NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 3A ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen cukai dan/atau dokumen pelengkap cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri.
Peraturan Menteri Keuangan No. 140/PMK.04 Tahun 2012 tentang Dokumen Cukai dan/atau Dokumen Pelengkap Cukai 1. UU No. 11/1995 tentang Cukai-
2. Pasal 5 ayat 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tarif cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), serta perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan menteri.
Peraturan Menteri Keuangan No. 158/PMK.010 Tahun 2018 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol, Dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol terdapat pula Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur perihal tersebut, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156 /PMK.010/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau
3. Pasal 6 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan harga dasar diatur dengan peraturan menteri.
Peraturan Menteri Keuangan No. 146/PMK.010 Tahun 2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Perubahan :
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156 /PMK.010/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau
4. Pasal 7 ayat 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelunasan cukai diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri.
Peraturan Menteri Keuangan No. 68/PMK.04 Tahun 2018 tentang Pelunasan Cukai -
5. Pasal 7A ayat 6

Jenis dan besaran jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri.
Peraturan Menteri Keuangan No. 68/PMK.04 Tahun 2009 tentang Jenis dan Besaran Jaminan Dalam Rangka Pembayaran Cukai Secara Berkala dan Penundaan Pembayaran Cukai -
6. Pasal 7A ayat 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penundaansebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri.
Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.04 Tahun 2009 tentang Pembayaran Cukai Secara Berkala Untuk Pengusaha Pabrik yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pembayaran -
7. Pasal 8 ayat 2a

Perubahan barang kena cukai yang tidak dipungut cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perubahan tujuan barang kena cukai yang tidak dipungut cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.
Peraturan Menteri Keuangan No. 59/PMK.04 Tahun 2017 tentang Tidak Dipungut Cukai -
8. Pasal 8 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri.
Peraturan Menteri Keuangan No. 59/ PMK.04 Tahun 2017 tentang Tidak Dipungut Cukai -
9. Pasal 9 ayat 1a

Perubahan tujuan barang kena cukai yang diberikan pembebasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
- Permen belum ditetapkan berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs https://peraturan.beacukai.go.id/, http://www.pajak.go.id dan https://jdih.kemenkeu.go.id
Diakses pada hari Selasa, 26 Mei 2020
10. Pasal 9 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembebasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri.
Peraturan Menteri Keuangan No. 109/PMK.04 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembebasan Cukai -
11. Pasal 10 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan pengangsuran diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri.
Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.04 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penagihan Bea Masuk Dan/ Atau Cukai Perubahan :
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.04/2013 tentang Tata Cara Penagihan Bea Masuk Dan/Atau Cukai
12. Pasal 12 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembalian cukai diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri.
Peraturan Menteri Keuangan No. 113/PMK.04 Tahun 2008 tentang Pengembalian Cukai dan/ atau Sanksi Administrasi Berupa Denda -
13. Pasal 14 ayat 1b

Kewajiban memiliki izin untuk menjalankan kegiatan sebagai penyalur atau pengusaha tempat penjualan eceran selain etil alkohol dan minuman yang mengandung etil alkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) ditetapkan dengan peraturan menteri.
Peraturan Menteri Keuangan No. 66/PMK. 04 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, Dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai -
14. Pasal 14 ayat 5b

Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipenuhi, barang kena cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri.
Peraturan Menteri Keuangan No. 66/PMK.04 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, Dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai -
15. Pasal 14 ayat 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2008 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai -
16. Pasal 16 ayat 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pemberitahuan mengenai barang kena cukai yang selesai dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri.
Peraturan Menteri Keuangan No. 94/PMK. 04 Tahun 2018 tentang Kewajiban Melakukan Pencatatan Bagi Pengusaha Pabrik Skala Kecil, Penyalur Skala Kecil Yang Wajib Memiliki Izin, Dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Yang Wajib Memiliki Izin Terdapat pula Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.04/2016 tentang Pemberitahuan Barang Kena Cukai Yang Selesai Dibuat yang mengatur perihal tersebut
17. Pasal 16A ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyelenggaraan pembukuan diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri.
Peraturan Menteri Keuangan No. 94/PMK. 04 Tahun 2018 tentang Kewajiban Melakukan Pencatatan Bagi Pengusaha Pabrik Skala Kecil, Penyalur Skala Kecil Yang Wajib Memiliki Izin, Dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Yang Wajib Memiliki Terdapat permenkeu yang mengamanatkan pasal tersebut: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.04/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembukuan di Bidang Kepabeanan dan Cukai

diakses pada Selasa, 21 April 2020
18. Pasal 18 ayat 3

Ketentuan tentang buku rekening barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), serta dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri.
Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK.04 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Buku Rekening Barang Kena Cukai dan Buku Rekening Kredit -
19. Pasal 19 ayat 2

