsional antara yang terendah dan tertinggi. Saat ini 1 berbanding 3,6 menjadi 1 berbanding 12 yang akan diberlakukan secara nasional. Termasuk juga berkaitan dengan besaran tunjangan, baik tunjangan structural maupun tunjangan fungsional sesuai dengan beban tugas dan tanggungjawabnya. Defisit 1,6 persen memadai Menanggapi kritik fraksi-fraksi DPR mengenai meningkatnya defisit 1,6 persen terhadap PDB dalam RAPBN 2010, Menkeu menyatakan perkiraan itu cukup memadai dengan mempertimbangkan kebutuhan pemulihan ekonomi. Di satu sisi, pendapatan Negara pada tahun 2010 diperkirakan akan meningkan lebih besar disbanding kondisi tahun 2009 yang mengalami perlambatan. Di sisi lain, peningkatan belanja juga tetap dibutuhkan untuk menjaga kesinambungan dukungan fiscal pada perbaikan perekonomian nasional serta perlindungan kesejahteraan masyarakat. Ke depan, lanjut Sri Mulyani, besarnya deficit APBN akan terus disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan nasional dengan tetap menja kesinambungan APBN serta penurunan rasio utang pemerintah terhadap PDB. Upaya tersebut diharapkan akan didukung dengan peningkatan penerimaan perpajakan, kepabeanan serta penggalian potensi perpajakan lainnya. Di bidang belanja Negara, peningkatan alokasi anggaran akan terus diupayakan terutama untuk pembangunan infrastruktur serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan. (mp)

  • SHARES
BERITA TERKAIT
Herman Khaeron Bagikan Paket Sembako untuk Masyarakat Terdampak Covid-19
23-05-2020 / LAIN-LAIN
Situasi mewabahnya Covid-19 belum mereda bahkan masih terus meningkat. Guna meringankan beban masyarakat, Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron...
Ace Hasan Bantu Mahasiswa Terdampak Covid-19
22-05-2020 / LAIN-LAIN
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily turut prihatin terhadap dampak virus Corona (Covid-19) terhadap dunia pendidikan, termasuk...
Hadiri Rapat Panja Omnibus Law Cipta Kerja, Fraksi PKS Nyatakan Oposisi
21-05-2020 / LAIN-LAIN
Anggota DPR RI dari Fraksi PKS DPR RI Anis Byarwati bersama perwakilan seluruh fraksi di DPR RI hadir secara virtual...
Timwas DPR Awasi Penggunaan Anggaran Penanganan Covid-19
20-05-2020 / LAIN-LAIN
Anggota Tim Pengawas (Timwas) Pelaksanaan Penanganan Bencana Pandemi Covid-19 DPR RI Hamka Baco Kady memastikan Timwas Covid-19 DPR RI di...