NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 2 ayat 1

Tempat kedudukan Pemerintah Daerah-daerah tersebut dalam pasal 1 adalah sebagai berikut : 1. Daerah tingkat II Buleleng di Singaraja; 2. Daerah tingkat II Jembrana di Negara; 3. Daerah tingkat II Badung di Den Pasar; 4. Daerah tingkat II Tabanan di Tabanan; 5. Daerah tingkat II Gianyar di Gianyar; 6. Daerah tingkat II Klungkung di Klungkung; 7. Daerah tingakt II Bangli di Bangli; 8. Daerah tingkat II Karangasem di Karangasem; 9. Daerah tingkat II Lombok Barat di Mataram; 10. Daerah tingkat II Lombok Tengah di Praya; 11. Daerah tingkat II Lombok Timur di Selong; 12. Daerah tingkat II Bima di Raba; 13. Daerah tingkat II Dompu di Dompu; 14. Daerah tingkat II Sumbawa di Sumbawa Besar; 15. Daerah tingkat II Sumba Barat di Waikabubak; 16. Daerah tingkat II Sumba Timur di Waingapu; 17. Daerah tingkat II Manggarai di Ruteng; 18. Daerah … www.bphn.go.id PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Daerah tingkat II Sikka di Maumere; 19. Daerah tingkat II Ngada di Bajawa; 20. Daerah tingkat II Ende di Ende; 21. Daerah tingkat II Flores Timur di Larantuka; 22. Daerah tingkat II Kupang di Kupang. 23. Daerah tingkat II Timor Tengah Selatan di Soe; 24. Daerah tingkat II Timor Tengah Utara di Kefamenanu; 25. Daerah tingkat II Belu di Atambua; 26. Daerah tingkat II Alor di Kalabahi
Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2006 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Kupang dari Wilayah Kota Kupang ke Wilayah Oelamasi Kabupaten Kupang Pasal ini tidak mengamanatkan peraturan pelaksana namun terdapat peraturan pemerintah yang mengatur ketentuan pelaksanaan ini.
2. Pasal 4 ayat 4

Urusan yang dimaksud dalam ayat 1 untuk jelasnya dapat dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah.
- Belum Ditetapkan


Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan https://www.kemendagri.go.id/index.php yang diakses pada tanggal 13 November 2019 pukul 20.25 WIB