Komisi VII Pertanyakan Peran CIFOR Dalam Pantau Emisi Udara

25-11-2009 / LAIN-LAIN

Komisi VII DPR RI mempertanyakan peran Center For Internasional Forestry Research (CIFOR) dalam memantau emisi udara Indoneisia. Pertanyaan ini dikemukakan saat Komisi VII RDPU dengan CIFOR yang dipimpin Ketua Komisi Teuku Riefky Harsa (Fraksi Demokrat) di Gedung Nusantara I, Selasa (24/11)

            “Tadi dikatakan bahwa CIFOR akan ikut dalam tata kelola lingkungan berkelanjutan. Bentuknya seperti apa, apakah akan memberikan semacam pelatihan, lalu kepada siapa,” tanya Sugihono Karyosuwondo Anggota Komisi VII dari Fraksi PKS

            Lebih lanjut, Sugihono juga mempertanyakan keberadaan serta pertanggungjawaban CIFOR. Dirinya meragukan penialaian yang menyatakan Indonesia merupakan Negara penyumbang emisi terbesar ketiga. Pada pertemuan itu, Ia menceritakan pengalamannya saat berkunjung ke Madrid dan Barcelona, sepanjang perjalanan tidak ada hutan.

            “Jadi bagaimana bisa Spanyol tidak dikatakan penyumbang emisi. Terlebih bila dibandingkan dengan Kalimantan yang masih sangat hijau,” tukasnya

            Selain itu, ia juga mempertanyakan program CIFOR untuk membantu memerangi illegal logging. Ia menyadari perbuatan illegal logging itu dilakukan oleh orang Indonesia tapi dibayar oleh pengusaha dari Malaysia.

            Menurut dia, masalah ini pernah dibawa ke Mahkamah Internasional, namun pihak Malaysia dengan enteng mengatakan bahwa itu kesalahan pejabat Indonesia yang bisa disogok. “Apa peran CIFOR untuk menekan illegal logging yang disebabkan pengusah itu,” tegasnya

            Hal senada disampaikan Anggota Komisi VII dari Fraksi Demokrat, Sutan Sukarnotomo. Ia meragukan pernyataan bahwa Indonesia termasuk penghasil emisi tertinggi di Dunia.

            Menurutnya hutan di Indonesia mencapai luas 120juta hektare, sedangkan yang sudah habis baru 40juta. “Indonesia kan paru-paru dunia, tidak mungkin penghasil emisi tertinggi. Justrtu saya mohon dipikirkan bagaimana supaya Indonesia bisa menjual karbon untuk 10tahun kedepan,” katanya

            Pertanyaan lainnya disampaikan Anggota Komisi VII dari Fraksi Golkar Bobby Adhityo Rizaldi. “Bagaimana cara mempertahankan hutan, tanpa harus mengorbankan sumber kehidupan Masyarakat yang masih sangat tergantung dari SDA,” katanya

            Dirinya sangat mendukung untuk mempertahankan hutan dengan tidak mengahalangi laju pertumbuhan serta tetap dapat menekan angka emisi.

             Menanggapi pernyataan tersebut, Ketua Umum CIFOR Frances Seymour menjelaskan CIFOR merupakan Organisasi Internasional yang mempunyai mandad untuk turut serta menjaga dan bekerjasama diantaranya dengan Departemen Kehutanan, Perusahaan yang bergerak dibidang Hutan

            Namun kata Frances, posisi CIFOR hanya memberikan informasi, saran dan masukan agar pihak yang mempunyai kewenangan bisa mempertimbangkan tapi keputusan tetap pada yang berwenang. “CIFOR hanya sebagai pendamping, penasehat dan pemberi informasi,” tegasnya

            Ilmuan CIFOR, Daniel Murdiyarso menambahkan, pihaknya menginginkan untuk mengurangi emisi, mengatur kegiatan emisinya sehingga lebih efisien. Tapi konsen CIFOR salah satu mandadnya, ingin serta berkepentingan agar masyarakat lokal yang sehari-harinya beraktivitas di Hutan ataupun memanfaatkan sumber daya alam dapat diberdayakan.

            “Kami mencoba memanfaatkan mereka dan kami juga mempunyai rencana besar untuk mereka,” katanya. (sw)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
F-PD DPR Kawal Penanganan Covid-19
13-07-2020 / LAIN-LAIN
Ketua Fraksi Partai Demokrat (F-PD) DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono menegaskan bahwa F-PD DPR RI akan terus mengawal kebijakan penanganan...
Waspadai Konflik di LCS, Pemerintah Diminta Tingkatkan Kekuatan Diplomasi
10-07-2020 / LAIN-LAIN
Pemerintah dinilai perlu mewaspadai ketegangan di wilayah perairan Laut China Selatan (LCS) yang meningkat akhir-akhir ini. Tidak menutup kemungkinan, terjadinya...
Terjadi Problem Mendasar Jika Persentase ‘Parliamentary Threshold’ Dinaikkan
07-07-2020 / LAIN-LAIN
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arwani Thomafi menyampaikan bahwa keberadaan Undang-Undang Pemilu memang harus selalu di-update ataupun direvisi pada...
‘Parliamentary Threshold’ Diharapkan Tetap 4 Persen
07-07-2020 / LAIN-LAIN
Regulasi Pemilu sedang dibahas Komisi II DPR RI. Ada banyak klaster masalah yang mengemuka, salah satunya adalah parliamentary threshold (ambang...