DPR Minta Presiden Tangani Konflik Pengelolaan TKI

02-02-2009 / KOMISI IX
Ketua Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning meminta Presiden turun tangan menangani konflik pengelolaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang terjadi antara Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) dan BNP2TKI. Hal tersebut dikatakan Ribka saat memimpin Rapat Kerja antara Komisi IX DPR dengan Depnakertrans dan BNP2TKI di DPR, Senin (2/2). “Kami sudah berusaha menjadi mediator, tetapi ternyata sulit disatukan, akhirnya kami menyerahkan sepenuhnya penyelesaian antara mereka berdua,” tegas Ribka. Ribka menambahkan, konflik pengelolaan tenaga kerja Indonesia seharusnya diselesaikan pada level eksekutif karena keduanya merupakan institusi pengelola TKI tersebut sama-sama lembaga pemerintah. Menurut Ribka, agenda pertemuan antara Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Kepala BNP2TKI di DPR yang awalnya berlangsung pada Rabu (4/2) juga terpaksa dibatalkan karena kedua lembaga tersebut menolak untuk hadir. “Mereka tidak mau difasilitasi oleh kita, harus bagaimana lagi,” ujar Ribka. Karena itu menurut Ribka, Komisi IX DPR akan mengirim surat kepada Ketua DPR yang isinya meminta Presiden sesegera mungkin memanggil kedua instansi untuk segera menyelesaikan konflik yang berlarut-larut tersebut. “Jangan sampai buruh yang jadi korban karena ada ketidakharmonisan ini,” ujarnya. Sementara itu, Anggota Komisi IX Ferdinant K. Swawa (F-PDS) meminta kepada Pemerintah agar menginformasikan lowongan pekerjaan yang terdapat di luar negeri kepada para peserta didik yang ada di Balai Latihan Kerja (BLK). Menanggapi permasalahan tersebut, Menakertrans Erman Suparno menjelaskan bahwa tidak ada konflik diantara Instansi yang dipimpinnya dengan BNP2TKI. “Yang ada hanya masalah mispersepsi,” jelas Erman. Erman menegaskan, sampai saat ini tidak ada maksud dari kedua lembaga baik Depnakertrans dan BNP2TKI untuk berebut wewenang. Sedangkan mengenai bursa lowongan kerja di luar negeri, Erman menjelaskan, pihaknya telah membangun kios-kios tree in one di tiap-tiap BLK maupun pada kantor-kantor dinas tenaga kerja di daerah-daerah. Pembangunan kios ini diperuntukan untuk pelayanan satu atap tentang online information system untuk bursa kerja baik dalam negeri maupun luar negeri. “Sekarang pencari kerja kita manusiakan,” jelasnya.(ol)

  • SHARES
BERITA TERKAIT
Tenaga Pengawas K3 Yogyakarta Perlu Ditambah
12-09-2019 / KOMISI IX
Kondisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Daerah Istimewa Yogyakarta masih banyak menghadapi kendala, baik dari sudut pandang pengusaha, pekerja,...
Komisi IX Luncurkan Buku Keberlangsungan Program JKN dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional
06-09-2019 / KOMISI IX
Komisi IX DPR RI meluncurkan buku putih berjudul “Keberlangsungan Program JKN dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional”. Buku ini berisi uraian...
Penolakan Kenaikan Iuran BPJS, Wujud Perlindungan pada Rakyat
04-09-2019 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Marinus Gea menegaskan, keputusan DPR RI untuk menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan khusus kelas 3...
Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Bebani Rakyat
03-09-2019 / KOMISI IX
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari menyampaikan, jangan sampai kenaikan iuran premi BPJS Kesehatan membebani rakyat. Ia menyarankan...