BAKN Minta Garuda Perbaiki SPI

21-02-2014 / B.A.K.N.
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara - BAKN DPR RI meminta PT.  Garuda Indonesia meningkatkan kinerja Sistem Pengendalian Intern (SPI) agar akuntabilitas di perusahaan BUMN ini lebih optimal. Hal ini mengemuka pada rapat dalam Kunjungan Kerja BAKN mendalami Hasil Pemeriksaan BPK atas Pengelolaan Biaya dan Kegiatan Investasi Tahun Anggaran 2011 dan 2012 (Semester I) pada PT Garuda Indonesia dan Anak Perusahaan di Jakarta, Cengkareng dan Denpasar.
 
“Setelah mendapat penjelasan dari jajaran direksi PT Garuda Indonesia atas laporan hasil pemeriksaan BPK, kami mendorong Garuda untuk meningkatkan pelaksanaan SPI. Sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan perusahaan. Pada akhirnya di masa yang akan datang tidak terjadi lagi temuan BPK,” kata Ketua BAKN DPR Sumarjati Arjoso pada rapat di Denpasar, Bali, Rabu (19/2).
 
Dalam pertemuan yang dihadiri Dirut PT. Garuda Emirsyah Satar dan auditor Badan Pemeriksa Keuangan - BPK RI ini sejumlah temuan mendapat perhatian BAKN diantaranya kelebihan pembayaran tarif konsesi jasa ground handling PT Garuda Indonesai kepada PT Gapura Angkasa minimal selama tahun 2008-2012 dan pengelolaan suku cadang milik PT Garuda oleh PT. GMFAA tidak deserahkelolakan dengan baik mengakibatkan perusahaan berpotensi kehilangan pendapatan.
 
Sumarjati menekankan BAKN sebagai alat kelengkapan DPR, berfungsi menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK dalam rangka pengawasan penggunaan keuangan negara. Dalam melaksanakan tugasnya BAKN dapat meminta penjelasan diantaranya kepada Pemerintah, Lembaga Negara lainnya, BUMN, BUMD dan badan lain yang mengelola keuangan negara.
 
Sementara itu anggota BAKN dari Fraksi Partai Golkar, Kamaruddin Sjam mengingatkan SPI sangat penting dalam pelaksanaan teknis operasional. Ia juga meminta pengendalian dan pengawasan pada  semua pembiayaan yang terkait dengan kontrak juga harus lebih ditingkatkan.
 
“Jadi kalau hanya mengatakan kami sudah melakukan penagihan, sudah melakukan penjadwalan kembali,  itu tidak menyelesaikan masalah secara keseluruhan. Sistem pengendalian-lah yang harus diubah. Ini terkait pada ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan atau kelemahan sumber daya manusia yang ada pada PT Garuda Indonesia sendiri,” tegasnya.
 
Selain itu Sjam meminta dalam membuat klausul kontrak dengan pihak ketiga, PT Garuda Indonesia harus lebih cermat. Hal ini agar tidak menimbulkan celah kelemahan yang mengakibatkan kerugian di kemudian hari. Mantan auditor BPKP ini menyebut temuan BPK, terdapat kelemahan beberapa kontrak misalnya tentang ketentuan dan perubahan lebih lanjut akan diamandemenkan.
 
Temuan BPK lain terkait klausul pengaturan denda keterlambatan dalam pembiayaan perawatan pesawat. PT Garuda mendapat denda keterlambatan sebesar 1,2 juta dollar dari pihak ketiga, tetapi efek dari keterlambatan ini Garuda harus memperpanjang sewa pesawat yang akhirnya berdampak pada kerugian sebesar 4,5 juta dollar. Bagi Sjam ini sangat merugikan PT Garuda. "Hal-hal seperti inilah yang dapat membuka peluang untuk terjadinya kesalahan dan kerugian pada perusahaan," pungkas dia. (ray) foto:ry/parle

  • SHARES
BERITA TERKAIT
Perlu Ada Kajian Strategis Terhadap Dana Otsus
22-01-2020 / B.A.K.N.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Ahmad Syaikhu menjelaskan perlu ada kajian yang strategis yang lebih mendalam...
Tahapan Pencairan Dana Otsus Papua Perlu Disederhanakan
17-01-2020 / B.A.K.N.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI berpendapat, pencairan dana otonomi khusus (Otsus) agar disederhanakan dari tiga tahap...
BAKN Apresiasi Pengalokasian Dana Otsus Papua Barat
17-01-2020 / B.A.K.N.
Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Marwan Cik Asan mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Papua Barat yang meningkatkan tanggung...
BAKN Evaluasi Penggunaan Dana Otsus Papua
17-01-2020 / B.A.K.N.
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mengevaluasi penggunaan dana otonomi khusus (Otsus) untuk Provinsi Papua. Selama ini yang berwenang...