Ketentuan lebih lanjut mengenai buku rekening kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK.04 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Buku Rekening Barang Kena Cukai dan Buku Rekening Kredit -
20. Pasal 25 ayat 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan atau pengeluaran barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri.
Peraturan Menteri Keuangan No. 226/PMK.04 Tahun 2014 tentang Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, dan Pengangkutan Barang Kena Cukai -
21. Pasal 26 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri.
Peraturan Menteri Keuangan No. 226/PMK.04 Tahun 2014 tentang Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, dan Pengangkutan Barang Kena Cukai -
22. Pasal 27 ayat 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkutan barang kena cukaisebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri.
Peraturan Menteri Keuangan No. 226/PMK.04 Tahun 2014 tentang Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, dan Pengangkutan Barang Kena Cukai -
23. Pasal 29 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri.
Peraturan Menteri Keuangan No. 236/PMK.04 Tahun 2009 tentang Perdagangan Barang Kena Cukai -
24. Pasal 33 ayat 2

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat bea dan cukai dapat dilengkapi dengan senjata api yang jenis dan syarat-syarat penggunaannya diatur dengan peraturan pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 1996 tentang Senjata Api Dinas Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai -
25. Pasal 33 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b serta penegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penindakan Di Bidang Cukai -
26. Pasal 39 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai audit cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri.
Peraturan Menteri Keuangan No. 200/PMK.04 Tahun 2011 tentang Audit Kepabeanan Dan Audit Cukai Perubahan :
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.04/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2011 Tentang Audit Kepabeanan Dan Audit Cukai
27. Pasal 40A ayat 2

Ketentuan lebih lanjut mengenai audit cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri.
Peraturan Menteri Keuangan No. 200/PMK.04 Tahun 2011 tentang Audit Kepabeanan dan Audit Cukai -
28. Pasal 41 ayat 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai keberatan diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri.
Peraturan Menteri Keuangan No. 114/PMK.04 Tahun 2008 tentang Keberatan di Bidang Cukai -
29. Pasal 62 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian atas barang yang dirampas untuk negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan menteri.
Peraturan Menteri Keuangan No. 39/PMK.04 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Barang Kena Cukai dan Barang-Barang Lain yang Dirampas Untuk Negara atau yang Dikuasai Negara -
30. Pasal 64A ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik diatur dengan peraturan menteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 01 /PMK.4 Tahun 2008 tentang Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai -
31. Pasal 64A ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja komisi kode etik diatur dengan peraturan menteri.
- Mengamanatkan peraturan Menteri namun terbit peraturan lain

Terdapat Peraturan Dirjen Bea dan Cukai No. P 08/BC/2008 yang mengatur mengenai substansi Pasal 64A ayat (4) meskipun Pasal 64A ayat (4) tidak mengamanatkan Perdirjen

Diakses pada hari Selasa, 26 Mei 2020
32. Pasal 64C ayat 2

Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.
- Permen belum ditetapkan berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs https://peraturan.beacukai.go.id/, http://www.pajak.go.id dan https://jdih.kemenkeu.go.id
Diakses pada hari Selasa, 26 Mei 2020
33. Pasal 64D ayat 3

alam hal barang hasil tangkapan merupakan barang yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh dilelang, besarnya nilai barang sebagai dasar perhitungan premi ditetapkan oleh Menteri.
- Permen belum ditetapkan berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs https://peraturan.beacukai.go.id/, http://www.pajak.go.id dan https://jdih.kemenkeu.go.id
Diakses pada hari Selasa, 26 Mei 2020
34. Pasal 64D ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan menteri.
Peraturan Menteri Keuangan No. 243/PMK.04 Tahun 2011 tentang Pemberian Premi Perubahan :
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.04/2011 tentang Pemberian Premi
35. Pasal 64E ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 144 /PMK.02 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif atas Pencapaian Kinerja di Bidang Cukai -
36. Pasal 66 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan menteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 39/PMK.04 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Barang Kena Cukai dan Barang-Barang Lain yang Dirampas Untuk Negara atau yang Dikuasai Negara -
37. Pasal 66D ayat 2

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi atas penyalahgunaan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.
Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.07 Tahun 2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Perubahan :
Permen Keuangan
No. 20/PMK.07/2009
tentang Perubahan Atas Permen Keuangan No. 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau