NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 3 ayat 6

Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya mendesak dan/atau tidak terduga disediakan dalam bagian anggaran tersendiri yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara 1. UU No. 17/2003 tentang Keuangan NegaraPerubahan Perlak

Peraturan Pemerintah Republik Indonesta Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

Diakses pada Kamis, 23 April 2020
2. Pasal 7 ayat 2 angka/huruf a

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang: a. menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara;
Peraturan Menteri Keuangan No. 25/PMK.05 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Kegiatan Yang Dibiayai Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara -
3. Pasal 16 ayat 2

Penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara/Daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah -
4. Pasal 21 ayat 6

Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah
- Belum ditetapkan:

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan http://jdih.kemenkeu.go.id/ yang diakses pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020 Pukul 11.00 WIB.
5. Pasal 28 ayat 1

Pokok-pokok mengenai pengelolaan uang negara/daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah dilakukan konsultasi dengan bank sentral.
Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2007 tentang PP No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah ---
6. Pasal 28 ayat 2

Pedoman lebih lanjut mengenai pengelolaan uang negara/daerah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara
Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah Pasal mengamanatkan Peraturan Daerah
7. Pasal 33 ayat 3

Tata cara pemberian pinjaman atau hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah -
8. Pasal 37 ayat 5

Tata Cara penyelesaian dan penghapusan piutang negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2005 tentang PP No. 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah. ---
9. Pasal 38 ayat 4

Tata cara pengadaan utang dan/atau penerimaan hibah baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri serta penerusan utang atau hibah luar negeri kepada Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD, diatur dengan peraturan pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2011 tentang TENTANG TATA CARA PENGADAAN PINJAMAN LUAR NEGERI DAN PENERIMAAN HIBAH Ditambah dengan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah
10. Pasal 39 ayat 4

Tata cara pelaksanaan dan penatausahaan utang negara/daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah
- Belum ditetapkan:

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan http://jdih.kemenkeu.go.id/ yang diakses pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020 Pukul 11.00 WIB.
11. Pasal 41 ayat 3

Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2011 tentang TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG INVESTASI PEMERINTAH -
12. Pasal 48 ayat 2

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008 tentang PP No. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah ---
13. Pasal 49 ayat 6

Ketentuan mengenai pedoman teknis dan administrasi pengelolaan barang milik negara/daerah diatur dengan peraturan pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH -
14. Pasal 55 ayat 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ---
15. Pasal 58 ayat 2

Sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ---
16. Pasal 63 ayat (2)

Tata cara tuntutan ganti kerugian negara/daerah diatur dengan peraturan pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2016 tentang TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA / DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN -
17. Pasal 69 ayat 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum diatur dalam Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2012 tentang PP Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum -