Konvensi Stockholm Perlu Dirativikasi

02-02-2009 / KOMISI VII
Wakil Ketua Komisi VII DPR Sonny Keraf (F-PDIP) menegaskan perlunya untuk merativikasi Konvensi Stockholm Tentang Bahan Pencemar Organik Yang Persisten. Hal tersebut ditegaskan Sonny saat memimpin Rapat Kerja antara Komisi VII dengan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Menteri Luar Negeri RI yang didampingi oleh Ketua Komisi VII DPR Erlangga Hartarto (F-PG), Sutan Bhatoegana (F-PD), Achmad Farial (F-PPP), dan Rapiuddin Hamarung (F-BPD), di DPR, Senin (2/2). “Sangat perlu untuk merativikasi KOnvensi Stockholm ini mengingat pencemaran lingkungan hidup yang sekarang semakin mengkhawatirkan,” tegas Sonny. Sonny menambahkan, dalam merativikasi Konvensi Stockholm ini, Pemerintah perlu mempersiapkan segala sesuatu yang dapat mendukung hasil rativikasi Konvensi Stockholm ini seperti pembentukan lembaga, penerbitan Peraturan Pemerintah, serta mencarikan bahan pengganti dari bahan pencemar organic persisten atau biasa disebut ‘POPs’. “Pencarian bahan pengganti POPs tersebut dimaksudkan agar masyarakat tidak lagi menggunakan POPs dan dapat memanfaatkan bahan pengganti tersebut,” ujar Sonny. Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar dalam penjelasannya kepada Komisi VII DPR mengatakan, bahan POPs dapat mengakibatkan dampak negative pada lingkungan dan kesehatan manusia baik secara langsung atau melalui rantai makanan. Rachmat Witoelar manambahkan, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Negara-negera maju, paparan senyawa POPs dalam jangka panjang dapat menyebabkan penyakit kanker, kerusakan pada system susunan syaraf, system kekebalan tubuh, gangguan system reproduksi dan perkembangan pada bayi dan balita walaupun dalam konsentrasi yang sangat rendah. Dengan merativikasi Konvensi Stockholm menurut Rachmat, secara politik Indonesia menegaskan komitmennya untuk memperkuat kerjasama regional dan multilateral dalam pengelolaan POPs. Lebih lanjut Rachmat menjelaskan, Pemerintah Indonesia telah menyelesaikan Rencana Penerapan Nasional Penghentian dan Penggunaan Bahan-bahan POPs yang berhasil mengidentifikasi beberapa jenis POPs yang pernah beredar di Indonesia yaitu Dieldrin, Chlordane, Toxaphene dan DDT yang saat ini telah dilarang penggunaannya di Indonesia. Sementara itu Dirjen Kerjasama Multilateral Departemen Luar Negeri Rezlan Ishar Jenio yang mewakili Menteri Luar Negeri mengatakan, pengesahan Konvensi Stockholm akan sangat memberikan banyak manfaat bagi Indonesia dalam melindungi segenap bangsa dan Negara dari ancaman bahan pencemar organic yang persisten. Disamping itu menurutnya, pengesahan Konvensi ini akan merupakan langkah maju untuk terus memperkuat komitmen dan kepemimpinan Indonesia dibidang lingkungan hidup di tingkat global.(ol)

  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Pertanyakan ‘Road Map’ Program 35 Ribu MW Listrik Untuk Indonesia
12-09-2019 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Tifatul Sembiring mempertanyakan upaya pemerintah dalam merealisasikan program 35.000 mega watt (MW) listrik untuk Indonesia....
Akibat ‘Black Out’, 20 Juta Pelanggan PLN Merugi
11-09-2019 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Bara Hasibuan mengatakan, setidaknya 20 juta pelanggan PLN yang mengalami kerugian atas kejadian pemadaman massal...
Infrastruktur Listrik Dukung Pertumbuhan Ekonomi
11-09-2019 / KOMISI VII
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Tamsil Linrung menyatakan bahwa listrik menjadi infrastruktur penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, mendorong investasi,...
Komisi VII Pantau Pemulihan Lingkungan Pasca Tambang di Kaltim
09-09-2019 / KOMISI VII
Komisi VII DPR RI ingin memastikan rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur (Kaltim) tidak terkait masalah terutama masalah lingkungan...