PEMERINTAH PERLU MENYAJIKAN DATA YANG KOMPREHENSIF

21-08-2009 / LAIN-LAIN
Fraksi Partai Golongan Karya memandang Pemerintah perlu menyajikan data, informasi dan argumentasi yang lebih komprehensif dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, khususnya yang berkaitan dengan penetapan target pertumbuhan ekonomi tahun 2010 yang dipatok sebesar 5 persen. Demikian disampaikan juru bicara Fraksi Partai Golkar Kahar Muzakir dalam Pandangan Umum atas RUU tentang APBN Tahun 2010, Jum’at (14/8) yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar. F-PG berpendapat, semakin tinggi target pertumbuhan ekonomi ditetapkan pemerintah, maka semakin besar keinginan pemerintah untuk mencapai target tersebut dan sekaligus semakin tinggi komitmen pemerintah untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Demikian juga dengan target-target lainnya. Lebih jauh Kahar mengatakan, target-target tersebut juga merupakan indikator seberapa tinggi keberanian pemerintah untuk mencapai hasil optimal bagi bangsa dan negara. Untuk itu F-PG mengusulkan agar asumsi dasar yang digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 untuk pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen, tingkat inflasi 5 persen, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Rp 10.000 per 1 dolar AS. Sedang asumsi lain yang diusulkan adalah, untuk suku bunga SBI untuk jangka waktu 3 bulan sebesar 6,5 persen, harga minyak ICP sebesar 65 dolar AS per barel, lifting minyak 975 ribu barel per hari dan nominal PDB sebesar Rp 6.050.054,5 miliar. Asumsi dasar yang diusulkan tersebut menurut Kahar tidaklah menjadi sesuatu yang berlebihan. Karena berdasarkan data terakhir menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dalam periode 2004-2008 yang mendekati rata-rata 6 persen juga diikuti oleh menurunnya rasio ulang terhadap PDB dari 57,0 persen tahun 2004 menjadi 32,0 persen pada tahun 2008. Sementara, kata Kahar, tingkat pengangguran terbuka juga menurun dari 9,86 persen di tahun 2004 menjadi 8,1 persen di tahun 2009. Hal-hal ini dapat menjadi modal dasar untuk membangun Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Bersamaan dengan hal tersebut, juga perlu diperhatikan bahwa APBN telah meningkat lebih dari dua kali lipat selama periode 2004-2008 dari Rp 430 triliun pada tahun 2004 menjadi Rp 985,7 triliun pada tahun 2008. Namun sangat disayangkan tingkat kemiskinan hanya turun sebesar 2,5 persen atau dari 16,7 persen pada tahun 2004 menjadi 14,2 persen pada tahun 2008. “Data tersebut memperlihatkan bahwa prinsip terpenting dalam APBN yakni keberpihakan terhadap kepentingan rakyat belum dapat diwujudkan secara optimal melalui APBN, sehingga semakin relevan dan perlu dibahas dan dikaji lebih mendalam,” katanya. Kahar menambahkan, fraksinya berharap APBN menjadi landasan awal untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Oleh karena itu diperlukan kompetensi, kesabaran dan kehati-hatian dalam melakukan pembahasan. F-PG juga mengajak masyarakat untuk ikut mencermati dan menyikapi pembahasan RAPBN tahun 2010 secara arif dan cerdas. Arif dalam arti memahami kondisi faktual atas keterbatasan kapasitas sumber daya fiskal yang dimiliki oleh negara pada saat ini. Cerdas dalam arti senantiasa memandang segala sesuatunya secara positif, yakni dengan menawarkan gagasan-gagasan inovatif namun realistis dan tetap didasarkan pada ketentuan perundang-undangan, sehingga pelaksanaan APBN ini nantinya dapat mencapai hasil yang terbaik. (tt)

  • SHARES
BERITA TERKAIT
F-PD DPR Kawal Penanganan Covid-19
13-07-2020 / LAIN-LAIN
Ketua Fraksi Partai Demokrat (F-PD) DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono menegaskan bahwa F-PD DPR RI akan terus mengawal kebijakan penanganan...
Waspadai Konflik di LCS, Pemerintah Diminta Tingkatkan Kekuatan Diplomasi
10-07-2020 / LAIN-LAIN
Pemerintah dinilai perlu mewaspadai ketegangan di wilayah perairan Laut China Selatan (LCS) yang meningkat akhir-akhir ini. Tidak menutup kemungkinan, terjadinya...
Terjadi Problem Mendasar Jika Persentase ‘Parliamentary Threshold’ Dinaikkan
07-07-2020 / LAIN-LAIN
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arwani Thomafi menyampaikan bahwa keberadaan Undang-Undang Pemilu memang harus selalu di-update ataupun direvisi pada...
‘Parliamentary Threshold’ Diharapkan Tetap 4 Persen
07-07-2020 / LAIN-LAIN
Regulasi Pemilu sedang dibahas Komisi II DPR RI. Ada banyak klaster masalah yang mengemuka, salah satunya adalah parliamentary threshold (ambang...