SELURUH FRAKSI SETUJUI RUU KEARSIPAN DIBAWA KE PARIPURNA

17-09-2009 / LAIN-LAIN

Seluruh fraksi-fraksi DPR RI menyetujui Rancangan Undang-undang tentang Kearsipan dibawa pada Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan pada Sidang Paripurna 28 September mendatang.

Demikian disampaikan masing-masing juru bicara fraksi pada saat menyampaikan pendapat akhir mini dalam Rapat Kerja dengan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, perwakilan dari Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan dan Menteri Pendidikan Nasional, Rabu sore (16/9) yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II Ida Fauziah (F-KB).

Juru bicara (jubir) Fraksi Partai Golkar Mustokoweni Murdi mengatakan, fraksinya memandang arsip adalah bagian dari identitas bangsa yang dapat berguna sebagai sarana penyelamatan wilayah Negara serta mampu berperan sebagai salah satu sarana pemersatu bangsa. Oleh karena itu, perlu diselamatkan bukti penyelenggaraan kegiatan kenegaraan, pemerintahan dan kehidupan kebangsaan tersebut.

Menurut Mustokoweni, sejak semula fraksinya memposisikan RUU ini sebagai bagian dari upaya membuat pengaturan kearsipan nasional secara keseluruhan.

Ada beberapa pendapat yang diberikan F-PG berkenaan dengan RUU dimaksud. Diantaranya F-PG sangat mendukung terhadap penambahan substansi tentang penghargaan dan imbalan. Dengan pengaturan ini, maka anggota masyarakat akan lebih termotivasi dalam kegiatan dan penyelamatan arsip, terutama arsip yang masuk kategori Daftar Pencarian Arsip (DPA).

Selain itu, F-PG juga mendukung sosialisasi kearsipan, arsip Universitas menjadi arsip Perguruan Tinggi, pengaturan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN), dan menyetujui pemberlakuan sanksi pidana.

Sementara F-PDIP melalui jubir Tumbu Saraswati mengharapkan RUU Kearsipan ini nantinya dapat memberikan dasar hukum yang kuat dalam menata kembali persoalan kearsipan.

Tentunya hal ini agar dapat disesuaikan dengan perkembangan jaman yang terus berubah secara dinamis, melalui suatu penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan.

Dalam rangka mewujudkan dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, arsip adalah bagian dari identitas bangsa yang dapat berguna sebagai sarana penyelamatan wilayah Negara, serta mampu berperan sebagai salah satu sarana pemersatu bangsa.

Oleh karena itu, perlu diselamatkan bukti penyelenggaraan kegiatan kenegaraan, pemerintahan dan kehidupan kebangsaan yang terekam dalam arsip, sehingga dapat bermakna sebagai simpul pemersatu bangsa, menjadi bagian dari identitas bangsa, serta kedaulatan negara.

Ada beberapa catatan yang disampaikan jubir F-PPP Hadimulyo, diantaranya adalah penyelenggaraan kearsipan harus benar-benar mangacu pada asas kepastian hukum, keautentikan dan keterpercayaan, integral, asal usul (principle of provenance), aturan asli (principle of original order), keamanan dan keselamatan, keprofesionalan, responsif, antisipasif, partisipasif, akuntabilitas, manfaat, aksesibilitas dan kepentingan umum.

Dengan dibentuknya organisasi profesi arsiparis diharapkan akan semakin meningkatkan kualitas, kemampuan dan kompetensi arsiparis yang memenuhi standarisasi, dan dengan adanya kode etik arsiparis diharapkan profesionalisme dan kualitas arsiparis akan lebih terjaga.

Jubir Fraksi Partai Demokrat Bambang Sutjipto Syukur mengatakan, masalah kearsipan pada saat ini adalah masalah yang cukup serius, karena kearsipan merupakan dokumen atau data penting yang harus terpelihara dengan baik.

Pengertian terpelihara dengan baik mengandung makna bahwa kearsipan harus direncanakan untuk tersusun dan tertata dengan benar dan baik berdasarkan kategori-kategori atau jenis-jenis data.

Jika ingin menata maupun menyusun kearsipan dengan baik, maka perlu sarana dan pra sarana penunjang kearsipan. Harus diakui, dalam kenyataannya, kita kesulitan untuk mendapatkan data atau dokumen-dokumen yang telah berusia lama, padahal data atau dokumen-dokumen tersebut adalah bukti atau fakta penting yang seharusnya mendapat perlindungan yang baik dan benar.

