Asumsi Makro RAPBN 2010 Belum Berkesinambungan

21-08-2009 / BADAN ANGGARAN
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menilai bahwa sejumlah asumsi ekonomi makro yang diajukan pemerintah dalam RAPBN tahun 2010 belum sepenuhnya menunjukan adanya sebuah kesinambungan terhadap kemajuan yang ingin dicapai pada masa kini dan mendatang. Pandangan umum tersebut dikatakan juru bicara F-PPP Zainut Tauhid saat Rapat Paripurna DPR tentang RUU RAPBN 2010 di Gedung DPR, Jakarta, beberapa waktu lalu. Sekedar informasi, asumsi makro dalam nota keuanan dan RAPBN 2010 sebagai berikut, pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi diasumsikan 5 persen, nilai tukar rupiah Rp. 10.000 perdollar AS, Suku Bunga SBI-3 bulan 6,5 persen, harga minyak international 60 dollar AS dan produksi minyak 965 juta barel/hari. “Asumsi yang disampaikan oleh pemerintah tersebut sangat konservatif, sementara itu problem ekonomi yang dihadapi oleh rakyat dan bangsa kita sangat membutuhkan kerja keras dan prestasi tinggi untuk bangkit dari krisis dan mewujudkan perekonomia yang semakin maju,”tambah Zainut. Terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang dipatok pemerintah sebesar 5 persen, menurut F-PPP, adalah sebuah angka yang belum bisa berbicara banyak, dan belum mampu menjawab berbagai tantangan ekonomi yang masih akan kita hadapi dimasa mendatang. “Meskipun target angka 5 persen lebih tinggi dari pencapaian pertumbuhan ekonomi tahun 2009 yang diperkirakan mencapai 4,3 hingga 4,5 persen, namun target pertumbuhan ekonomi 2010 sebesar 5 persen, sesungguhnya adalah angka semu,”kata Zainut. Lebih lanjut ia menambahkan, disaat yang sama, angka inflasi yang dipatok pemerintah adalah pararel dengan target pertumbuhan ekonomi yakni sebesar 5 persen, “Angka pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang pararel tersebut menunjukan bahwa meskipun terdapat pergerakan ekonomi yang tumbuh sebesar 5 persen atau naik dibandingkan tahun lalu,”jelas Zainud. Namun, tambahnya, pergerakan tersebut sesungguhnya tidak mengalami kenaikan signifikan sebab pada sisi lain angka inflasi juga sama, “Itu artinya pendapatan rakyat dan daya beli yang terlihat seperti mengalami kenaikan, tetapi sesungguhnya tidak naik karena kenaikan tersebut digerogoti oleh tingginya inflasi yang sama dan semestinya pertumbuhan ekonomi diatas inflasi, oleh karenanya, F-PPP meminta tanggapan pemerintah terkait hal tersebut,,”ujarnya. Masih terkait dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen, F-PPP menilai bahwa target tersebut masih terlalu rendah karena sesungguhnya terdapat potensi ekonomi yang bisa dinaikan untuk mendorong dan menopang pergerakan ekonomi. “Seharusnya pertumbuhan ekonomi masih bisa dinaikan minimal 5,5 persen,”kata Zaidud.(nt)

  • SHARES
BERITA TERKAIT
Harus Ada Altenatif Sumber Pendapatan Selain Menaikan Cukai Rokok
16-09-2019 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Alex Indra Lukman menuturkan bahwa pemerintah sudah seharusnya mencari alternatif penambahan pendapatan lain, selain...
Banggar Setujui Postur Sementara TKDD 2020
12-09-2019 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI akhirnya menyetujui postur sementara Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam RAPBN 2020 sebesar...
Banggar Setujui Pagu Anggaran Kemenko Kemaritim TA 2020
09-09-2019 / BADAN ANGGARAN
Setelah melakukan pendalaman dengan Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan, Badan Anggaran DPR RI akhirnya menyetujui pagu anggaran Kementerian Koordinator Bidang...
Subsidi Elpiji 3 KG Harus Tepat Sasaran
04-09-2019 / BADAN ANGGARAN
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menegaskan, penyaluran subsidi elpiji 3 kilogram (KG) harus tepat sasaran. Pasalnya,...