RUU KEK SEGERA DISAHKAN DALAM SIDANG PARIPURNA

15-09-2009 / LAIN-LAIN

Pansus RUU KEK dan Pemerintah menyetujui RUU KEK ini diteruskan pada Sidang Paripurna dalam Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Kesepakatan tersebut telah ditandatangani oleh seluruh fraksi yang ada di DPR dan Pimpinan Pansus serta Pemerintah yang diwakili Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Menteri Perindustrian Fahmi Idris, Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalata, dan Wakil Ketua BKPM Yus’an setelah seluruh masing-masing fraksi menyampaikan pendapat akhirnya dalam Rapat Kerja Pansus yang dipimpin Ketua Pansus Irmadi Lubis, Senin Malam (14/9), di Ruang Rapat Komisi VI DPR.

Menurut juru bicara dari F-PG Rambe Kamarul Zaman menyatakan dalam pendapat akhir fraksinya, ada tiga hal penting yang patut menjadi catatan. Pertama, fasilitas fiskal dan non fiskal yang dirumuskan dalam RUU KEK masih dalam bentuk normatif, yang tentunya masih membutuhkan penjabaran lebih teknis. Kedua, hak dan kewajiban administrator kurang mendapat rincian yang detail. Pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari pemerintah dan pemerintah daerah juga masih membutuhkan kejelasan. Ketiga, poisisi peran, hak dan tanggungjawab badan pengelola kurang mendapat elaborasi.

Kelemahan ini, jelas Rambe, tentunya tidak mengurangi kemajuan-kemajuan yang telah ditolehkan dalam RUU KEK. Rambe berharap kelemahan tersebut dapat ditutup dengan sesegara mungkin menerbitkan peraturan teknis pelaksanaan yang akan mendampingi RUU KEK ini, harapnya.

Imam Soeroso juru bicara F-PDI Perjuangan menilai, payung hukum dan dan landasan hukum RUU KEK ini adalah Pasal 33 UUD 1945, khususnya ayat (4). Yaitu: Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Dengan dasar hukum ini tidak boleh lagi ada ketimpangan pembangunan nasional di negeri ini, kata Iman Soeroso seraya menambahkan tidak boleh lagi ada kesenjangan dengan istilah Indonesia Barat lebih maju dari bagian Timur. Apapun alasannya, tegasnya, RUU KEK ini nantinya diharapkan akan menjadi perekat bangsa sekaligus menjadi pemersatu serta meningkatkan pertumbuhan dan kesejahteraan rakyat, tuturnya.
Juru bicara F-PPP Zainut Tauhid berpendapat, bahwa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) selain diperlukan untuk meningkatkan daya saing dan daya tarik investasi di Indonesia juga tidak boleh melupakan kepentingan ekonomi nasional. Yaitu: mewujudkan masyarakat adil makmur dan mengeliminir kesenjangan pembangunan ekonomi antar wilayah.

Ia menambahkan, adanya pengaturan dalam RUU KEK ini yang mengatur penyediaan lokasi bagi UMKM dan Koperasi agar dapat mendorong terjadinya keterkaitan dan sinergi hulu hilir dengan perusahaan besar, baik sebagai pelaku usaha maupun sebagai pendukung pelaku usaha lain, tambah Zainut.

Sementara itu juru bicara F-PKS Tamsil Linrung menyatakan, beberapa pasal di dalam RUU KEK ini perlu mendapat perhatian khusus agar undang-undang ini nantinya dapat membantu Indonesia untuk keluar dari “lolong gelap ekonomi Indonesia” di tahun-tahun mendatang.

Ia menegaskan, salah satu hal adalah pembentukan KEK untuk menyediakan lokasi bagi UMKM. Ini menjadi pertimbangan penting untuk mendorong sektor riil agar lebih berdaya, tambah Tamsil. Pembentukan KEK juga diharapkan dapat mengintegrasikan pelaksanaan desentralisasi pembangunan ekonomi sehingga dapat mengurangi kesenjangan yang selama ini selalu dikeluhkan oleh daerah.

Meskipun masih terdapat hal yang mungkin kurang memuaskan dari RUU KEK ini, kata Tamsil, namun kehadiran undang-undang ini merupakan langkah awal yang baik untuk memaksimalkan pemerataan hasil-hasil pembangunan, meningkatkan nilai kompetitif bangsa serta meningkatkan kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia, tambah Tamsil.

Zaenal Abidin Hussein dari F-PBR berharap KEK yang dibentuk dapat menjadi prototipe pengembangan bisnis dan industri di Indonesia. Ia berharap juga mampu membuka keran investasi dan menarik minat investasi dalam dan luar negeri selebar-lebarnya sehingga kesempatan kerja bagi warganegara terbuka lebar, tingkat pengangguran dan jumlah penduduk miskin dapat ditekan, harapnya.

Sementara itu Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu dalam sambutannya mengatakan, pemerintah menggarisbawahi beberapa kesepakatan menyangkut hal-hal mendasar yang telah dicapai selama pembahasan. Pertama masalah kelembagaan, penyederhanaan dalam bentuk struktur dua tingkat diyakini akan lebih efisien dibanding dengan sebelumnya yang terdiri atas tiga tingkat. Sementara itu pencantuman keanggotaan Dewan Kawasan merupakan bentuk kepercayaan kepada pemerintah daerah dan sekaligus memberikan peranan yang nyata dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan KEK didaerahnya masing-masing. Tentunya dalam menjalankan tugasnya, kata Mari, Dewan Kawasan selaku pelaksana kebijakan akan tetap berada dalam koridor kebijakan umum yang ditetapkan oleh Dewan nasional.

Selanjutnya, pemerintah juga menganggap perubahan nama badan pengusahaan menjadi administrator adalah lebih tepat, mengingat tugas utamanya ditujukan untuk memberikan pelayanan serta melakukan pengawasan dan pengendalian dari operasionalisasi KEK.

Pemerintah juga menyambut baik penambahan rumusan yang menyangkut badan usaha pengelola KEK, yaitu badan usaha yang menyelenggarakan pengelolaan KEK serta pelaku usaha di KEK yang merupakan badan usaha yang melakukan usaha di dalam KEK.

Secara garis besar, lanjut Mari, bahwa struktur dan keanggotaan kelembagaan yang telah dirumuskan merupakan bentuk terbaik dalam mensinergikan peranan pemerintah dan pemerintah daerah, tuturnya.(iwan)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Keputusan MA Kasus First Travel Janggal
21-11-2019 / LAIN-LAIN
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Sadzily menyatakan ada kejanggalan dalam putusan Mahkamah Agung (MA) terhadap proses hukum...
Fahri Hamzah: Pilkada Langsung Cukup di Tingkat II
19-11-2019 / LAIN-LAIN
Diskursus Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung di tingkat II (kabupaten/kota) mengemuka kembali. Sebaliknya, pemilihan gubernur (tingkat I) dikembalikan saja...
Revisi UU Pilkada Baru Sebatas Wacana
19-11-2019 / LAIN-LAIN
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustofa menegaskan bahwa sampai saat ini revisi UU Pilkadamasih baru sebatas wacana atau...
Tuntaskan PR BPJS Kesehatan
13-11-2019 / LAIN-LAIN
Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menegaskan agar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bidang Kesehatan segera menyelesaikan bermacam...