Perlu Kemandirian Irjen Untuk Kawal Pengimplementasian SPIP

19-09-2013 / B.A.K.N.

Keterlibatan dari para Irjen di setiap Kementerian/ Lembaga (K/L) seharusnya dimulai dari perencanaan program, pelaksanaan hingga evaluasi hasil dari program yang telah dijalankan. Jika dimulai dengan perencanaan yang baik tentu kerugian negara atau korupsi dapat bisa dicegah.

Hal tersebut diungkapkan Ketua BAKN (Badan Akuntabilitas Keuangan Negara) DPR RI, Sumarjati Aryoso saat RDP dengan para Irjen dari beberapa K/L, Kamis (19/9).

“Ternyata ditemukan begitu banyak kerugian negara dan potensi kerugian negara dikarenakan lemahnya sistem pengendalian internal,”jelas Sumarjati.

Irjen di Kementerian/Lembaga sebagai bagian dari APIP (aparat pengawas intern) sebagaimana yang diamanatkan oleh PP.60 Tahun 2008 menjadi pihak yang mengawal implementasi SPIP (system pengendalian intern Pemerintah).Irjen sebagai pengawas internal itu harus dimulai sejak perencanaan program, pelaksanaan hingga pada evaluasi hasil program tersebut. Dengan begitu ditambahkan politisi dari Fraksi Gerinda ini, kerugian negara atau korupsi bisa dicegah.

“Saat ini seharusnya setiap anggaran berbasis pada kinerja. Apakah kinerjanya tercapai atau tidak, hal tersebut berawal sejak perencanaan program, apakah sudah ditata dengan baik atau belum. Setelah itu pelaksanaan dan kemudian hasil yang dicapai dari program tersebut. Dengan begitu kerugian negara atau korupsi bisa dicegah. Pencegahan ini akan meminimalisir kerugian negara,karena jika sudah terlanjur dikorupsi atau terlanjur hilang, kembalinya uang negara tersebut tentu akan lebih sulit,”papar Ketua BAKN ini.

Ditambahkan Sumarjati, disinilah diperlukan kemandirian dari para Irjen, tentunya kemandirian yang fungsi dan tanggung jawabnya diatur oleh Undang-undang, sehingga dapat menjadi Orientasi Penguatan APIP di masa yang akan datang.

Selain itu BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) pun diharapkan dapat melakukan evaluasi menyeluruh atas efektifitas dan implementasi SPIP dan peran APIP. Sehingga sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 45 mencapai kecerdasan bangsa dan tercapainya kesejahteraan umum pun dapat terwujud. (ayu) foto:ry/parle


  • SHARES
BERITA TERKAIT
BAKN Sosialisasikan Tugas dan Fungsi di Unpad Bandung
27-08-2019 / B.A.K.N.
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI hingga kini masih terus berupaya melakukan penguatan lembaga dengan cara sosialisasi terkait tugas...
BAKN Teruskan Kerjasama Dengan Lembaga Penelitian Perguruan Tinggi
26-08-2019 / B.A.K.N.
Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Andreas Eddy Susetyo mengatakan, BAKN akan terus mengembangkan kerjasama dengan Lembaga Penelitian...
BAKN Gelar Seminar Penguatan Akuntabilitas Keuangan Negara
21-08-2019 / B.A.K.N.
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menggelar seminar nasional bertajuk Mengawal Akuntabilitas Keuangan Negara sebagai langkah BAKN untuk menghimpun...
BAKN Perkuat Pengawasan Keuangan Negara
21-08-2019 / B.A.K.N.
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan bahwa keberadaan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) sangat penting dalam meningkatkan pengawasan akuntabilitas...