RUU RAHASIA NEGARA TITIK BERATKAN SISI INFORMASI

02-02-2009 / KOMISI I
Sejumlah Anggota Komisi I menilai RUU Rahasia Negara menitikberatkan pada sisi informasi. Hal itu terungkap saat Komisi I Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono yang dipimpin Ketua Komisi Theo L Sambuaga di ruang rapat Komisi I, Gedung Nusantara I DPR, Senin (2/2). Al Muzzammil Yusuf (F-PKS) dalam pertemuan itu mengutarakan untuk perumusan RUU Rahasia Negara harus kompetibel dengan RUU KIP yang telah disahkan DPR dan Pemerintah. Ia juga menegaskan substansi RUU Rahasia Negara adalah informasi. “Substansi RUU ini adalah informasi,” katanya. Hal senada diungkap Marzuki Darusman (F-PG) yang menilai titik berat dari pembahasan RUU tersebut terletak pada sisi informasi. “Titik berat dari RUU ini adalah informasi,” katanya. RUU Rahasia Negara saat ini telah memasuki pembahasan DIM. Anggota Komisi I dari F-PKS Bagus Suryama menilai RUU Rahasia Negara harus mengatur secara rinci, tuntas, jelas dan tegas tentang definisi Rahasia Negara. Ia berharap tidak akan ada perbedaan penafsiran. “Sehingga tidak ada interpretasi lain, apalagi sampai diatur di Undang-Undang lain,” ujarnya. Sementara itu dalam pertemuan tersebut, Djoko Susilo (F-PAN) kuatir RUU Rahasia Negara akan mengambang. (bs)

  • SHARES
BERITA TERKAIT
Kebakaran Hutan Harus Diekspos Secara Masif
16-09-2019 / KOMISI I
Anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta, TV dan Radio Republik Indonesia (TVRI dan RRI) untuk mengekspos secara masif kebakaran...
Butuh Kebijakan Jangka Panjang untuk Satelit Indonesia Raya
16-09-2019 / KOMISI I
Menindaklanjuti perkembangan program penyediaan satelit multi fungsi Indonesia (Satria) yang diproyeksikan selesai pada 2020, Anggota Komisi I DPR RI Andreas...
Legislator: Jangan Jadikan Pemblokiran Internet Sebagai Hobi
16-09-2019 / KOMISI I
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Ahmad Hanafi Rais mengingatkan agar pemblokiran data internet tidak dijadikan sebagai hobi pemerintah ketika...
Papua Nugini Konkret Dukung Papua Bagian NKRI
16-09-2019 / KOMISI I
Pemerintah Papua Nugini secara tegas menyampaikan dukungan terhadap Papua dan Papua Barat adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)....