NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 7 ayat 2

Pendidik yang tersebut dalam ayat 1 diatur dengan Undang-Undang
-Belum Ditetapkan : Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan ditjenpp.kemenkum yang diakses pada hari Jumat 25 Oktober 2019 Pukul 15.00 WIB
2. Pasal 8 ayat 2

Angkatan Perang berdasarkan perjanjian sukarela dan segala sesuatu yang berhubungan dengan itu diatur dengan Undang-Undang
UU No. 19 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 26 Tahun 1957 tentang Anggota Angkatan Perang Berdasarkan Ikatan Dinas Sukarela (Militer Sukarela) (Lembaran Negara Tahun 1957 No. 83) Sebagai Undang-Undang-
3. Pasal 11

Penyeleggaraan wajib militer diatur dengan Undang-Undang
UU No. 66 Tahun 1958 tentang Wajib Militer-
4. Pasal 14 ayat 2

Susunan Dewan yang tersebut dalam ayat 1 serta tugas-tugasnya lebih lanjut diatur dengan peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 1954 tentang Permintaan Dan Pelaksanaan Bantuan Militer -
5. Pasal 19 ayat 1

Koordinasi diantara Angkatan-angkatan melalui bentuk Gabungan Kepala-kepala staf yang terdiri dari masing-masing Kepala Staf Angkatan dan yang diketuai secara bergiliran untuk masa selama-lamanya 1 tahun oleh masing-masing Kepala Staf Angkatan itu, diatur dengan peraturan pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1955 tentang Gabungan Kepala-Kepala Staf -
6. Pasal 20 ayat 2

Perubahan susunan Dewan Pertahanan diatur dengan peraturan pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1957 tentang Susunan Kementerian Pertahanan -
7. Pasal 23

Hubungan Kekuasaan Militer dengan Pemerintah dalam waktu perang diatur dengan Undang-Undang
-Belum Ditetapkan : Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan ditjenpp.kemenkum yang diakses pada hari Jumat 25 Oktober 2019 Pukul 15.00 WIB
8. Pasal 32

Seorang anggota Angkatan Perang yang sudah berhenti dengan hormat dari Angkatan Perang boleh memakai pakaian seragam dengan tanda pangkatnya yang terakhir dalam upacara-upacara nasional atau kemiliteran menurut ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah
- Belum Ditetapkan : Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan ditjenpp.kemenkum yang diakses pada hari Jumat 25 September 2019 Pukul 15.00 WIB
9. Pasal 33

Presiden dapat memberikan pangkat-pangkat kehormatan Angkatan Perang kepada seorang yang bukan anggota Angkatan Perang menurut cara-cara yang ditentukan dengan peraturan pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1959 tentang Pangkat-Pangkat Militer Khusus, Tituler dan Kehormatan -
10. Pasal 34

Hal-hal lainnya tentang kedudukan hukum seorang anggota Angkatan Perang diatur dengan atau atas kuasa undang-undang
UU No. 16 Tahun 1953 tentang Kedudukan Hukum Anggota Angkatan Perang-
11. Pasal 35 ayat 2

Susunan dan kekuasaan badan-badan yang diserahi penyelenggaraan peradilan ketentaraan dalam arti luas, hukum pidana tentara, materiil dan formil, termasuk juga hukum disiplin tentara, diatur dengan undang-undang
-Belum Ditetapkan : Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan ditjenpp.kemenkum yang diakses pada hari Jumat 25 September 2019 Pukul 15.00 WIB
12. Pasal 36

Demobilasi untuk seluruhnya atau untuk sebagaiannya serta segala akibat demobilisasi tersebut diatur dalam undang-undang
-Belum Ditetapkan : Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan ditjenpp.kemenkum yang diakses pada hari Jumat 25 September 2019 Pukul 15.00 WIB
13. Pasal 40

Undang-undang ini dapat disebut “Undang-Undang Pertahanan” dan mulai berlaku pada hari diundangkan, kecuali ketentuan yang termuat dalam Pasal 35 ayat 1, sekedar yang mengenai penyerahan perkara oleh Komandan, yang mulai berlakunya akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
- Belum Ditetapkan : Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan ditjenpp.kemenkum yang diakses pada hari Jumat 25 September 2019 Pukul 15.00 WIB