RUU TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS DISAHKAN MENJADI UNDANG-UNDANG

16-09-2009 / LAIN-LAIN

Rapat Paripurna DPR yang dipimpin Ketua DPR H.R. Agung Laksono mengesahan RUU tentang Kawasan Ekonomi Khusus menjadi Undang-Undang tentang Kawasan Ekonomi Khusus, Selasa (15/9).

Persetujuan tersebut telah ditandatangani oleh seluruh fraksi yang ada di DPR dan Pimpinan Pansus serta Pemerintah yang diwakili Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Menteri Perindustrian Fahmi Idris, Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalata, dan Wakil Ketua BKPM Yus’an setelah masing-masing fraksi menyampaikan pendapat akhirnya pada Rapat Kerja Pansus RUU KEK sebelum disahkan menjadi UU di Sidang Paripurna.

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU KEK Azam Azman Natawidjana dari Fraksi Partai Demokrat dalam laporannya di Rapat Paripurna menjelaskan, bahwa Pansus sangat menyadari dampak dari pengaturan tentang KEK ini bagi perekonomian nasional terutama pada pertumbuhan sektor industri dan perdagangan di suatu daerah yang ditetapkan sebagai KEK sehingga berhak menikmati berbagai fasilitas dan kemudahan, khususnya terhadap produsen barang yang dikategorikan untuk tujuan ekspor, usaha impor barang yang belum ada substansi lokalnya.

“Dengan demikian diharapkan sektor penerimaan negara dan penerimaan daerah akan meningkat dengan terjadinya percepatan pertumbuhan ekonomi di suatu KEK,” ujarnya.

Azam menambahkan, rapat yang dilakukan sesuai dengan mekanisme pembahasan yang telah disetujui bersama antara Pansus dan Pemerintah, dan fraksi-fraksi menginventarisir masalah sesuai dengan draft RUU tentang KEK. Setelah dikompilasi terdapat sebanyak 331 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) fraksi-fraksi, tambah Azam.

Dari perumusan dihasilkan draft RUU KEK sebanyak 7 bab, 49 pasal, 77 ayat, 84 butir aturan dari draft RUU KEK yang semula terdiri dari 7 bab, 46 pasal, 83 ayat dan 79 butir aturan, jelasnya.

Lebih jauh ia menjelaskan, bahwa dalam pembahasan RUU KEK oleh Pansus terdapat beberapa substansi krusial yang memerlukan usaha cukup keras untuk dapat mempersamakan persepsi di kalangan anggota Pansus baik dalam pembahasan di Panja, Tim Perumus, Tim Kecil maupun Tim Sinkronisasi terhadap substansi-substansi krusial tersebut. Diantaranya pertama, ketentuan umum. Kedua, fungsi, bentuk dan kriteria KEK. Ketiga, pembentukan KEK. Keempat, kelembagaan KEK. Kelima, lalu lintas barang, karantina dan devisa di KEK. Keenam, fasilitas dan kemudahan dalam KEK. Ketujuh, ketentuan penutup.

Dalam hal Kelembagaan, lanjut Azam, Pansus memerlukan waktu yang agak panjang untuk menyetujui pengaturan mengenai Kelembagaan KEK ini dengan pertimbangan efisiensi dan efektivitas birokrasi sehingga KEK yang ada akan dapat beroperasi dengan efisien dan efektif.

“Dengan berbagai exercise dan melihat serta memperbandingkan dengan struktur Kelembagaan KEK di berbagai negara, akhir Pansus menyetujui pengaturan Kelembagaan KEK pada Pasal 14 yang mengatur pembentukan Lembaga KEK di tingkat nasional yang disebut Dewan Nasional KEK,” tuturnya.

Begitu juga Ketentuan Penutup, kata Azam, dengan melalui perdebatan yang cukup lama terutama menyangkut status Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang sudah ada. Akhirnya Pansus menyetujui dua pasal dalam Ketentuan Penutup, yaitu pada Pasal 48 yang salah satu diantaranya berbunyi: “Pada saat Undang-Undang ini berlaku, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yaitu Batam, Bintan, dan Karimun, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007, sebelum atau sesudah jangka waktu yang ditetapkan berakhir, dapat diusulkan menjadi KEK sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain.”
Sedangkan Ketentuan Penutup pada Pasal 49 berbunyi: “Dengan beralihnya status Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 dinyatakan tidak berlaku,” jelasnya.

Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU KEK Nasril Bahar dari Fraksi Partai Amanat Nasional saat menyampaikan laporannya dalam Rapat Kerja Pansus RUU KEK dengan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu menjelaskan, bahwa dalam KEK tidak diberlakukan ketentuan yang mengatur bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal kecuali yang dicanangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM).

Dalam RUU ini juga ditetapkan pengaturan mengenai fasilitas dan kemudahan yang diberikan kepada para pelaku usaha dalam KEK, terangnya.

Antara lain, setiap wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha di KEK diberikan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) dan tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk barang kena pajak serta tidak dipungut PPh impor.

Nasril menambahkan, pada penjelasan umum Panja menyepakati memasukkan secara lebih tegas dan jelas amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor:XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi, dimana dalam pengembangan KEK diperlukan keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan dan dukungan pada UMKM dan Koperasi, dan sekaligus memberikan manfaat bagi industri dalam negeri, paparnya.(Iwan)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Keputusan MA Kasus First Travel Janggal
21-11-2019 / LAIN-LAIN
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Sadzily menyatakan ada kejanggalan dalam putusan Mahkamah Agung (MA) terhadap proses hukum...
Fahri Hamzah: Pilkada Langsung Cukup di Tingkat II
19-11-2019 / LAIN-LAIN
Diskursus Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung di tingkat II (kabupaten/kota) mengemuka kembali. Sebaliknya, pemilihan gubernur (tingkat I) dikembalikan saja...
Revisi UU Pilkada Baru Sebatas Wacana
19-11-2019 / LAIN-LAIN
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustofa menegaskan bahwa sampai saat ini revisi UU Pilkadamasih baru sebatas wacana atau...
Tuntaskan PR BPJS Kesehatan
13-11-2019 / LAIN-LAIN
Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menegaskan agar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bidang Kesehatan segera menyelesaikan bermacam...