NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 2 ayat 5

Jangka waktu pendaftaran dan pelaporan serta tata cara pendaftaran dan pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) termasuk penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan No. 182 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak 1. UU No. 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.penambahan perlak
Peraturan Menteri Keuangan No. 231/PMK.03/2019 Tentang Tata Cara Pendaffaran Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan Dan/Atau Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah

Diakses pada Rabu, 29 April 2020
2. Pasal 3 ayat 1a

Pasal 3 ayat (1a) Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan No. 243 Tahun 2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) Permen Keuangan No. 243/PMK.03/2014

Perubahan :
Permen Keuangan No. 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 243/PMK.03/2014 tentang
Surat Pemberitahuan (SPT)
3. Pasal 3 ayat 1b

Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan stempel, atau tanda tangan elektronik atau digital, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan No. 243 Tahun 2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) Permen Keuangan No. 243/PMK.03/2014

Perubahan :
Permen Keuangan No. 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 243/PMK.03/2014 tentang
Surat Pemberitahuan (SPT)
4. Pasal 3 ayat 2

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) mengambil sendiri Surat Pemberitahuan di tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau mengambil dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan No. 243 Tahun 2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) Permen Keuangan No. 243/PMK.03/2014

Perubahan :
Permen Keuangan No. 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 243/PMK.03/2014 tentang
Surat Pemberitahuan (SPT)
5. Pasal 3 ayat 3b

Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan No. 182 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Bagi Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Yang Dapat Melaporkan Beberapa Masa Pajak Dalam Satu Surat Pemberitahuan Masa Permen Keuangan 182/PMK.03/ 2007
6. Pasal 3 ayat 3c

Batas waktu dan tata cara pelaporan atas pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh bendahara pemerintah dan badan tertentu diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan No. 243 Tahun 2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) Permen Keuangan No. 243/PMK.03/2014

Perubahan :
Permen Keuangan No. 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT)

Peraturan Menteri Keuangan No. 231/PMK.03/2019 Tentang Tata Cara Pendaffaran Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan Dan/Atau Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah
diakses pada Rabu, 29 April 2020
7. Pasal 3 ayat 4

Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan No. 243 Tahun 2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) Permen Keuangan No. 243/PMK.03/2014

Perubahan :
Permen Keuangan No. 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 243/PMK.03/2014 tentang
Surat Pemberitahuan (SPT)
8. Pasal 3 ayat 5

Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan penghitungan sementara pajak yang terutang dalam 1 (satu) Tahun Pajak dan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan No. 243 Tahun 2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) Permen Keuangan No. 243/PMK.03/2014

Perubahan :
Permen Keuangan No. 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 243/PMK.03/2014 tentang
Surat Pemberitahuan (SPT)
9. Pasal 3 ayat 6

Bentuk dan isi Surat Pemberitahuan serta keterangan dan/atau dokumen yang harus dilampirkan, dan cara yang digunakan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan No. 243 Tahun 2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) Permen Keuangan No. 243/PMK.03/2014

Perubahan :
Permen Keuangan No. 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 243/PMK.03/2014 tentang
Surat Pemberitahuan (SPT)
10. Pasal 3 ayat 8

Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak Pajak Penghasilan tertentu yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan No. 243 Tahun 2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) Permen Keuangan No. 243/PMK.03/2014

Perubahan :
Permen Keuangan No. 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 243/PMK.03/2014 tentang
Surat Pemberitahuan (SPT)
11. Pasal 4 ayat 5

Tata cara penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan No. 243 Tahun 2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) Permen Keuangan No. 243/PMK.03/2014

Perubahan :
Permen Keuangan No. 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 243/PMK.03/2014 tentang
Surat Pemberitahuan (SPT)
12. Pasal 6 ayat 2

Penyampaian Surat Pemberitahuan dapat dikirimkan melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat atau dengan cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan No. 243 Tahun 2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) Permen Keuangan No. 243/PMK.03/2014

Perubahan :
Permen Keuangan No. 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 243/PMK.03/2014 tentang
Surat Pemberitahuan (SPT)
13. Pasal 7 ayat 2 angka/huruf g

Pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan terhadap: g. Wajib Pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan No. 243 Tahun 2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) Permen Keuangan No. 243/PMK.03/2014

Perubahan :
Permen Keuangan No. 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 243/PMK.03/2014 tentang
Surat Pemberitahuan (SPT)
14. Pasal 7 ayat 2 angka/huruf h

Pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan terhadap: h. Wajib Pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan No. 243 Tahun 2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) Permen Keuangan No. 243/PMK.03/2014

Perubahan :
Permen Keuangan No. 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 243/PMK.03/2014 tentang
Surat Pemberitahuan (SPT)
15. Pasal 9 ayat 3a

Bagi Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu, jangka waktu pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang paling lama menjadi 2 (dua) bulan yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan No. 242 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak Permen Keuangan No. 242/PMK.03/2014
16. Pasal 9 ayat 4

Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak termasuk kekurangan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 12 (dua belas) bulan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan No. 242 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak Permen Keuangan No. 242/PMK.03/2014
17. Pasal 9 ayat 1

Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.
Peraturan Menteri Keuangan No. 231/PMK.03/ Tahun 2019 tentang Tata Cara Pendaffaran Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan Dan/Atau Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah Pasal tidak mengamanatkan peraturan pelaksana
Diakses pada Rabu, 29 April 2020
18. Pasal 10 ayat 1

Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan No. 242 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak Permen Keuangan No. 242/PMK.03/2014
19. Pasal 10 ayat 1a

Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh Pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan No. 242 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak Permen Keuangan No. 242/PMK.03/2014
20. Pasal 10 ayat 2

Tata cara pembayaran, penyetoran pajak, dan pelaporannya serta tata cara mengangsur dan menunda pembayaran pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan No. 242 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak Permen Keuangan No. 242/PMK.03/2014
21. Pasal 11 ayat 4

Tata cara penghitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan No. 244 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Permen Keuangan No. 244 /PMK.03/ 2015
22. Pasal 13 ayat 6

Tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan No. 145 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak Permen Keuangan No. 145/PMK.03/2012

Perubahan:
Permen Keuangan No. 183/PMK.03/2015 tentang Perubahan Atas Permen Keuangan No. 145/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat
23. Pasal 14 ayat 6

Tata cara penerbitan Surat Tagihan Pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan No. 145 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak Permen Keuangan No. 145/PMK.03/2012

Perubahan :
Permen Keuangan No. 183/PMK.03/2015 tentang Perubahan Atas Permen Keuangan No. 145/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak
24. Pasal 15 ayat 5

Tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan No. 145 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak Permen Keuangan No. 145/PMK.03/2012

Perubahan :
Permen Keuangan No. 183/PMK.03/2015 tentang Perubahan Atas Permen Keuangan No. 145/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak
25. Pasal 17 ayat 2

Berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak, setelah meneliti kebenaran pembayaran pajak, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar apabila terdapat pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan No. 145 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak Permen Keuangan No. 145/PMK.03/2012

Perubahan :
Permen Keuangan No. 183/PMK.03/2015 tentang Perubahan Atas Permen Keuangan No. 145/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak
(Tidak terdapat dalam konsideran)
26. Pasal 17A ayat 2

Tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak Nihil diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan No. 145 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak Permen Keuangan No. 145/PMK.03/2012

Perubahan :
Permen Keuangan No. 183/PMK.03/2015 tentang Perubahan Atas Permen Keuangan No. 145/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak
27. Pasal 17B ayat 1a

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan No. 17 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Permen Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013
28. Pasal 17C ayat 3

Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
-Kep Dirjen Pajak Belum ditetapkan Berdasarkan penelusuran di http://www.pajak.go.id , https://jdih.kemenkeu.go.id/ , https://sipuu.setkab.go.id/
Diakses pada hari Selasa, 26 Mei 2020
29. Pasal 17C ayat 7

Tata cara penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan No. 74 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Penambahan perlak

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 117 /PMK.03/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 Tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak

Diakses pada Selasa, 4 Mei 2020
30. Pasal 17D ayat 3

Batasan jumlah peredaran usaha, jumlah penyerahan, dan jumlah lebih bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan No. 198 Tahun 2013 tentang Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu Penambahan perlak

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 117 /PMK.03/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 Tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak

Diakses pada Selasa, 4 Mei 2020
31. Pasal 17E

Orang pribadi yang bukan subjek pajak dalam negeri yang melakukan pembelian Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean yang tidak dikonsumsi di daerah pabean dapat diberikan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai yang telah dibayar, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan No. 76 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri Permen Keuangan No. 76/PMK.03/2010