Jubir F-PAN Nidalia Djohansyah Makki mengatakan, penyelenggaraan kearsipan nasional saat ini pada dasarnya belum bersifat terpadu, sistemik dan komprehensif, yang kesemuanya tidak terlepas dari pemahaman dan pemaknaan umum terhadap arsip yang masih terbatas dan sempit oleh berbagai kalangan, termasuk di kalangan penyelenggara Negara.

Menurut fraksinya, ketentuan dan pengaturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kearsipan masih bersifat parsial dan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

F-PAN berharap, UU ini nantinya dapat memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kearsipan nasional yang dapat menopang penyelenggaraan Negara yang mampu menjamin kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian siklus hidup arsip, dimulai dari penciptaan sampai pemusnahan dan atau penyimpanan abadi arsip dapat dikelola dengan baik.

F-KB melalui jubir H. Syaifullah Ma’shum melihat RUU tentang Kearsipan ini mampu mengakomodir tiga aspek sistem kearsipan modern, mulai dari aspek proses, seperti penciptaan, kapture, klasifikasi arsip, aspek fungsional, seperti unsur pembuatan dokumen, penciptaan arsip, pengaturan, penyimpanan dan aspek sarana yang meliputi proses bisnis metadata, sistem penyusunan file, task dan sistem dokumen.

Kesemuanya ini dinilai akan mampu meningkatkan pola kerja , dari pola kerja berbasis fisik dokumen menjadi imaging system yaitu pola kerja yang menggunakan citra sebagai bahan dasar.

Jubir F-PKS Untung Wahono memberikan penekanan bahwa sebagai salah satu upaya mensukseskan agenda reformasi dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan diperlukan perangkat aturan hukum yang dapat memayungi berbagai aktifitas dalam proses penyelenggaraan dan pengelolaan kearsipan.

Agar keberadaannya mampu secara maksimal memberikan kontribusi untuk pemenuhan kebutuhan informasi, perlindungan hukum dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat, bangsa dan Negara. Hal ini harus pula didukung oleh kebijakan Negara melalui penyiapan SDM kearsipan dan pendanaan yang memadai bagi terwujudnya arisp yang profesional, akurat dan akuntabel.

Jamaluddin Karim, jubir F-BPD mengharapkan agar pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap para fungsionaris kearsipan. Fungsionaris kearsipan tidak boleh diperlakukan sebagai birokrat kasta kesekian dalam dunia kepegawaian kita. Mengingat perannnya di masa yang akan datang, F-BPD mengharapkan agar pemerintah memberikan perhatian yang layak kepada mereka.

Senada dengan F-BPD, jubir F-PBR Zulhendri Chaniago mengatakan, pengelolaan arsip dibutuhkan keterampilan khusus yang lebih dikenal dengan arsiparis. Namun tidak dapat dipungkiri sampai saat ini kita memiliki tenaga arsiparis yang masih sangat minim baik dari segi kuantitas juga kualitas, sedangkan peranan dari para arsiparis tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pengelolaan arsip.

Karena ditangan seorang arsiparis yang terampil dan profesional, didukung dengan sarana dan prasarana yang lengkap dan memadai, maka pengelolaan kearsipan akan berjalan dengan baik. Untuk itu dibutuhkan peningkatan kaulitas sumber daya manusia dari para arsiparis kita.

Jubir F-PDS Pastor Saut M. Hasibuan mengatakan, penyempurnaan substansi RUU Kearsipan juga mengusung paradigma baru. Jika UU lama urusan kearsipan hanya untuk kepentingan pemerintah semata, RUU Kearsipan justru memberikan ruang partisipasi publik yang cukup luas. Mulai dari urusan inspeksi hingga penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kearsipan.

Namun uniknya, di satu sisi RUU ini memberi ruang partisipasi yang cukup luas bagi masyarakat, namun di sisi lain RUU ini juga menebar ancaman pidana yang lebih menakutkan ketimbang UU lama. (tt)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Keputusan MA Kasus First Travel Janggal
21-11-2019 / LAIN-LAIN
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Sadzily menyatakan ada kejanggalan dalam putusan Mahkamah Agung (MA) terhadap proses hukum...
Fahri Hamzah: Pilkada Langsung Cukup di Tingkat II
19-11-2019 / LAIN-LAIN
Diskursus Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung di tingkat II (kabupaten/kota) mengemuka kembali. Sebaliknya, pemilihan gubernur (tingkat I) dikembalikan saja...
Revisi UU Pilkada Baru Sebatas Wacana
19-11-2019 / LAIN-LAIN
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustofa menegaskan bahwa sampai saat ini revisi UU Pilkadamasih baru sebatas wacana atau...
Tuntaskan PR BPJS Kesehatan
13-11-2019 / LAIN-LAIN
Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menegaskan agar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bidang Kesehatan segera menyelesaikan bermacam...