Industri Pakaian Jadi Harus Berbenah

27-02-2015 / KOMISI VI

Industri Pakaian Jadi dalam negeri harus berbenah menghadapi tantangan persaingan dengan negara Asean dan Cina, terutama menjelang pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean 2015. Pemerintah perlu menyiapkan langkah strategis mendorong pertumbuhan dan melakukan singkronisasi proses dari hulu ke hilir.

"Industri  ready to wear di dalam negeri perlu berbenah, proses dari hulu ke hilir harus saling tersingkronisasi dengan solid sehingga lebih efesien dan efektif dari segi waktu maupun biaya. Dengan begitu, harga jual pun bisa bersaing," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Heri Gunawan di Jakarta, Jumat (27/2/15).

Ia menyambut baik pelaksanaan kegiatan Indonesia Fashion Week (IFW) 2015 yang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan. Harapannya  IFW 2015 dapat mendongkrak kreatifitas industri dalam negeri dan menjaring kerja sama bisnis dengan mitra manca negara.

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menyayangkan masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk memakai dan mencintai produk dalam negeri. Penyebabnya antara lain varian produk mode yang masih terbatas dan kurang cepat mengadaptasi tren sehingga agak sulit menemukan brand lokal yang sebanding dengan brand luar. Kalaupun ada harganya justru lebih mahal.

"Kita minta instansi terkait melakukan koordinasi, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Usaha Kecil dan Menengah, serta Badan Standarisasi Nasional agar sinergi menghadapi persaingan antar negara yang semakin ketat," demikian Heri. (spy/iky), foto : supriyanto/parle/hr.

BERITA TERKAIT
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...
Mufti Anam Minta Pemerintah Perkuat Koperasi Agar Rakyat Tak Terjerat Pinjol
18-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total outstanding (piutang) pembiayaan industri pinjaman online berupa peer-to-peer (P2P) lending mencapai...
Pilu Keluarga Bunuh Diri karena Pinjol, Mufti Anam: Pemerintah Tak Berdaya, Rakyat Semakin Menderita
18-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam menilai pemerintah belum tegas menangani kasus pinjaman online (pinjol). Akibat...