DPR Minta Presiden Tangani Konflik Pengelolaan TKI

02-02-2009 / KOMISI IX
Ketua Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning meminta Presiden turun tangan menangani konflik pengelolaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang terjadi antara Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) dan BNP2TKI. Hal tersebut dikatakan Ribka saat memimpin Rapat Kerja antara Komisi IX DPR dengan Depnakertrans dan BNP2TKI di DPR, Senin (2/2). “Kami sudah berusaha menjadi mediator, tetapi ternyata sulit disatukan, akhirnya kami menyerahkan sepenuhnya penyelesaian antara mereka berdua,” tegas Ribka. Ribka menambahkan, konflik pengelolaan tenaga kerja Indonesia seharusnya diselesaikan pada level eksekutif karena keduanya merupakan institusi pengelola TKI tersebut sama-sama lembaga pemerintah. Menurut Ribka, agenda pertemuan antara Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Kepala BNP2TKI di DPR yang awalnya berlangsung pada Rabu (4/2) juga terpaksa dibatalkan karena kedua lembaga tersebut menolak untuk hadir. “Mereka tidak mau difasilitasi oleh kita, harus bagaimana lagi,” ujar Ribka. Karena itu menurut Ribka, Komisi IX DPR akan mengirim surat kepada Ketua DPR yang isinya meminta Presiden sesegera mungkin memanggil kedua instansi untuk segera menyelesaikan konflik yang berlarut-larut tersebut. “Jangan sampai buruh yang jadi korban karena ada ketidakharmonisan ini,” ujarnya. Sementara itu, Anggota Komisi IX Ferdinant K. Swawa (F-PDS) meminta kepada Pemerintah agar menginformasikan lowongan pekerjaan yang terdapat di luar negeri kepada para peserta didik yang ada di Balai Latihan Kerja (BLK). Menanggapi permasalahan tersebut, Menakertrans Erman Suparno menjelaskan bahwa tidak ada konflik diantara Instansi yang dipimpinnya dengan BNP2TKI. “Yang ada hanya masalah mispersepsi,” jelas Erman. Erman menegaskan, sampai saat ini tidak ada maksud dari kedua lembaga baik Depnakertrans dan BNP2TKI untuk berebut wewenang. Sedangkan mengenai bursa lowongan kerja di luar negeri, Erman menjelaskan, pihaknya telah membangun kios-kios tree in one di tiap-tiap BLK maupun pada kantor-kantor dinas tenaga kerja di daerah-daerah. Pembangunan kios ini diperuntukan untuk pelayanan satu atap tentang online information system untuk bursa kerja baik dalam negeri maupun luar negeri. “Sekarang pencari kerja kita manusiakan,” jelasnya.(ol)

  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pemerintah Diminta Lakukan Koordinasi Atasi Sebaran Virus Corona
27-01-2020 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX Sutan Adil Hendra meminta agar pemerintah melakukan kordinasi lintas sektoral, dalam antisipasi penyakit akibat virus Corona. Mengingat,...
BPJS Badan Publik Non Komersial
27-01-2020 / KOMISI IX
BPJS merupakan badan penyelenggara jaminan sosial nasional yang berbentuk badan publik dan tidak bersifat komersial. BPJS dalam prinsipnya tidaklah untuk...
Pimpinan Daerah Harus Lebih Perhatikan LTSA
24-01-2020 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Darul Siska menilai Pimpinan Daerah di Provinsi Kepulauan Riau tidak mengambil peran untuk mengkoordinasikan semua...
Pelaksanaan LTSA Butuh Koordinasi Lintas Instansi
24-01-2020 / KOMISI IX
Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) bertujuan untuk memudahkan bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI), khususnya untuk mengurus persyaratan ketika akan...