WIRANTO : POSISI HANURA KRITIS KONSTRUKTIF

21-10-2009 / LAIN-LAIN

Ketua umum Hati Nurani Rakyat (HANURA) Wiranto akan terus memantau pernyataan Presiden terpilih periode 2009-2014 apakah dapat terealisir oleh pemerintahan yang solid. Pihaknya juga akan meneguhkan sikap partainya untuk menjadi partai yang berkoalisi dan beroposisi dengan kebijakan di DPR RI.

“Kami menempatkan partai Hanura pada posisi kritis konstruktif,” tegasnya usai pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, Senayan, Selasa (20/10).

Posisi konstruktif yang dimaksud Wiranto adalah dengan mementingkan kepentingan yang pro rakyat. Apabila ada kebijakan yang menguntungkan rakyat pihaknya akan mendukung penuh, dan bila ada kebijakan yang mematikan rakyat pihaknya akan kritisi.

“Partai kami akan tetap berkoalisi dan beroposisi dengan kebijakannya dan bukan dengan lembaganya,” tegas mantan panglima TNI.

Menurut wiranto, Keinginan melaksanakan prinsip check and balances akan terus konsisten dijalankan kadernya yang berada di lembaga tinggi negara. “Sekecil apapun kami, suara kami akan tetap didengar. Masalah berhasil atau tidak, lembaga yang menentukan,” ujarnya.

Ia mengungkapkan bahwa dalam membangun partainya mendasarkan pada hati nurani membela rakyat dalam tataran membela kebenaran yang dinginkan rakyat. Jika ada kebijakan pemerintah yang sesuai yang pro rakyat maka pihaknya akan mendukung.

“Sebagai rakyat biasa, saya ikut mendoakan semoga ada keberhasilan disana,” katanya. (da)

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
F-PD DPR Kawal Penanganan Covid-19
13-07-2020 / LAIN-LAIN
Ketua Fraksi Partai Demokrat (F-PD) DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono menegaskan bahwa F-PD DPR RI akan terus mengawal kebijakan penanganan...
Waspadai Konflik di LCS, Pemerintah Diminta Tingkatkan Kekuatan Diplomasi
10-07-2020 / LAIN-LAIN
Pemerintah dinilai perlu mewaspadai ketegangan di wilayah perairan Laut China Selatan (LCS) yang meningkat akhir-akhir ini. Tidak menutup kemungkinan, terjadinya...
Terjadi Problem Mendasar Jika Persentase ‘Parliamentary Threshold’ Dinaikkan
07-07-2020 / LAIN-LAIN
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arwani Thomafi menyampaikan bahwa keberadaan Undang-Undang Pemilu memang harus selalu di-update ataupun direvisi pada...
‘Parliamentary Threshold’ Diharapkan Tetap 4 Persen
07-07-2020 / LAIN-LAIN
Regulasi Pemilu sedang dibahas Komisi II DPR RI. Ada banyak klaster masalah yang mengemuka, salah satunya adalah parliamentary threshold (ambang...