Perubahan Pertama :
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 18/PMK.03/2011
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Permintaan Kembali
Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri

Perubahan Kedua :
Permen Keuangan
No. 100/PMK.03/ 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Permen Keuangan No. 76/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Permintaan Kembali
Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi
Pemegang Paspor Luar Negeri
32. Pasal 24

Tata cara penghapusan piutang pajak dan penetapan besarnya penghapusan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan No. 68 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Dan Penetapan Besarnya Penghapusan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2012
33. Pasal 26A ayat 1

Tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan No. 9 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013

Perubahan :
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 202/Pmk.03/2015 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 9/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pengajuan Dan
Penyelesaian Keberatan
34. Pasal 27 ayat 6

Badan peradilan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam Pasal 23 ayat (2) diatur dengan undang-undang.
UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak-
35. Pasal 27A ayat 3

Tata cara penghitungan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan pemberian imbalan bunga diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan No. 226 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga Perubahan :
Permen Keuangan No. 186/PMK.03/2015 tentang Perubahan Atas Permen Keuangan No. 226/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga
36. Pasal 28 ayat 12

Bentuk dan tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan No. 197 Tahun 2007 tentang Bentuk dan Tata Cara Pencatatan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Permen Keuangan No. 197/PMK.03/ 2007
37. Pasal 30 ayat 2

Tata cara penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan No. 17 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Permen Keuangan No. 17/PMK.03/ 2013

Perubahan :
Permen Keuangan No. 184/PMK.03/2015 tentang Perubahan Atas Permen Keuangan No. 17/PMK.03/ 2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan
38. Pasal 31 ayat 1

Tata cara pemeriksaan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan No. 17 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Permen Keuangan No. 17/PMK.03/ 2013

Perubahan :
Permen Keuangan No. 184/PMK.03/2015 tentang Perubahan Atas Permen Keuangan No. 17/PMK.03/ 2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan
39. Pasal 32 ayat 3a

Pasal 32 ayat (3a) Persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan No. 184 Tahun 2017 tentang Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2017
40. Pasal 35 ayat 3

Tata cara permintaan keterangan atau bukti dari pihak-pihak yang terikat oleh kewajiban merahasiakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan No. 70 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Permen Keuangan No. 70/PMK.03/2017

Perubahan :
Permen Keuangan No. 73/PMK.03/2017 tentang Perubahan Atas Permen Keuangan No. 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan
Dengan adanya Perppu No 1 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, maka terhadap permintaan keterangan atau bukti yang terkait kerahasiaan sebagaimana diatur dalam undang-undang di bidang perbankan mengacu pada Permen Keuangan No. 73/PMK.03/2017 tentang Perubahan Atas Permen Keuangan No. 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan
41. Pasal 36 ayat 2

Ketentuan pelaksanaan ayat (1), ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), ayat (1d), dan ayat (1e) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan No. 8 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan Atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Atau Surat Tagihan Pajak Permen Keuangan No. 8/PMK.03/2013
42. Pasal 36B ayat 3

Pengawasan pelaksanaan dan penampungan pengaduan pelanggaran kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak dilaksanakan oleh Komite Kode Etik yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- belum ditetapkan.
berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://www.pajak.go.id dan https://jdih.kemenkeu.go.id
Diakses pada hari Selasa, 26 Mei 2020
43. Pasal 36C

Menteri Keuangan membentuk komite pengawas perpajakan, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan No. 54 Tahun 2008 tentang Komite Pengawas Perpajakan Permen Keuangan No. 54/PMK.09/2008

Perubahan :
Permen Keuangan No. 63/PMK.09/2016 tentang Perubahan Atas Permen Keuangan No. 54/PMK.09/2008 tentang Komite Pengawas Perpajakan

Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.04/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 54/PMK.09/2008 tentang Komite Pengawas Perpajakan

diakses pada Rabu, 29 April 2020
44. Pasal 36D ayat 3

Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- Permen belum ditetapkan berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://www.pajak.go.id dan https://jdih.kemenkeu.go.id
Diakses pada hari Selasa, 26 Mei 2020
45. Pasal 37A ayat 1

Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- Permen belum ditetapkan berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://www.pajak.go.id dan https://jdih.kemenkeu.go.id
Diakses pada hari Selasa, 26 Mei 2020
46. Pasal 43A ayat 4

Tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan No. 239 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Permen Keuangan No. 239/PMK.03/2014