Audit Hambalang Tidak Sebut Nama Atau Inisial

30-08-2013 / B.A.K.N.

Laporan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) tentang audit Hambalang tidak menyebut nama atau inisial seseorang. Hal tersebut diungkapkan Ketua BAKN (Badan Akuntabilitas Keuangan Negara) DPR Sumarjati Aryoso pada Parle, Jumat (30/8).

“Sejak Selasa (27/8) siang, tepatnya setelah rapat paripurna kami menerima laporan hasil pemeriksaan (audit) Hambalang. Sepertinya isinya berbeda dari yang beredar di masyarakat belakangan ini,”ungkap Sumarjati.

Ditambahkannya, perbedaan itu salah satunya dengan tidak adanya nama atau daftar nama seseorang atau anggota DPR yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan anggaran dalam proyek Hambalang. Selain itu masih ada beberapa perbedaan lainnya yang belum bisa diungkapkan saat ini.

“Yang pasti setelah menerima hasil audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) ini, kami akan tindak lanjuti, kami telaah dan kami diskusikan bersama anggota BAKN lainnya, kemudian hasilnya akan kami serahkan kepada pimpinan DPR, baru kemudian kami siarkan kepada media,”jelas anggota DPR dari Fraksi Gerinda ini.

Sebagaimana diketahui sepekan ini di masyarakat beredar beberapa nama anggota Dewan yang diduga terkait kasus penyalahgunaan dana proyek Hambalang. Nama-nama tersebut konon berasal dari hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).(Ayu), foto : od/parle/hr.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Tingkatkan Peran dan Fungsi BAKN dengan Penguatan Kelembagaan
18-02-2020 / B.A.K.N.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Ahmad Syaikhu menekankan pentingnya penguatan kelembagaan BAKN DPR RI dalam rangka...
BAKN Serap Masukan dari Akademisi UNSRI
17-02-2020 / B.A.K.N.
Tim Kunjungan Kerja Spesifik Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI yang dipimpin Ketua BAKN DPR RI Marwan Cik Asan...
Pemberian Dana Otsus Harus dengan Skema Penggunaan yang Jelas
10-02-2020 / B.A.K.N.
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Bambang Haryadi mengatakan apa yang diharapkan dari pemberian Dana Otonomi Khusus (Otsus)yang...
Dana Otsus Papua Harus Terukur
10-02-2020 / B.A.K.N.
Anggota BAKN DPR RI Muhammad Sarmuji menegaskan bahwa sebaiknya semua pihak tidak boleh terlalu bertoleransi seolah-olah Dana Otsus disebut sebagaicost...