Effendi Simbolon: Akan Ajukan Hak Angket Century

20-10-2009 / LAIN-LAIN

Anggota DPR asal Fraksi PDI Perjuangan, Effendi Simbolon, menyatakan DPR akan mengajukan Hak Angket untuk kasus Bank Century. Pengajuan tersebut akan dilakukan dalam 100 hari pertama Pemerintahan SBY – Boediono

“DPR segera akan ajukan hak angket. Dalam 100hari pertama Pemerintahan ini, kita ajukan hak angket Century,” ujar Ketua DPP PDIP Effendi Simbolon usai pelantikan SBY-Boediono di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (20/10/2009).

Effendi menyesalkan terjadinya kasus Bank Century, uang Negara bisa mengalir tanpa ada alas an hukum yang jelas. Karena itu dirinya meminta Pemerintah supaya kasus Bank Century dapat dimasukkan kedalam 100hari kerja kabinet.

“Bongkar dulu kasus century. Masa uang Negara sebanyak 6,7 triliun dapat mengucur tanpa alas hukum,” tukasnya. “Lihat saja rupiah juga sudah anjlok. Bank Century harus segera tuntas,” tambahanya

Terkait komposisi kabinet yang dibentuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Effendy juga dengan lantang mengungkapkan kekecewaannya. Menurut dia, kabinet SBY tak merepresentasikan kaum muda. Ia menyebutnya sebagai kabinet yang berisi "kakek-kakek" dan "nenek-nenek".

“Saya melihat komposisi kabinet SBY ini memprihatinkan dan memalukan. Kalau dia (SBY) nakhodanya, Wakilnya sudah tidak berfungsi, ABK (anak buah kapal) semua model odong-odong. Kakek-kakek, nenek-nenek dipakai jadi ABK. Sepertinya umur-umur 40 tidak ada,” tukasnya

Dirinya berpendapat, seharusnya SBY mengakomodasi menteri-menteri berusia muda di Kabinet mendatang. Usia muda, kata dia, berada di rentang usia 30-40 tahun. "Saya prihatin, saya kritik keras Pak SBY. Dia tidak konsisten. Katanya, ketua umum partai tidak ikut. Nyatanya, semua (calon) ketua umum partai. Ini politik dagang sapi. Jangan lupa dia tidak menang 100persen," kata Effendi lantang. (sw)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
F-PD DPR Kawal Penanganan Covid-19
13-07-2020 / LAIN-LAIN
Ketua Fraksi Partai Demokrat (F-PD) DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono menegaskan bahwa F-PD DPR RI akan terus mengawal kebijakan penanganan...
Waspadai Konflik di LCS, Pemerintah Diminta Tingkatkan Kekuatan Diplomasi
10-07-2020 / LAIN-LAIN
Pemerintah dinilai perlu mewaspadai ketegangan di wilayah perairan Laut China Selatan (LCS) yang meningkat akhir-akhir ini. Tidak menutup kemungkinan, terjadinya...
Terjadi Problem Mendasar Jika Persentase ‘Parliamentary Threshold’ Dinaikkan
07-07-2020 / LAIN-LAIN
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arwani Thomafi menyampaikan bahwa keberadaan Undang-Undang Pemilu memang harus selalu di-update ataupun direvisi pada...
‘Parliamentary Threshold’ Diharapkan Tetap 4 Persen
07-07-2020 / LAIN-LAIN
Regulasi Pemilu sedang dibahas Komisi II DPR RI. Ada banyak klaster masalah yang mengemuka, salah satunya adalah parliamentary threshold (ambang...