Pemerintah Belum Monitor Rekening Kementerian

02-09-2013 / BADAN ANGGARAN

Badan Anggaran (Banggar) DPR menilai pemerintah belum optimal melakukan monitoring atas rekening kementerian dan lembaga. Sehingga, masih banyak anggaran yang mengendap atau salah sasaran.

Demikian mengemuka dalam rapat kerja Banggar dengan Menteri Keuangan Chatib Basri, Senin (2/9). “Kemenkeu selaku bendahara umum negara belum optimal melakukan monitoring atas rekening yang dikelola kementerian dan lembaga,” kata Djoko Udjianto Wakil Ketua Banggar saat membacakan permasalah yang ditemukan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2012.

Selain belum optimalnya monitoring atas rekening kementerian/lembaga, Banggar juga mengungkapkan, anggaran untuk belanja bantuan sosial banyak yang tidak sesuai ketentuan. Djoko mengungkapkan, “Adanya pengendapan bantuan sosial dan adanya penyaluran belanja bantuan sosial yang tidak sesuai dengan sasaran.”

Sistem belanja akhir tahun juga dinilai tidak berjalan secara efektif. Satu hal lagi yang menjadi sorotan Banggar adalah pemerintah selama ini belum menelusuri sepenuhnya keberadaan aset-aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Penilaian terhadap berbagai aset eks BPPN belum diselesaikan pemerintah.  

Seperti diketahui, aset bank-bank yang dilikuidasi menjelang reformasi 1998 sangat besar. Hingga kini belum jelas benar semua aset tersebut. Semua sorotan ini merupakan beberapa bagian dari kelemahan sistem pengendalian intern, permasalahan LKPP 2012. Bahkan, dalam laporan Banggar ini, ada masalah kelemahan lainnya, yaitu kebijakan dan metode penghitungan selisih kurs belum menjamin kewajaran penyajian pendapatan belanja. (mh), foto  rizka/parle/hr.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Harus Ada Altenatif Sumber Pendapatan Selain Menaikan Cukai Rokok
16-09-2019 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Alex Indra Lukman menuturkan bahwa pemerintah sudah seharusnya mencari alternatif penambahan pendapatan lain, selain...
Banggar Setujui Postur Sementara TKDD 2020
12-09-2019 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI akhirnya menyetujui postur sementara Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam RAPBN 2020 sebesar...
Banggar Setujui Pagu Anggaran Kemenko Kemaritim TA 2020
09-09-2019 / BADAN ANGGARAN
Setelah melakukan pendalaman dengan Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan, Badan Anggaran DPR RI akhirnya menyetujui pagu anggaran Kementerian Koordinator Bidang...
Subsidi Elpiji 3 KG Harus Tepat Sasaran
04-09-2019 / BADAN ANGGARAN
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menegaskan, penyaluran subsidi elpiji 3 kilogram (KG) harus tepat sasaran. Pasalnya,...