Ekonomi Morat-marit Munculkan Keraguan Pada Pemerintah

12-03-2015 / KOMISI VI

Wakil Ketua Komisi VI DPR Heri Gunawan mengatakan, mayoritas orang melihat kondisi ekonomi kita saat ini sedang hrga BBM yang naikturun, nilai tukardolar tembus diatas 13 ribu harga beras ikut melambung tinggi, tarif-tarif pada ikut naik, serta gas elpiji ikut menghilang dan harganya juga melambung, cukuplah jadi bukti bahwahal ihwal pengelolaan seluruh kebijakan negara.

Dalam keterangan persnya Kamis (12/3), di Jakarta, politisi Partai Gerindra ini mengatakan, indikasi tersebut bisa dilihat dari buruknya seluruh kinerja ekonomi, seperti naiknya BBM rupiah yang anjlok, harga beras melambung hingga 30 persen, nampaknya memulai memunculkan keraguan publik terhadap pemerintahan Jokowi-Kalla.  beberapa hasil survei yang menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Jokowi-Kalla di bidang ekonomi, cenderung terus menurun. Khususnya dalam mengurangi jumlah pengangguran, stabilitas nilai rupiah, mengurangi jumlah orang miskin, stabilitas harga sembako yang dinilai angkanya kurang dari 50 persen.

Lebih jauh  ia mengatakan, dengan kondisi ketatanegaraan dan perpolitikan yang seakan dipecah belah, masyarakat merasa bahwa seluruh kebijakan tersebut menimbulkan dampak terhadap perekonomian.

“ Kini mayoritas masyarakat merasa was-was dan terus khawatir dengan kondisi ekonomi yang ada. Sementara invertor disuruh tetap tenang kalau kondisinya gonjang ganjing dan tidak jelas. Yang jelas adalah masyarakat kecil menjerit,” ungkapnya.

Dari semua fakta itu, lanjut Heri, mulai muncul kesan bahwa pemerintahan ini tidak profesional. Sebaiknya Presiden harus segera merespon dengan melakukan evaluasi komprehensif atas kerja-kerja ekonomi, dan harus mengambil langkah cepat dan tepat.

Kalau dibiarkan berlarut-larut, masyarakat akan terus menjerit. Terbukti dalam reses ini, dari jaring aspirasi banyak keluhan yang muncul dari masyarakat. Dalam beberapa bulan terakhir ini, Presiden harus mengambil langkah langkah cepat dan tepat tidak terlihat koneksitas dan konsistensi visi-misi ekonomi Jokowi-Kalla dengan pelaksanaannya di lapangan.

“ Menurut hemat saya, pada akhirnya,  seluruh kebijakan khususnya kebijakan ekonomi akan bergantung pada kuat-lemahnya kepemimpinan. Pemimpin kuat, maka kebijakan juga akan kuat. Sebaliknya pemimpin lemah, secara otomatis kebijakan juga akan lemah, “ tegas Heri.

Koordinasinya kacau balau, karena tidak jelas komandonya kepemimpinan harus satu komando, satu suara, satu kerja. Jangan kerja... kerja... kerja... tapi tidak jelas apa yang mesti dikerjakan. Komandonya kacau, ujungnya koordinasi di lapangan kacau dan  program kacau balau.

“ Menteri-menteri bingung melapor pada siapa, ujungnya rakyat menjadi bingung. Negara ini seperti tidak mempunyai arah yang jelas, sementara rakyat semakin menjerit, semakin dirugikan,” pungkas Heri. (spy,mp)/foto:iwan armanias/parle/iw.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna
13-09-2019 / KOMISI VI
Komisi VI DPR RI bersama Pemerintah menyepakati pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian untuk dilanjutkan pembahasannya ke tingkat II atau Rapat...
Komisi VI Nilai Anggaran Kemendag dan Kemenkop Terlalu Kecil
12-09-2019 / KOMISI VI
Komisi VI DPR RI menyetujui Pagu Alokasi Anggaran Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI sebesar Rp 3,57 triliun, dan Kementerian Koperasi dan...
Perizinan Sulit Dinilai Penyebab Investor tak Tertarik ke Indonesia
11-09-2019 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Abdul Wachid menilai perizinan yang sulit dan memberatkan menjadi penyebab banyaknya investor asing beralih memilih...
Revisi UU Desain Industri Harus Lindungi UMKM
11-09-2019 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijana menilai revisi atau penggantian undang-udang (UU) Nomor 31 Tahun 2000 tentang...