Amin Rais : TIDAK PERLU ADA KETUA MPR RI

01-10-2009 / LAIN-LAIN

Polemik mengenai siapa yang akan menduduki posisi pimpinan MPR ternyata dipandang secara radikal oleh Mantan ketua MPR RI periode 1999 – 2004. Bahkan Amin Rais menilai keberadaan Ketua MPR tidak diperlukan lagi dan dihapuskan saja.

            ”Pimpinan MPR dihapuskan saja. Pimpinan MPR cukup dari pimpinan DPR dan DPD,” ujarnya usai menghadiri pelantikan Anggota MPR/ DPR/ DPD di Gedung Nusantara, Senayan, Kamis (1/10).

Menurut ayah dari anggota periode 2009-2014, Pimpinan MPR adalah pimpinan DPR dan DPD, karena MPR merupakan sidang gabungan DPR dan DPD dimana masing-masing pimpinan sebagai culture man.

Di Amerika, amin menggambarkan, hanya ada senat (kamar atas) dan house of representative (kamar bawah). Kalau di Indonesia, kamar atas adalah DPD sedangkan kamar bawah adalah DPR. ”

”Karena di Indonesia mau berbagi-bagi kue maka untuk memperbanyak kue terjadilah pimpinan MPR sebanyak 5 (lima) orang,” katanya.

Kedepan Amin berharap Ketua MPR / DPR/ DPD dapat melaksanakan tugas pokoknya dan menjalankan nilai-nilai demokrasi pengalaman masa lalu. ”Saat ini perjalanan demokrasi sudah semakin mantap dan perlu waspada terhadap tantangan global,” tandasnya.

Tantangan global yang dimaksud adalah Indonesia harus bisa lepas dari adanya krisis pangan, energi, moral, kemanusiaan dan sosial lainnya. Apalagi Indonesia sebagai negara G 20 sangat diperlukan adanya team work (kerjasama) dari eksekutif maupun legislatif. (da/sw)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Keputusan MA Kasus First Travel Janggal
21-11-2019 / LAIN-LAIN
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Sadzily menyatakan ada kejanggalan dalam putusan Mahkamah Agung (MA) terhadap proses hukum...
Fahri Hamzah: Pilkada Langsung Cukup di Tingkat II
19-11-2019 / LAIN-LAIN
Diskursus Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung di tingkat II (kabupaten/kota) mengemuka kembali. Sebaliknya, pemilihan gubernur (tingkat I) dikembalikan saja...
Revisi UU Pilkada Baru Sebatas Wacana
19-11-2019 / LAIN-LAIN
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustofa menegaskan bahwa sampai saat ini revisi UU Pilkadamasih baru sebatas wacana atau...
Tuntaskan PR BPJS Kesehatan
13-11-2019 / LAIN-LAIN
Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menegaskan agar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bidang Kesehatan segera menyelesaikan bermacam...